Upaya Filipina untuk Mengatasi Kejahatan Narkoba Pada Masa Presiden Duterte (2016-2022)

Filipina adalah negara kepulauan yang letaknya di Asia Tenggara bertetangga dengan Indonesia.

Filipina terletak di antara Laut Filipina dan Laut Cina Selatan. Berdasarkan letak geografisnya, Filipina menjadi negara yang strategis untuk perdagangan Internasional.

Berbagai jenis transportasi dapat dengan mudah lewat dan mendapat akses karena Filipina ada pada letak yang strategis dalam jalur perdagangan di Asia Tenggara.

Akibatnya Filipina menjadi salah satu negara tujuan perdagangan Internasional salah satunya adalah perdagangan narkoba.

Rodrigo Duterte berpendapat bahwa kejahatan narkoba adalah masalah yang serius dan perlu diberi label.

Pada tahun 2015 tingkat kejahatan di Filipina meningkat akan tetapi kemampuan polisi dalam mengatasi kejahatan malah menurun.

Kepolisian Nasional Filipina melaporkan bahwa pada enam bulan pertama tahun 2015 terdapat 885.445 kasus kejahatan.

Pada Bulan Februari 2015 Badan Pengawas Obat-obatan di Filipina membuat data yang berisikan bahwa seperlima desa di Filipina memiliki kasus terkait narkoba.

Narkoba yang paling banyak dikonsumsi di Filipina pada saat itu adalah ganja, metamfetamin hidroklorida, atau shabu. Pada tahun 2012 Filipina menjadi negara dengan tingkat penggunaan shabu tertinggi di wilayah Asia Timur.

Hal tersebut berdasarkan laporan dari Departemen Luar Negeri di Amerika Serikat terkait obat-obatan Internasional. Rodrigo Duterte terpilih menjadi presiden Filipina pada tahun 2016. Pada awal kepemimpinannya masyarakat Filipina sempat dikejutkan akan pernyataannya bahwa akan membunuh siapa saja oknum pengedar narkoba.

Berikut upaya yang dibuat Presiden Rodrigo melalui Kebijakan War on Drugs

• Proyek Double Barrel

Proyek ini terdiri dari proyek Tokhang dan Proyek HVT. Proyek Tokhang merupakan yang dimaknai untuk meminta para pengguna narkoba untuk menangkap dan menghentikan aktifitasnya. Dalam implementasinya Polisi nasional Filipina melakukan oprasinya dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Untuk dapat menindak tersangka secara rumah ke rumah untuk menangkap ataupun menghimbau para tersangka untuk menghentikan aktivitasnya dan polisi memiliki kewenangan untuk menembak jika tersangka melawan atau berusaha melarikan diri.

Dalam operasinya terdapat 5 tahapan dalam menindak seseorang hingga menjadi terdakwa. Dimana ada tahapan pengumpulan dan pengesahan informasi, tahapan tahap koordinasi, tahap kunjungan rumah ke rumah, tahapan proses dan dokumentasi dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi.

Ada pula proyek HVT dimana proyek ini merupakan proyek yang memiliki cakupan yang lebih luas. Seluruh lapisan pemerintahan terlibat didalamnya untuk menindak sindikat produsen maupun pengedar narkoba yang mengirimkannya ke wilayah-wilayah lain.

Hingga tahun 2017 proyek ini sudah berhasil menangkap 53.025 pelaku.

• ICAD (Inter – Agency Committee on Anti – Illegal Drugs)

Pada tahun 2017 Presiden Duterte juga membuat lembaga “Antar – Lembaga Obat – obatan Anti – Illegal” bertugas mengawasi dan mengintegrasikan berbagai upaya tersebut pemerintah dalam memerangi penyebaran narkoba di Filipina. ICAD juga memiliki beberapa fungsi khusus sebagai berikut :

a) Memastikan pelaksanaan operasi dan penangkapan narkoba yang efektif pengguna narkoba bernilai tinggi kepada pengguna juga penjual di pinggir jalan

b) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana aksi anti narkoba (NADPA) 2015-2020

c) Memastikan penerapan program pembersihan obat secara komprehensif

d) Memastikan implementasi inisiatif kampanye advokasi yang intensif

e) Menjamin terlaksananya peran dan tanggung jawab lembaga anggota efisien dan efektif

f) Membersihkan oknum pegawai birokrasi yang terlibat di dalamnya aktivitas obat; Dan

g) Memastikan target obat anti narkoba dari pemerintah tercapai.

Selanjutnya, ICAD juga membentuk unit kerja demi mencapai tujuannya yang mana terdiri dari :

•  Satuan Penegakan Hukum

Unit penegak hukum akan melakukan operasi narkoba dengan dukungan lembaga penegak hukum lainnya untuk menegakkan hukum baik kejahatan nasional maupun transnasional dan semua lembaga lain untuk mematuhi hukum, aturan dan peraturan berlaku, dalam melaksanakan operasi pemberantasan narkoba.

• Satuan Keadilan

Di unit ini, mereka harus bertanggung jawab atas semua pusat peradilan terutama untuk penuntutan cepat semua kasus narkoba, ketentuan bantuan hukum untuk penegakan hukum dan memastikan ketersediaan pengacara publik untuk melindungi hak-hak individu, terutama dalam kasus penyerahan diri penangkapan sukarela dan tanpa surat perintah selama operasi pemberantasan narkoba.

•  Unit Advokasi

Unit advokasi akan bertugas melakukan kampanye advokasi nasional tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberantasan dan segala programnya pelaksana.

• Unit Rehabilitasi dan Reintegrasi

Di unit ini akan bertanggung jawab terhadap program rehabilitasi pelanggar narkoba dan memastikan reintegrasi mantan pengguna narkoba dalam masyarakat untuk menjadi orang yang lebih berguna.

Rodrigo Duterte telah menunjuk Wakil Presiden Leni Robredo sebagai Ketua ICAD, dimana penunjukan ini ditandatangani pada tanggal 31 Oktober lalu sesuai dengan salinan Memorandum of the President of the Philippines  yang masih menjabat.

Duterte juga mengarahkan Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), Dangerous Drugs Board (DDB), dan agensi lembaga penegak hukum lainnya untuk memberikan bantuan dan kerjasama penuh kepada Wakil Presiden.

Hal ini guna memastikan keberhasilan kebijakan perang melawan narkoba ini. Sebagai ketua ICAD, Leni Robredo memiliki peran yang lebih penting proaktif untuk memimpin upaya pemerintah melawan obat-obatan terlarang hingga 30 Juni 2022.

Selain memiliki andil dalam perumusan kebijakan dan program pemerintah, Robredo juga harus memastikan implementasi yang tepat dan akan masifnya inisiatif advokasi dari setiap operasi pemberantasan narkoba.