Panama. Duta Besar Linda E. Watt mengumumkan pada tanggal 8 April 2003 bahwa Panama telah memenuhi syarat untuk program utang-untuk-alam pemerintah AS yang akan menggelontorkan setidaknya $5,6 juta untuk melestarikan Taman Nasional Chagre.
Menurut Hinsa (2006), pemerintah mesti melakukan "utang-utang fornature". Kementerian Keuangan harus terlebih dahulu menginventarisasi semua utang luar negeri, kemudian menghitung nilai totalnya, tanggal jatuh tempo, negara kreditur, dan apakah hukum negara kreditur membenarkan dan mengizinkan "utang untuk alam" atau tidak. Ini tidak membenarkan adanya "hutang untuk hutang alam," seperti yang dilakukan hukum di Jepang. Keputusan untuk menukar utang dunia ketiga hanya dengan janji perlindungan lingkungan kepada negara kreditur kemungkinan akan ditolak oleh parlemen di negara kreditur.
Pemerintah Indonesia, misalnya, telah mengambil langkah-langkah berikut: Kementerian keuangan harus menyiapkan negosiator (tim perunding) untuk mendekati parlemen, seperti parlemen Jepang, untuk membujuk Jepang menghapus atau setidaknya mengurangi utang Indonesia. , yang telah cukup melunais atau menukarnya hanya dengan janji (komitmen) pemerintah Indonesia untuk selalu menjaga dan memelihara lingkungan alam Indonesia. Tim negosiator dalam kasus ini mengambil pendekatan yang unik terhadap isu Millenium Development Goals (MDGs). Swap menghapuskan kebutuhan pemerintah untuk mengeluarkan uang untuk mengurangi utang luar negeri negara. Uang yang disisihkan untuk keperluan melunasi utang luar negeri nantinya dapat digunakan untuk membeli peralatan investasi.[9]
Posisi strategis yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang diperhitungkan dengan kuat dengan pengalaman dalam berbagai forum kerjasama global melalui basis pendekatan geoekonomi dan geopolitik sangat mungkin untuk bisa menyuarakan dan memperjuangkan agenda pemulihan dan penyelamatan ekonomi dan keuangan negara berkembang, wabil khusus dalam konteks ketahanan ekonomi dan keuangan baik dalam konteks pemulihan ekonomi pasca Covid 19,
Swap atau kesepakatan pertukaran antara uang dengan uang, tingkat bunga dengan tingkat bunga yang lazim digunakan oleh perusahaan swasta, dapat juga digunakan pemerintah negara dunia ketiga yang punya banyak utang kepada negara maju. Akan tetapi, dalam bentuk pertukaran utang dengan janji pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup, melindungi binatang buas, atau janji menghilangkan daerah kumuh di negara miskin yang banyak utang.
Karena penggunaan “a debt-for-nature swap” menguntungkan semua pihak, membuat semua pihak bahagia, dan memperhatikan pengalaman negara lain, pemerintah Indonesia cq Departemen Keuangan seyogianya harus optimis dapat menggunakannya secara optimal untuk mengurangi utang luar negeri. Sehingga, target untuk memperkecil rasio utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun, sebagaimana ditargetkan dalam Road Map Departemen Keuangan, akan tercapai. Caranya adalah dengan mempersiapkan tim analisis utang luar negeri profesional dan team negosiator yang tangguh yang penuh dedikasi dan cinta tanah air. Team negotiator itu akan mengkaji utang luar negeri dan berunding dengan negara pemberi utang yang bersedia menghapuskan utang Indonesia dengan cara a debt-for-nature swap.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H