Beyond Borders: Dinamika Kebijakan Impor Tiongkok melalui Perspektif Merkantilisme dalam Ekonomi Politik Internasional

Kebijakan impor suatu negara menjadi aspek penting dalam kaitannya dengan perdagangan internasional. Begitu juga yang menjadi prioritas Tiongkok yang memiliki kebijakan tersendiri terkait kegiatan impor. Tentunya hal ini membawa pengaruh tersendiri terkait bagaimana berjalannya kerangka perdagangan dengan negara lain. Salah satu kebijakan impor yang dilakukan oleh Tiongkok adalah penekanan pada pengaturan barang impor yang masuk ke Tiongkok yang dapat dikatakan cukup ketat. Salah satu kebijakan impor yang dilakukan oleh Tiongkok adalah penekanan pada pengaturan barang impor ke Tiongkok yang dapat dikatakan cukup ketat. Apabila dilihat dari bagaimana kuatnya perekonomian Tiongkok saat ini hal tersebut tentunya selaras. Karena Pemerintah Tiongkok sendiri menekankan adanya pentingnya pembangunan yang berfokus pada kerangka masyarakat lokal. Hal tersebut yang menjadikan pengaturan barang impor ke Tiongkok begitu kompleks (WTO CENTER, 2018). Di sisi lain, Tiongkok sangat mendorong adanya ekspor terhadap barang-barangnya.

Apabila dilihat dari bagaimana Tiongkok melakukan pengaturan impor yang cukup kompleks diatas, hal ini sejalan dengan perspektif merkantilisme dalam Studi Ekonomi Politik Internasional. Merkantilisme sendiri beranggapan bahwa perlu upaya tertentu untuk memaksimalkan adanya keuntungan. Merkantilisme memiliki berbagai bentuk kegiatan, dilihat dari kegiatan dalam negeri pemerintah akan menggelontorkan modal terhadap industri-industri baru dan membangun monopoli atas pasar lokal dan kolonial.  Dalam kebijakan perdagangan, yang dilakukan pemerintah adalah dengan memaksimalkan potensi industri lokal dengan melarang impor barang yang akan menggerus adanya industri lokal itu sendiri. Di sisi ekspor, pemerintah juga melarang adanya ekspor alat-alat berpotensi serta emigrasi tenaga kerja kompeten. Hal ini adalah dengan tujuan untuk mengurangii adanya persaingan dengan negara asing di negara asalnya (LaHaye & Hooper, n.d.).

Tahap awal perkembangan ekonomi Tiongkok

Konteks sejarah dari adanya kebijakan impor Tiongkok yang menjadikannya negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia ini menjadi sangat penting. Kebijakan impor yang dilakukan oleh Tiongkok telah berkembang secara signifikan. Perkembangan awal tahun 1949 perekonomian Tiongkok menujukkan adanya transformasi perekonomian yang Sebagian modern, meskipun jika dilihat hal ini kurang efisien. Haal ini dikarenakan orientasi perdagangan yang didasarkan pada prinsip keunggulan komparatif dan fokus pada negara sosialis ini secara lingkup masih dapat dikatakan kecil. Periode setelahnya sekitar tahun 1978 yang ditandai dengan adanya reformasi ekonomi yang kemudian menerapkan adanya desentralisasi dengan orientasi yang lebih luas yaitu perdagangan bebas. Adanya hal ini yang kemudian membawa perdagangan Tiongkok lebih luas. Dan pada saat ini, perdagangan Tiongkok berfokus pada penguatan potensi lokal, seperti dengan adanya penarikan investasi asing dan teknologi yang dapat menciptakan persaingan padanya (Bin, n.d.). Tentunya hal-hal tersebut, apabila dilihat dari perspektif merkantilisme seperti dijelaskan diatas adalah sangat selaras.

Komponen Inti Kebijakan Impor Tiongkok

Kebijakan impor suatu negara menjadi hal yang sangat krusial bagi suatu negara, begitu juga Tiongkok. Tiongkok melakukan pemfokusan untuk melakukan pengetatan pada kebijakan impor yang ada. Tentunya hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Alasan tersebut adalah seperti, adanya kebijakan hambatan impor nontarif, bentuk kekhawatiran terhadao produk lokal, tujuan utama orientasi industri, dan transisi ekonomi untuk mendorong konsumsi. Beberapa fokus kebijakan impor ini adalah seperti pada barang-barang berikut.

• Grafit, merupakan salah satu komoditas penting dalam pembuatan baterai. Tiongkok sebagai produsen utama serta eksportir terbesar grafit dunia melakukan pembatasan terhadap volume ekspor. Sehingga pemanfaatan barang mentah dalam hal ini grafit akan dimaksimalkan dalam kerangka produksi nasional. Dalam artian kemudian, produk yang ada akan memperbesar ekspor barang jadi dari Tiongkok itu sendiri. Sehingga kemungkinan akan adanya impor barang jadi dari luar akan berkurang dan diperketat yang akan berdampak pada keamanan perdagangan nasional.
• Baja dan logam, Tiongkok juga melakukan pengetatan pada kontrol impor baja dan logam lainnya. Hal ini adalah karena baja dan logam tersebut menjadi komoditas utama dalam barang-barang yang diproduksi. Dalam hal ini, pemerintah sendiri mewajibkan adanya pelaporan pesanan dan pengiriman yang dilakukan oleh importir.
• Barang lainnya, tentunya banyak barang lain yang juga menjadi fokus kebijakan impor Tiongkok, seperti, tekstil, peralatan listrik, dan produk industri berat.

  

Kebijakan impor Tiongkok dilihat dari prinsip-prinsip merkantilisme

Melakukan produksi produk lokal dengan harga murah