Hanya saja kalau dilihat secara objektif, sebenarnya begitu sulit untuk diprediksi, meski oleh pengamat sekaliber Siti Zuhro dari LIPI, atawa juga berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan belakangan ini oleh beberapa lembaga survey sekalipun, tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Bahkan setelah mereka umumkan hasil surveynya, selalu diembel-embeli dengan ungkapan, “Kalau Pilkada dilaksanakan pada saat survey dilakukan.”
Pasalnya disebabkan dengan melihat hasil real count KPU DKI Jakarta pada putaran pertama, hasil ahirnya yang beda tipis antara pasangan Ahok-Djarot dengan Anies-Sandi, merupakan salah satu faktor penyebabnya.
Dalam penghitungan tersebut, Agus-Sylvi hanya mendapat suara sebanyak 936.609 (17,07 persen), Ahok-Djarot 2.357.637 (42,96 persen), dan Anies-Sandi sebesar 2.193.636 (39,97 persen). Adapun jumlah golput 1.655.037 atau mencapai 23 persen.
Sehingga kedua pasangan calon yang maju di putaran dua mendatang, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi harus bekerja lebih keras lagi untuk berebut suara pendukung AHY-Silvy agar berpindah ke pihaknya.
Belum lagi dengan bagaimana cara menghadapi kategori pemilih yang dalam istilah kerennya sebagai Undecided Voter, yakni pemilih yang kritis dan rasional ketika akan menentukan pilihan. Mereka secara matang mempertimbangkan latar belakang partai, rekam jejak, hingga karakter personel sebagai indikator menentukan sikap dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.
Memang kubu Anies-Sandi mengklaim bahwa sudah banyak parpol dan relawan paslon nomor urut satu bermigrasi ke kubunya. Namun hal itu pun nampaknya baru sebagian dari psy-war saja pihaknya. Karena dalam kenyataannya tak sedikit pula yang malah balik mendukung Ahok-Djarot. Bahkan hingga sekarang Partai Demokrat belum menentukan sikap.
Akan tetapi bukannya tidak boleh sesekali mengesampingkan peran dukungan partai politik dalam menghadapi hajat demokrasi di DKI Jakarta ini. Terlepas dari melihat banyaknya parpol pendukung AHY-Silvy, seperti partai Demokrat, PAN, PPP kubu Romahurmuzy, dan PKB, yang notabene berbasis partai Islam, dalam kenyataannya tetap saja terkesan tidaklah efektif sebagaimana yang diharapkan. Jagoannya pun terjungkal di putaran awal.
Bagaimana pun paling tidak peran parpol akan menjadi penentu syarat sahnya pencalonan sebagaimana ditentukan Undang-undang.
Jadi strategi dan taktik yang harus lebih dikedepankan adalah penajaman program masing-masing memang. Sudah barang tentu program yang bisa diterima oleh warga DKI Jakarta, dan program yang masuk akal - tentu saja.
Akan tetapi yang paling menarik dalam pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta kali ini, ternyata mayoritas warganya masih tetap bersikap rasional. Salah satu contoh paling nyata adalah dukungan terhadap pasangan pertahana Ahok-Djarot.
Meskipun Ahok sebelumnya terus-menerus diserang dengan isu primordial dan sektarian, bahkan sampai menjadi terdakwa penodaan agama, tetapi tetap saja dukungan suara terhadap pasangan nomor urut dua itu berhasil mengungguli lawan-lawannya. Artinya rasionalitas pemilih di Jakarta cenderung melihat hasil kerja, ketimbang isu semacam itu, maupun janji-janji yang belum tentu terbukti.
