"Diskursus Kritik Mutual Agreement  Procedure  Tax Treaty  Sesuai SE - 52/PJ/2021"
Â
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
P3B merupakan kesepakatan antara dua negara untuk memodifikasi peraturan perundang-undangan perpajakannya masing-masing dalam rangka membagi hak pemajakan serta mencegah penghindaran pengenaan pajak. P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
Kedudukan P3B atas Undang-undang Domestik
Pasal 32A UU PPh:
Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
- Kedudukan tax treaty: lex specialis dari UU PPh. (Penjelasan Pasal 32 A UU PPh);
- Bila terjadi perbedaan pengaturan antara UU PPh dan tax treaty, maka ketentuan dalam tax treaty yang diberlakukan ("Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws").
UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:
- Pasal 1 ayat (1):
- Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik; Â Â Â Â Â Â
- Pasal 1 ayat (2) :
- Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval);
- Pasal 4 ayat (1):
- Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.
Apa itu Mutual Agreement Procedure (MAP) ?
Mutual Procedure (MAP) adalah Prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam penerapan P3B. Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan prosedur persetujuan bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Prosedur persetujuan bersama dikenal dengan istilah Mutual Agreement Procedure (MAP).
Pendekatan MAP dilakukan melalui konsultasi bilateral antar pejabat berwenang (competent authority) yakni pejabat di Indonesia dan pejabat di Mitra P3B (pejabat di negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam P3B). Permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam Negeri, WNI melalui Direktur Jendral Pajak, Direktur Jendral Pajak dan Otoritas Pajak Mitra P3B melalui Pejabat Berwenang Mitra P3B.
Pengajuan MAP oleh Wajib Pajak Indonesia disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Daerah tempat Wajib Pajak Indonesia diadministrasikan. MAP yang diminta oleh Warga Negara Indonesia (untuk masalah non-diskriminasi) atau Pejabat yang Berwenang dari Mitra P3B disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional.
Permintaan MAP harus diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Tax Treaty. Namun, jika Tax Treaty tidak mengatur jangka waktu, permintaan MAP diajukan dalam waktu tiga tahun, dimulai dari tanggal Surat Ketetapan Pajak, atau tanggal pembayaran atau bukti pemotongan pajak, atau tanggal pengenaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan P3B.
MAP merupakan alternatif bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda, atau apabila terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas Negara Mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan asistensi kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai Competent Authority (CA) atas sengketa yang timbul dari pemajakan berganda dengan Negara Mitra P3B antara lain berasal dari penyesuaian akibat koreksi transfer pricing yang tidak sesuai dengan peraturan dalam P3B (Suparman, 2016).
Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 52/PJ/2021
Tujuan dari SE-52/PJ/2021 adalah untuk  memberikan keseragaman pemahaman dan penerapan ketentuan dalam P3B Indonesia sehingga penerapan ketentuan P3B dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B, diharapkan dapat menjadi pedoman kantor pelayanan pajak (KPP) dalam menginterprestasikan pasal-pasal yang ada dalam persetujuan penghindaran pajak berganda.
P3B Indonesia yang berlaku efektif pada umumnya mengacu kepada dua model P3B utama, yaitu Model Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Model Tax Convention) dan Model United Nations (UN Model Double Convention between Developed and Developing Countries).
Namun demikian, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Mitra juga dapat bersepakat untuk membentuk pengaturan atau ketentuan yang berbeda dengan pengaturan atau ketentuan dalam kedua model P3B utama tersebut sesuai dengan posisi runding dasar dan kepentingan nasional masing-masing Negara Pihak dalam Persetujuan, artinya penerapan ketentuan P3B Indonesia harus mempertimbangkan negara mitra tempat subjek pajak dalam negri berdomisili dan sumber penghasilan.
Dengan demikian, petunjuk umum yang terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini hanya dapat diterapkan untuk P3B Indonesia yang pengaturan atau ketentuannya secara substansi sama dengan pengaturan atau ketentuan yang dijadikan rujukan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini.Untuk pengaturan atau ketentuan P3B Indonesia yang secara substansi berbeda, penerapannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pengaturan atau ketentuan P3B Indonesia yang berbeda tersebut.
Dalam SE-52/PJ/2021  bahwa  definisi  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda adalah  perjanjian  bilateral,  dalam  bentuk  dan  nama  tertentu,  yang  diatur  dalam  hukum internasional,  yang  disepakati antara  dua  negara  atau yuridiksi  untuk  mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak
"Diskursus Kritik Mutual Agreement  Procedure  Tax Treaty  Sesuai SE - 52/PJ/2021"
SE-52/PJ/2021 surat edaran ini diharapkan dapat meminimalisir sengketa yang timbul karena perbedaan interpretasi dalam penerapan P3B antara Fiskus dengan Wajib Pajak dan dapat mencegah timbulnya sengketa selama proses pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemberian pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.
Mutual Agreement Procedure (MAP) bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama guna mencegah penghindaran pajak berganda (P3B) dan SE-52/PJ/2021 menegaskan keseragaman pemahaman dan menginterprestasikan pasal-pasal yang ada dalam persetujuan penghindaran pajak berganda yang menjadi pedoman untuk kantor pelayanan pajak (KPP).
Untuk mencapai maksud dan tujuan SE-52/PJ/2021 artinya Otoritas Pajak perlu menempatkan pegawainya (DJP) dengan kriteria dan kemampuan yang tepat. Untuk dapat Kerjasama antara wajib pajak dan DJP untuk mencapai kesepakatan sebagaimana fungsi kesepakatan tersebut agar tidak jadinya penghindaran pajak berganda,
Hambatan  penyelesaian  MAP  di  Indonesia  adalah  terkait  dengan pengalaman  pegawai  DJP  yang  menangani  kasus  MAP,  jangka  waktu  MAP  yang  tidak memiliki kejelasan, kerja sama antara wajib pajak dan DJP yang terhalang keinginan masing-masing pihak untuk tidak mau melakukan transaparansi, dan pola pikir negatif antara sesama rekan kerja DJP. Oleh karena itu kemampuan dan pemahaman pegawai DJP sangat perlu di perhatikan dalam menangani kasus MAP ini dan SE-52/PJ/2021 menjadi kebijakan dalam penanganan kasus MAP.
Dalam penerapan P3B, MAP diharapkan otoritas pajak tidak menjadi hambatan internal sebagai otoritas pajak. Hambatan Internal DJP yang dimaksud adalah terkait Sumber Daya Manusia (SDM), jangan sampai akhirnya hambatan tersebut menciptakan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak.
SUMBER REFERENSI
SURAT EDARAN SE - 52/PJ/2021
https://news.ddtc.co.id/terbit-surat-edaran-soal-p3b-kpp-diminta-samakan-pemahaman-36461
Rahmawati, P. S., & Andayani, A. (2023). ANALISIS PENERAPAN TAX TREATY PADA TRANSAKSI INTERNASIONAL. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 12(11).
Fitriana, B. I. (2016). Implementasi kebijakan Mutual Agreement Procedure (MAP) di Indonesia berdasarkan BEPS Action Plan 14 OECD.
