Beban Fatsoen Politik yang Harus Dipikul Presiden Jokowi

Keikutsertaan keluarga Presiden Jokowi dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang, belakangan ini menjadi perbincangan yang tak habis-habisnya diperdebatkan.

Tidak hanya putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka saja, melainkan suami Kahiyang Ayu pun, Bobby Nasution tak mau ketinggalan. Sehingga perdebatan di tengah masyarakat pun semakin panas saja. Antara yang mendukung dan yang menolaknya, tentu saja.

Mereka yang menolak keikutsertaan keluarga Presiden Jokowi dalam Pilkada serentak tersebut, beranggapan bahwa Jokowi yang semula dipandang sebagai sosok pemimpin yang berjiwa negarawan, pada akhirnya ternyata tidak ada bedanya dengan Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau juga beberapa kepala daerah setingkat Gubernur yang selama ini dikenal begitu ambisius untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara membangun dinasti politik dalam keluarganya.

Katakanlah penguasa rezim Orde Baru yang di akhir kekuasaannya mengangkat putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana sebagai seorang menteri dalam jajaran kabinetnya yang saat itu diprediksi sebagai persiapan untuk melanjutkan tongkat estafet kekuasaan Soeharto.

Demikian juga dengan SBY yang langsung melibatkan anak bungsunya, Edhie Baskoro Yudhoyono dalam partai Demokrat, dan disusul kemudian oleh Agus Harimurti Yudhoyono, anak sulungnya yang ketika itu masih berstatus prajurit TNI, dan masih berpangkat perwira menengah, harus mengundurkan diri dari karir prajuritnya demi mengikuti  perebutan kursi DKI Jakarta-1, dalam Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi harus terjungkal pada putaran pertama.

Bisa jadi dalam hal membangun dinasti politik yang paling fenomenal di negeri ini adalah trah Tubagus Chasan Sochib, jawara Banten, saat mengantarkan pasangan Djoko Munandar-Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001.

Adapun Ratu Atut Chosiyah merupakan putri sulung pemilik perusahaan CV Sinar Ciomas yang didirikan pada1970-an tersebut. Perusahaan kontraktor itu cikal bakal PT Sinar Ciomas Raya yang sahamnya dimiliki keluarga besar Chasan.

Proyek-proyek besar di Banten sudah pernah digarap PT Sinar Ciomas seperti pembangunan gedung dewan tahun 2006. Pelabuhan dermaga di Cigading pun digarap PT Sinar Ciomas. Pembangunan gedung DPRD Banten senilai Rp 62 miliar juga tidak lepas dari PT Sinar Ciomas.

Chasan Sochib meninggal 30 Juni 2011. Namun, pamor keluarga ini belum luntur karena keluarga besarnya menduduki banyak posisi penting di pemerintahan maupun bisnis.

Tercatat trah Chasan Sochib selain Ratu Atut yang awalnya  menjabat sebagai wakil gubernur pada 2001. Kariernya naik menjadi Plt. Gubernur Banten pada Oktober 2005. Puncaknya, ia berhasil menduduki jabatan Gubernur Provinsi Banten periode 2007-2012 dan 2012-2017.

Suami Atut, Hikmat Tomet pernah menjabat anggota Komisi V Fraksi Golkar 2009-2014
Sementara anak pasangan Atut dan Hikmat, Andika Hazrumy menjabat sebagai anggota DPD Banten 2009-2014, Kordinator TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Banten, Direktur Utama PT. Andika Pradana Utama, Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Ciomas Pratama, Direktur Utama PT Ratu Hotel. Sedangkan istri Andika, Ade Rossi Khoerunisa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang 2009-2014.

Putri kedua Chasan Sochib, Ratu Tatu Chasanah: Wakil Bupati Kabupaten Serang 2010-2015

Sedangkan anak ketiganya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan: Pengusaha dan Ketua AMPG Banten, dan beristri  Airin Rachmi Diany, sebagaimana diketahui  menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan 2011-2016. 

Anak-anak Chasan Sochib dari istri yang lainnya pun, tak ketinggalan ikut serta menambah deretan pembangunan dinasti politik di provinsi Banten. Seperti Tubagus Haerul Jaman yang pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Serang 2008-2013 dan Walikota Serang 2013-2018.

Lalu Ratu Lilis Karyawati
Menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Serang 2009-2014.
Sedangkan suaminya, Aden Abdul Khaliq yang menjabat sebagai anggota DPRD Banten 2009-2014.

Sebagaimana diketahui, Ratu Atut Chosiyah dan Chaeri Wardana alias Wawan, tersandung kasus korupsi, dan harus mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan.

Begitu juga hampir sebagian besar proyek pemerintah di provinsi Banten, selama ini dikuasai oleh dinasti Chasan Sochib.

Politik Dinasti versus Fatsoen Politik

Bisa jadi polemik tentang praktik pembangunan politik dinasti mendapat sorotan tajam dari masyarakat lantaran salah satunya karena seiring dengan itu, berkembang juga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang bertentangan good and clean government.

Oleh sebab itu di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka fatsoen, atau etika politik harus dijunjung tinggi.

Fatsoen politik itu sendiri secara sederhana merujuk pada aktivitas politik yang mengandung asas-asas seperti etika keadaban, moralitas, dan tanggung jawab dalam bing­kai kesetaraan dan peng­hor­ma­tan kepada sesama insan politik. 

Artinya, pada tataran praksis pola perilaku personal maupun institusional dari insan-insan politik selalu me­n­junjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang beruratkan moralitas, integritas dan konsistensi politik yang berkualitas.

Sehingga tak pelak lagi dengan yang pernah dikatakan Nicollo Machiavelli dalam salah satu adikaryanya, Il Principe (Sang Pangeran), bahwa kekuasaan harus digapai dan dipertahankan, meski harus membuang bab etika ke tong sampah, diyakini para pelaku pembangunan dinasti politik tidak boleh tidak harus dilakukan demi melanggengkan ambisi kekuasaannya.

Maka suka maupun tidak, dalam kasus politik dinasti yang semakin berkembang sekarang ini, dan menjadi polemik yang begitu seksi, karena Presiden Jokowi sendiri yang awalnya akan menjunjung tinggi fatsoen politik, pada akhirnya ikut terkontaminasi, dan tidak mempedulikannya lagi.

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan, untuk apakah keluarga Presiden Jokowi turut serta dalam Pilkada serentak Desember mendatang hanya akan melanggengkan kekuasaan demi memperkaya dinasti sendiri, atau justru akan membalikkan prediksi itu tadi?

Terlepas apapun jawabannya, tetap saja beban yang harus dipikul oleh keluarga Jokowi akan begitu berat dirasakan. Belum juga Pilkada dilaksanakan, polemik di setiap sudut ruang publik tak hentinya diperbincangkan.

Apalagi jika terpilih nanti. Beban itu akan semakin terasa bertambah berat saja.