Pemikiran seperti ini adalah racun yang berbahaya, dengan daya rusak yang sangat besar terhadap demokrasi di daerah. Dampaknya sudah jelas terlihat: pemimpin yang dihasilkan dari proses semacam ini sering kali tidak berkualitas. Parameter kemenangan bukan lagi kapasitas, integritas, atau rekam jejak, melainkan siapa yang memiliki uang lebih banyak atau siapa yang lebih pandai mengelola kecurangan. Akibatnya, tujuan luhur Pilkada—menciptakan masyarakat yang adil dan makmur—hanya menjadi angan-angan tanpa kenyataan.
Orang Gila Bisa Menang Dalam Pilkada
Saya berani katakan, orang gila saja bisa menang dalam Pilkada langsung. Bagaimana caranya? Bekali dia dengan anggaran besar untuk biaya pemenangan. Anggaran ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mendandani calon agar terlihat pantas dan menarik saat dipajang di alat peraga kampanye, seperti baliho, banner, dan iklan di media massa.
Langkah selanjutnya adalah menyebarkan alat peraga kampanye sebanyak-banyaknya ke seluruh pelosok daerah. Jangan lupa bayar orang-orang yang pandai berbicara dan membual untuk mengkampanyekan pasangan calon (Paslon). Selain itu, bayarlah rekomendasi dukungan dari partai politik (Parpol) sesuai syarat yang diperlukan. Pastikan pula seluruh penyelenggara Pilkada dan perangkat terkait lainnya “diatur” menggunakan kekuatan uang.
Ketika masa pemilihan tiba, langkah terakhir adalah membeli suara pemilih. Targetkan sekurang-kurangnya 80 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Toh, saat ini mayoritas masyarakat tidak peduli siapa yang mereka pilih. Siapa yang memberi uang, dialah yang akan dipilih.
Belum Ada Solusi Yang Tapat dan Akurat
Demokrasi dalam Pilkada semakin rusak, berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik uang yang marak telah menyebabkan pemerintahan korup, merusak prinsip demokrasi, dan menghasilkan kepala daerah yang kurang berkualitas. Kerusakan ini sulit diungkap, diberantas, dan diperbaiki karena berbagai faktor.
Meskipun ada argumen hukum dan ancaman pidana terus diproduksi, praktik politik uang semakin marak meskipun ada ancaman dari lembaga seperti KPK. Hingga saat ini, belum ada solusi yang bisa mengatasi praktik kotor dalam Pilkada. Jika ada solusi, tolong sampaikan kapan solusi itu bisa diterapkan dengan baik.
Demokrasi dalam Pilkada semakin terancam oleh politik uang yang merajalela. Dampaknya tidak hanya terasa dalam pemerintahan yang korup, namun juga merusak prinsip demokrasi dan menghasilkan pemimpin daerah yang kurang berkualitas. Kerusakan ini sulit untuk diatasi, meskipun upaya hukum seperti ancaman pidana terus dilakukan.
Meskipun lembaga seperti KPK juga berusaha melawan politik uang, namun praktik tersebut tetap marak dan masif. Dengan kondisi ini, tampaknya belum ada solusi konkret yang mampu memberantas praktik kotor dalam Pilkada langusung. Masyarakat pun ditantang untuk menyampaikan ide dan solusi untuk masalah ini, serta kapan solusi tersebut bisa diwujudkan dengan baik.
Untuk Sementara Kembalikan Dulu dipilih DPRD
