Hanya saja sebulan kemudian, usai puluhan warga menggeruduk kantor kepala desa tersebut, salah seorang warga peserta penggerudukan, angkat bicara. Dana Desa yang telah diselewengkan itu akan diganti oleh mereka. Maksudnya oleh kepala desa dan pihak yang terkait di dalamnya. Kemudian uang tersebut akan dibagikan ke setiap kampung untuk mendanai kegiatan pembangunan yang sebelumnya tidak mendapat bagian dari Dana Desa.
Jika menelaah kasus yang terjadi di atas, kebocoran Dana Desa kiranya masih tetap akan terjadi selama pemerintah pusat, KPK, dan penegak hukum yang lainnya tidak terjun langsung ke setiap desa.
Bagaimana pun selain keterbatasan sumber daya manusia di setiap desa, praktik korupsi di negeri ini sudah membudaya di setiap lini, dari pusat hingga ke pelosok desa. Sehingga akan sia-sia saja pesan Presiden Jokowi, supaya menjaga jangan ada kebocorn sedikitpun dari Dana Desa, sementr para pembantunya tidak serius dalam menanganinya.
Oleh karena itu meskipun laporan dari desa sudah menggunakan sistem online sekalipun, jika tanpa pengawasan yang ketat, jangan harap impian negeri yang gemah ripah lohjinawi akan dapat terwujud sampai kiamat seklipun.
Maka dengan itu mohon maaf, kiranya Presiden Jokowi sudi kiranya menegur para pembantunya dalam penanganan Dana Desa yang nilainya begitu fantastis itu.Â
Terima kasih.
Salam hormat dari desa. ***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H