Tema TB1 - Fenomena BEPS Action Plan antara Realitas dan Paradoks Kepentingan Perpajakan

Apa penyelesaian yang harus dilakukan BEPS ?

OECD telah mempublikasikan 15 Rencana Aksi yang berupaya untuk :

• Membentuk koherensi internasional terhadap pajak penghasilan badan usaha (Action Plan 2,3,4,5);
• Memperbaiki standar perpajakan internasional dengan cara menyelaraskan hak pemajakan dengan substansi ekonomi (Action Plan 6,7,8,9,10);
• Menjamin transparansi sekaligus meningkatkan kepastian dan predikabilitas (Action Plan 11,12,13,14);
• Membentuk Instrumen multilateral dalam merespon isu BEPS dan memonitor implementasi Rencana Aksi BEPS (Action Plan 15). Selain itu, terdapat Rencana Aksi Lainnya yang membahas perlakukan Pajak atas ekonomi digital.

Berikut 15 Rencana Aksi BEPS yaitu:

Rencana Aksi 1 : Address the Tax Challeges of Digital Economy

Rencana Aksi 2: Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements

Rencana Aksi 3: Strengthen CFC Rules

Rencana Aksi 4: Limit Base Erosion via interest Deductions and Other Financial Payments

Rencana Aksi 5: Counter Harmful Tax Practice more effectively , taking to account Tranparency and Substnace

Rencana Aksi 6:Prevent Treaty Abuse

Rencana Aksi 7: Prevent the Artificial Avoidance of PE Status

Rencana Aksi 8-10: Assure that Transfer Pricing Outcomes are in line with value creation