Keenam, prinsip keseimbangan (mizan). Maksudnya, manusia harus memanfaatkan alam yang hak perwaliannya sudah diamanatkan Tuhan kepada mereka itu secara rasional. Manusia tidak boleh mengeduk habis alam semaunya tanpa proses pembaruan kembali (renewable). Tidak menghiraukan prinsip keseimbangan ini sama dengan mengundang kerusakan alam yang bisa berbahaya bagi manusia.
Berdasarkan prinsip-prinsip di atas yang seyogianya dipatuhi oleh umat muslim hijau di mana pun, kita bisa melihat betapa segala kerusakan lingkungan--termasuk di Indonesia--berpangkal pada satu hal: nafsu liar manusia mengeksploitasi bumi tanpa melakukan tindakan timbal-balik patut bagi alam untuk memulihkan dirinya.
Lebih lugas lagi, aspek hulu dari masalah lingkungan adalah penerapan kapitalisme neoliberal yang sangat memberhalakan laba dan mencaplok segala sektor--termasuk sektor publik seperti: pertambangan, air, energi dan sebagainya--demi memanjakan kepentingan segelintir elit pemilik modal (kapital).
Juga, bentuk kapitalisme yang mendewakan rasionalitas manusia sehingga manusia memiliki posisi berjarak dengan alam. Yaitu, manusia menjadi penguasa bumi (subyek) yang bisa merudapaksa alam (obyek) secara sewenang-wenang. Singkat kata, kapitalisme neoliberal adalah penyimpangan telak dari tauhid sebagai prinsip utama teologi hijau.
Ini jelas berlaku di Indonesia. Buktinya, penurunan kualitas lingkungan di Indonesia terjadi karena kian menggilanya eksploitasi sumber daya alam di era otonomi daerah. Sebab, pemerintah daerah atas nama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kerap membabibuta mengeluarkan izin pengelolaan sumber daya alam secara mudah bagi kaum pengusaha tanpa mempertimbangkan secara cermat dampak lingkungan. Belum lagi jika oknum para pejabat daerah berkongkalikongdengan oknum pengusaha hitam demi mengangkangi sumber daya alam daerah untuk kepuasan duniawi mereka sendiri.
Maka, guna memperbaiki tanah air tempat kita tinggal, bangsa Indonesia seyogianya mengamalkan kembali prinsip-prinsip teologi hijau. Apalagi, keenam prinsip itu sebenarnya sudah termaktub dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945 kita yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ilmu Catur Murti adalah bersatunya empat gejala jiwa utama, yakni pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan. Penyatuan dari keempat hal tersebut berlandaskan pada kebenaran yang kemudian akan menghasilkan pikiran yang benar, perkataan yang benar, perasaan yang benar dan perbuatan yang benar. Ilmu Catur Murti tentu akan sangat cocok diimplementasikan pada masa sekarang, di mana kebenaran semakin sulit ditemukan karena seringkali bercampur dengan berbagai macam hoax yang muncul.
Pada era medsos dan dunia-maya seperti sekarang, hampir semua hal tampak benar. Modernitas membuat informasi sangat mudah didapat dan dibuat. Di dunia maya, kebenaran bisa dibuat siapa saja. Kebenaran bisa diatur seperti apa saja. Kebenaran seakan sudah tidak ada harga dirinya lagi. Seperti pepatah Jawa, bener neng ora pener.
Pegangan hidup Sosrokartono di atas dimulai dengan pikiran yang benar, karena pikiran yang benar sangat berperan dalam menjaga perasaan, perkataan maupun perbuatan. Pikiran yang benar mampu menjaga perjalanan hidup agar tetap berada di jalan yang lurus, jalan kebenaran. Lebih-lebih pada saat pandemi Covid-19 seperti sekarang, dimana banyak tindakan-tindakan kurang benar muncul, kita memerlukan perilaku dan implementasi konsep Ilmu Catur Murti untuk menumbuhkan aksi-aksi kebaikan, semisal penggalangan donasi.
