Beyond Borders: Dinamika Kebijakan Impor Tiongkok melalui Perspektif Merkantilisme dalam Ekonomi Politik Internasional

Kebijakan impor suatu negara menjadi aspek penting dalam kaitannya dengan perdagangan internasional. Begitu juga yang menjadi prioritas Tiongkok yang memiliki kebijakan tersendiri terkait kegiatan impor. Tentunya hal ini membawa pengaruh tersendiri terkait bagaimana berjalannya kerangka perdagangan dengan negara lain. Salah satu kebijakan impor yang dilakukan oleh Tiongkok adalah penekanan pada pengaturan barang impor yang masuk ke Tiongkok yang dapat dikatakan cukup ketat. Salah satu kebijakan impor yang dilakukan oleh Tiongkok adalah penekanan pada pengaturan barang impor ke Tiongkok yang dapat dikatakan cukup ketat. Apabila dilihat dari bagaimana kuatnya perekonomian Tiongkok saat ini hal tersebut tentunya selaras. Karena Pemerintah Tiongkok sendiri menekankan adanya pentingnya pembangunan yang berfokus pada kerangka masyarakat lokal. Hal tersebut yang menjadikan pengaturan barang impor ke Tiongkok begitu kompleks (WTO CENTER, 2018). Di sisi lain, Tiongkok sangat mendorong adanya ekspor terhadap barang-barangnya.

Apabila dilihat dari bagaimana Tiongkok melakukan pengaturan impor yang cukup kompleks diatas, hal ini sejalan dengan perspektif merkantilisme dalam Studi Ekonomi Politik Internasional. Merkantilisme sendiri beranggapan bahwa perlu upaya tertentu untuk memaksimalkan adanya keuntungan. Merkantilisme memiliki berbagai bentuk kegiatan, dilihat dari kegiatan dalam negeri pemerintah akan menggelontorkan modal terhadap industri-industri baru dan membangun monopoli atas pasar lokal dan kolonial.  Dalam kebijakan perdagangan, yang dilakukan pemerintah adalah dengan memaksimalkan potensi industri lokal dengan melarang impor barang yang akan menggerus adanya industri lokal itu sendiri. Di sisi ekspor, pemerintah juga melarang adanya ekspor alat-alat berpotensi serta emigrasi tenaga kerja kompeten. Hal ini adalah dengan tujuan untuk mengurangii adanya persaingan dengan negara asing di negara asalnya (LaHaye & Hooper, n.d.).

Tahap awal perkembangan ekonomi Tiongkok

Konteks sejarah dari adanya kebijakan impor Tiongkok yang menjadikannya negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia ini menjadi sangat penting. Kebijakan impor yang dilakukan oleh Tiongkok telah berkembang secara signifikan. Perkembangan awal tahun 1949 perekonomian Tiongkok menujukkan adanya transformasi perekonomian yang Sebagian modern, meskipun jika dilihat hal ini kurang efisien. Haal ini dikarenakan orientasi perdagangan yang didasarkan pada prinsip keunggulan komparatif dan fokus pada negara sosialis ini secara lingkup masih dapat dikatakan kecil. Periode setelahnya sekitar tahun 1978 yang ditandai dengan adanya reformasi ekonomi yang kemudian menerapkan adanya desentralisasi dengan orientasi yang lebih luas yaitu perdagangan bebas. Adanya hal ini yang kemudian membawa perdagangan Tiongkok lebih luas. Dan pada saat ini, perdagangan Tiongkok berfokus pada penguatan potensi lokal, seperti dengan adanya penarikan investasi asing dan teknologi yang dapat menciptakan persaingan padanya (Bin, n.d.). Tentunya hal-hal tersebut, apabila dilihat dari perspektif merkantilisme seperti dijelaskan diatas adalah sangat selaras.

Komponen Inti Kebijakan Impor Tiongkok

Kebijakan impor suatu negara menjadi hal yang sangat krusial bagi suatu negara, begitu juga Tiongkok. Tiongkok melakukan pemfokusan untuk melakukan pengetatan pada kebijakan impor yang ada. Tentunya hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Alasan tersebut adalah seperti, adanya kebijakan hambatan impor nontarif, bentuk kekhawatiran terhadao produk lokal, tujuan utama orientasi industri, dan transisi ekonomi untuk mendorong konsumsi. Beberapa fokus kebijakan impor ini adalah seperti pada barang-barang berikut.

• Grafit, merupakan salah satu komoditas penting dalam pembuatan baterai. Tiongkok sebagai produsen utama serta eksportir terbesar grafit dunia melakukan pembatasan terhadap volume ekspor. Sehingga pemanfaatan barang mentah dalam hal ini grafit akan dimaksimalkan dalam kerangka produksi nasional. Dalam artian kemudian, produk yang ada akan memperbesar ekspor barang jadi dari Tiongkok itu sendiri. Sehingga kemungkinan akan adanya impor barang jadi dari luar akan berkurang dan diperketat yang akan berdampak pada keamanan perdagangan nasional.
• Baja dan logam, Tiongkok juga melakukan pengetatan pada kontrol impor baja dan logam lainnya. Hal ini adalah karena baja dan logam tersebut menjadi komoditas utama dalam barang-barang yang diproduksi. Dalam hal ini, pemerintah sendiri mewajibkan adanya pelaporan pesanan dan pengiriman yang dilakukan oleh importir.
• Barang lainnya, tentunya banyak barang lain yang juga menjadi fokus kebijakan impor Tiongkok, seperti, tekstil, peralatan listrik, dan produk industri berat.

  

Kebijakan impor Tiongkok dilihat dari prinsip-prinsip merkantilisme

Melakukan produksi produk lokal dengan harga murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok diatas, hal ini berdampak pada promosi produksi dalam negeri di sektor-sektor utama. Hal ini yang kemudian mengurangi adanya ketergantungan terhadap impor asing dalam memperkuat industri-industri nasional yang ada.

Mengurangi impor barang-barang yang dapat diproduksi sendiri dengan kata lain lebih efisien

Pembatasan impor yang dilakukan oleh Tiongkok berdampak pada produksi dalam negeri yang lebih efisien. Hal ini yang sama seperti pada pembahasan sebelumnya, yang akan berdampak pada industri dalam negeri dan akan menjaga keseimbangan perdagangan yang lebih positif bahkan surplus.

Kebijakan lain dalam rangka mengurangi impor dan memperbesar ekspor

Tarif

Tiongkok telah memberlakukan tarif impor yang dapat dikatakan cukup tinggi. Hal ini terjadi di berbagai jenis produk yang akan masuk. Penerapan tarif ini apabila dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat adalah terpaut cukup jauh. Data pada tahun 2009 menujukkan bahwa rata rata tarif impor Tiongkok adalah sebesar 9,6%sedangkan Amerika hanya sebesar 3,5%. Hal ini yang kemudian akan berdampak pada pengurangan impor barang yang ada, namun disertai dengan pendapatan tarif yang cukup tinggi.

Subsidi ekspor

Sejalan dengan pembatasan impor, Tiongkok  begitu masif mendukung kegiatan ekspor. Hal ini adalah seperti diberlakukannya subsidi ekspor. Tentunya hal ini adalah dalam rangka mendukung perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam berkiprah dalam perdagangan internasional. Dapat diambil contoh adalah pada tahun 2007 sendiri Tiongkok melakukan subsidi ekspor sebesar $15 miliar, padahal hanya 1 komoditas yaitu untuk industri bajanya.  

Dengan kebijakan yang dilakukan Tiongkok ini telah membawa keseimbangan perdagangan yang surplus. Sehingga hal ini menjadikan Tiongkok sebagai salah satu negara dengan perekonomian yang sangat kuat di lingkup global. Fenomena Ekonomi Politik Internasional mengenai Tiongkok ini dapat dikatakan dapat dianalisis  menggunakan perspektif merkantilisme

Referensi

Bin, S. (n.d.). China's Trade Development Strategy and Trade Policy Reforms OVerivew and prospect. International Institute for Sustainable Development. Retrieved March 8, 2024, from https://www.iisd.org/system/files/publications/china-trade-strategy-policy-reform.pdf

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal. (2017). Neo­Mercantilist Policy and China’s Rise as a Global Power. Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 3(3).

LaHaye, L., & Hooper, C. L. (n.d.). Mercantilism. Econlib. Retrieved March 8, 2024, from https://www.econlib.org/library/Enc/Mercantilism.html

Tang, F. (2023, November 7). China tightens controls over rare earth exports, imports of key commodities. South China Morning Post. Retrieved March 8, 2024, from https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3240608/china-tightens-controls-over-rare-earth-exports-imports-key-commodities-including-crude-oil-iron-ore

WTO CENTER. (2018). (Market Information) Import Regulations in China. TTWTO VCCI. Retrieved March 8, 2024, from https://wtocenter.vn/chuyen-de/11779-import-regulations-in-china