Ketika Anggota Dewan Saling Klaim Pembangunan di Daerah Pemilihan

 

Apabila sekarang ini Anda kebetulan sempat berjalan-jalan di sebuah desa, nun di pelosok Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, saat memasuki jalan utama Anda akan disambut oleh kepulan debu yang diterbangkan kendaraan di depan Anda.

Sementara di sepanjang pinggir jalan, tumpukan batu, dan gundukan pasir membuat sempit jalan yang lebarnya sekitar enam metern itu, sehingga membuat Anda tidak bisa menyalip kendaraan yang di depan. Apa boleh buat, Anda harus bersabar seraya menutup hidung agar kepulan debu tidak masuk ke dalam paru-paru.

Akan tetapi bisa jadi hal itu tidak akan berlangsung lama. Sebulan ke depan, inshallah, jalan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu akan terasa mulus dan nyaman untuk dilalui.

Karena sejak beberapa waktu lalu, jalan sepanjang lebih kurang 3800 meter tersebut sedang dihotmix dengan anggaran, sebagaimana dikatakan sebuah spanduk besar di gerbang masuk ke desa tersebut, berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hanya saja spanduk besar itu terkesan sebuah kampanye dari salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Golkar.

“BERTAHUN-TAHUN KAMI MENIKMATI JALAN BERLUBANG KINI SAATNYA KAMI MENIKMANI JALAN YANG NGAGELESER

TERIMA KASIH KEPADA DRS H. YOD MINTARGA, MPA – KETUA FRAKSI PARTAI GOLKAR PROV. JAWA BARAT ATAS KARYA DAN BANTUANNYA SEHINGGA JALAN INI DIHOTMIX DENGAN DANA BANTUAN PROVINSI JAWA BARAT”

Spanduk di atas jalan yang akan dihotmix (dok. pribadi)

Spanduk tersebut tidak hanya akan dapat ditemui di jalan itu saja, tetapi di setiap jalan yang sedang dibangun, dengan menggunakan aspal hotmix, bisa jadi akan ditemukan spanduk seperti di atas.

Nama H. Yod Mintaraga memang putra asli daerah Tasikmalaya. Sehingga wajar, dan sudah semestinya memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya. Sehingga tak disangsikn lagi yang bersangkutan sudah beberapa periode menjadi anggota legislatif di tingkat provinsi.

Hanya saja di dalam masalah ini, warga pun bertanya-tanya. Sejauh mana peran-serta anggota DPRD dari parpol lainnya yang mewakili daerah pemilihan Kabupaten Tasikmalaya. Setiap ada pembangunan infrstruktur jalan, H. Iyod saja yang selalu tampil di depan.

Begitu juga halnya dengan peran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri yang baru saja ditinggalkan Uu Ruzhanul Ulum, karena yang bersangkutan terpilih menjadi wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat mendampingi Gubernur Ridwan Kamil.

Karena bagaimanapun di saat Uu masih menjabat Bupati selama dua periode, aspirasi rakyat untuk mengaspal jalan milik Pemerintah kabupaten (Pemkab) yang melalui desa tersebut hampir setiap kesempatan disampaikan.

Bahkan di saat itu, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang berasal dari daerah pemilihan yang meliputi desa tersebut, terkesan jual mahal. Tak jarang warga pun menuding mereka bersikap tutup mata tutup telinga terhadap aspirasi yang disampaikannya.

Tetapi di saat pembangunan jalan itu sekarang ini dilaksanakan, banyak kader partai politik lain yang kasak-kusuk. Bahwa kalau bukan jasa partainya, mustahil jalan itu akan bisa dihotmix dengan segera.

Seperti halnya kader PPP, dengan lugasnya mengklaim, bahwa jalan itu berkat jasa Uu yang juga kader PPP.

Hanya saja kader-kader parpol lain itu tidak seberani kader Partai Golkar. Mereka hanya sebatas obrolan di warung kopi, atawa dalam majelis taklim saja.  

Sehingga karena hal itu juga warga pun bingung dibuatnya.

Sebenarnya pembangunan jalan itu jasa siapa?Apakah memang benar berkat para anggota Dewan, atawa karena sudah menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam melayani rakyatnya?

Di sinilah masalahnya. Antara pemerintah yang disebut lembaga eksekutif, dengan DPRD yang dikenal sebagai lembaga legislatif, perlu adanya sinergi  yang sesuai dengan tugas, dan fungsinya masing-masing.

Jangan sampai antara satu pihak dengan pihak lainnya saling salip. Jangan mentang-mentang karena jalannya sudah dihotmix. Atawa karena memang sudah menjadi wataknya mereka di saat memasuki tahun politik?

Entahlah. ***