Begitu juga halnya dengan peran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri yang baru saja ditinggalkan Uu Ruzhanul Ulum, karena yang bersangkutan terpilih menjadi wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat mendampingi Gubernur Ridwan Kamil.
Karena bagaimanapun di saat Uu masih menjabat Bupati selama dua periode, aspirasi rakyat untuk mengaspal jalan milik Pemerintah kabupaten (Pemkab) yang melalui desa tersebut hampir setiap kesempatan disampaikan.
Bahkan di saat itu, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang berasal dari daerah pemilihan yang meliputi desa tersebut, terkesan jual mahal. Tak jarang warga pun menuding mereka bersikap tutup mata tutup telinga terhadap aspirasi yang disampaikannya.
Tetapi di saat pembangunan jalan itu sekarang ini dilaksanakan, banyak kader partai politik lain yang kasak-kusuk. Bahwa kalau bukan jasa partainya, mustahil jalan itu akan bisa dihotmix dengan segera.
Seperti halnya kader PPP, dengan lugasnya mengklaim, bahwa jalan itu berkat jasa Uu yang juga kader PPP.
Hanya saja kader-kader parpol lain itu tidak seberani kader Partai Golkar. Mereka hanya sebatas obrolan di warung kopi, atawa dalam majelis taklim saja. Â
Sehingga karena hal itu juga warga pun bingung dibuatnya.
Sebenarnya pembangunan jalan itu jasa siapa?Apakah memang benar berkat para anggota Dewan, atawa karena sudah menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam melayani rakyatnya?
Di sinilah masalahnya. Antara pemerintah yang disebut lembaga eksekutif, dengan DPRD yang dikenal sebagai lembaga legislatif, perlu adanya sinergi  yang sesuai dengan tugas, dan fungsinya masing-masing.
Jangan sampai antara satu pihak dengan pihak lainnya saling salip. Jangan mentang-mentang karena jalannya sudah dihotmix. Atawa karena memang sudah menjadi wataknya mereka di saat memasuki tahun politik?
Entahlah. ***
