Usulan dari Menko PMK untuk memberikan bantuan sosial kepada pemain judi online yang mengalami kerugian adalah langkah yang patut dipertanyakan.
Kebijakan ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai langkah yang kurang bijaksana dan tidak tepat sasaran.
Ada beberapa alasan mengapa kebijakan ini sebaiknya dipertimbangkan kembali:
1. Mendorong Perilaku Tidak Bertanggung Jawab
Memberikan bantuan sosial kepada pemain judi online yang mengalami kerugian dapat mendorong perilaku tidak bertanggung jawab.
Mereka yang sudah terlibat dalam perjudian online mungkin merasa bahwa kerugian mereka akan ditanggung oleh pemerintah, sehingga mereka merasa lebih aman untuk terus berjudi.
Hal ini justru bisa memperburuk masalah, bukan menguranginya.
2. Salah Prioritas
Dalam situasi ekonomi yang sulit, pemerintah seharusnya memprioritaskan bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti keluarga miskin, anak-anak yang kurang gizi, dan lansia yang tidak memiliki penghasilan.
Mengalihkan dana bantuan sosial kepada pemain judi online yang sebenarnya bukan korban, namun pelaku yang mengambil risiko, adalah salah satu bentuk pengalihan prioritas yang tidak tepat.
3. Mengurangi Efek Jera
Salah satu cara untuk mengurangi perilaku perjudian adalah dengan memberikan efek jera kepada pelakunya.
Dengan memberikan bantuan sosial, efek jera ini justru hilang.
Pemain judi online mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan kerugian yang mereka alami, karena ada bantuan sosial yang siap menolong mereka.