Mohon tunggu...
Moh. Ashari Mardjoeki
Moh. Ashari Mardjoeki Mohon Tunggu... Freelancer - Senang baca dan tulis

Memelajari tentang berketuhanan yang nyata. Berfikir pada ruang hakiki dan realitas kehidupan.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Gerpol Ala Yusril Ihza Mahendra?

20 September 2016   18:10 Diperbarui: 20 September 2016   18:16 546
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

REVOLUSI SPIRITUAL

Setahu dan seingat penulis. Istilah gerilya politik atau "gerpol" disampaikan pertama kali oleh Bung Karno.  Ketika Bung Karno menyadari bahwa banyak kebijakan yang diambil ternyata sulit atau terhambat ketika dilaksanakan dan terpaksa harus segera mengambil kebijakan yang lain yang sesungguhnya tidak dikehendaki.

Menurut pendapat penulis berdasar pengalaman  sebagai orang awam. Yang disebut “gerpol” adalah suatu kegiatan mempengaruhi pemerintah agar mengambil kebijakan tertentu demi kepentingan pihak yang mempengaruhi.

Menurut pendapat penulis berdasar pengalaman. Apapun bentuk kegiatan yang mempengaruhi—menekan, kebijakan pemerintah kalau bertujuan bukan demi kepentingan pemerintah dan rakyat adalah gerilya politik.

Gerpol di zaman Bung Karno. Sejak Proklamasi sampai Bung Karno ditumbangkan. Suasana politik di dalam dan luar negeri penuh gejolak—dinamika, tidak menentu. Penuh dengan manuver-manuver politis untuk memaksakan suatu kebijakan yang harus diambil oleh presiden demi kelangsungan hidup bernegara.

Gerilya politik sebagai epilog peristiwa G30S PKI. Berhasil memaksa Bung Karno mengeluarkan Super Semar yang melidungi Pak Harto dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan dalam Super Semar itu sendiri.

Gerilya politik di zaman Pak Harto, berhasil memaksa Indonesia melepaskan pulau Simpadan dan Lingitan kepada Malaysia.

Gerilya politik di zaman Pak Habibie. Presiden seperti dibiarkan sendirian.  Poros nasional yang dimotori Amien Rais berhasil menggandeng Gus Dur, Megawati dan Akbar Tanjung untuk bersama-sama berbenah diri dan pura-pura ada saling pengertian untuk menyikapi—memanfaatkan, reformasi.  “Dunia internasional” berhasil memaksa Indonesia merelakan TimorLeste lepas dari NKRI.

Gerilya politik di zaman Gus Dur  berhasil memaksa presiden mengeluarkan dekrit yang tidak masuk akal, membubarkan MPR. Agar presiden bisa dilengserkan dan diganti secara konstitusional.

Gerilya politik di zaman Bu Mega berhasil mengamandemen UUD’45 dan memermalukan putri proklamator tersebut dihadapan bangsanya.

Gerilya politik di zaman Pak SBY.  Pihak yang berkepentingan berhasil mengeluarkan Ibu Sri Mulyani dari kabinet Pak SBY.

Gerilya politik di era Presiden Jokowi, luarbiasa. Dimulai sejak Jokowi-JK dinyatakan memenangkan pilpres 2014. Wujudnya antara lain hanya masalah kecil, yaitu penolakan Presiden SBY menaikkan harga BBM sebelum Pak Jokowi dilantik jadi presiden.

Sesungguhnya menaikkan harga BBM adalah masalah kecil buat pemerintah waktu itu. Tetapi mengatur ketersediaan BBM di mana saja adalah memang masalah besar di semua negara.

Selanjutnya. Seluruh dunia tahu bahwa semua parpol di Indonesia sibuk menggalang kekuatan di DPR untuk melakukan gerpol dan anti-gerpol. Yang disebut KMP dan KIH. 

Memang ada juga yang terkesan tidak mau ikut-ikutan menggalang kekuatan. Maunya cuma terlihat duduk menyendiri di kursi suci sebagai penyeimbang. Mungkin dengan harapan masih ada yang mau mengikuti jejaknya. Itupun gerpol. Karena bersikap netral pun demi kepentingan sendiri.

Pada awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi mengalami berbagai tekanan dari semua pihak yang bergerilya politik. Karena banyak pihak yang terkesan tidak rela Pak Jokowi jadi presiden.

Ajakan kerjasama Presiden Jokowi kepada semua partai seperti disambut dengan tawaran bernegosiasi yang tersamar. “Kalo Gue mau ikut. Emangnye dapet ape?”

Hak prerogatif presiden pun ada tanda-tanda digerpol untuk bisa diikutkan menyetel dan mempengaruhi penyusunan kabinet.

“KPK” menjadi lembaga yang sangat perlu diamankan dengan kuat dari gerpol pihak manapun, agar tetap menjadi lembaga andalan rakyat dan pemerintah.

Resafel kabinet pun terus dicoba digali dan digedor untuk menjadi lorong gerilya mereka yang lapar dan haus dengan kekuasaan. Keseharian presiden pun diplototi. Kalau sekiranya agak bisa dinyelenehkan—dipolitisir, ramailah jadi bahan ejekan di medsos.

Sepak terjang Pak Ahok membangun Jakarta yang sulit dihambat. Digerpol dengan “dicengengkan” Rizal Ramli karena mengadu kepada Presiden Jokowi. 

Dan banyak fitnah dilontarkan kelompok-kelompok yang mau berdekatan dengan Amien Rais.  Dan semua fitnah kepada pejabat negara adalah gerilya politik.

Termasuk memperkarakan pemerintah seperti yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra adalah bentuk gerilya politik. Sebab seluruh kebijakan pemerintah tidak ada yang bertujuan merugikan rakyat. Kenapa pemerintah harus dituntut? 

Pengacara—penasihat hukum, diberi wewenang oleh negara untuk membantu mereka yang bermasalah dengan hukum. Bukan untuk membela mereka yang berpekara. Bukan untuk membebaskan terdakwa yang bersalah supaya dianggap tidak bersalah.

Sementara ini Presiden Jokowi tampaknya berhasil meredam gerilya politik yang gaduh dalam pemerintahannya. Kesabaran, kecermatan dan kecerdikannya mampu menempatkan semua yang dihadapi pada posisi masing-masing tanpa mengurangi sedikitpun hak siapapun yang memang benar memiliki haknya. Tanpa menimbulkan gejolak berarti bagi kehidupan bernegara. 

Sering ada permintaan suatu peristiwa untuk tidak dipolitisir. Karena dipolitisir itu mengandung itikad melakukan gerpol.

Demikian. Salam sejahtera kepada yang sempat membaca tulisan ini. Terima kasih. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun