Presiden Joko Widodo (Jokowi) digugat. Adalah enam warga yang mengatasnamakan diri Kelompok UMKM (pedagang eceran) yang melakukannya. Kelompok ini mengganggap Jokowi  lalai dalam menangani virus Corona dan meminta ganti rugi sebesar Rp 10 miliar.
"Betul bahwa saya menggugat Presiden Jokowi karena kelalaian fatal dalam penanganan teror virus COVID-19. Kami menganggap orang nomor 1 di Indonesia tersebut telah melakukan kelalaian fatal yang mengancam 260 juta nyawa rakyat Indonesia, kerugian dalam gugatan Rp 10.012.000.000," ujar salah satu penggugat, Enggal Pamukty, kepada wartawan, Rabu (1/4/2020) seperti dilansir dari Detik.com.
Dasar gugatan mereka karena merasa virus Corona ini membuat pedagang eceran merugi karena pendapatan sehari-hari mereka berkurang dan itu diakibatkan karena pemerintah belum memberikan  solusi yang cepat  untuk pedagang eceran itu.
"Kalau saja pemerintah pusat sejak awal serius menangani teror COVID-19 ini, tentu saya dan kawan-kawan pedagang eceran dan UMKM lainnya masih bisa mencari nafkah sehari-hari. Ini kan jadi bikin kami kehilangan pendapatan, sementara pemerintah belum juga kasih solusi bantuan seperti apa," kata Enggal.
"Sekarang kalau sudah begini pendapatan kami menurun sangat drastis dan pemerintah belum memberikan solusi atas nasib kami selanjutnya," tambahnya.
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin bereaksi terhadap gugatan ini. Nagabalin  merasa aneh dengan gugatan pedagang UMKM sebesar 10 miliar kepada Presiden Joko Widodo. Ngabalin berpendapat  kalau UMKM rugi karena corona, mengapa Jokowi yang harus bayar ganti rugi.
Ngabalin lantas menjelaskan, pemerintah tidak bisa gegabah dalam mengambil suatu kebijakan. Dia juga meminta masyarakat tidak selalu menyalahkan pemerintah dan seharusnya memberi dukungan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan.
"Karena kan kalau pemerintah nggak bisa serta-merta dalam membuat masalah kemudian kalau ambil keputusan kan tidak bisa tergesa-gesa, nggak bisa tanpa ada data. Jadi kalau gara-gara Corona kemudian pemerintah disebut lalai ngurusin Corona dia musti kasih tau tingkat lalai kayak gimana, karena dalam posisi sekarang nggak bisa lagi orang saling menyalahkan, dan nggak bisa orang benar sendiri kemudian menuduh sana-sini salah," jelas Ngabalin.
AKAN TETAPI menurut Ngabalin untuk mengatasi persoalan, maka dia berharap dapat mendapatkan data para  pedagang UMKM dengan data lebih rinci rinci identitas para penggugat seperti berdagang di mana dan pedagang UMKM jenis apa dan tuntutan lebih jelas apa yang digugat mereka.
"Pedagang asongan dari mana, kalau dia UMKM dia di mana sehari-hari, dia jualan apa, apa dia penjual kopi, teh, rokok, di mana supaya nanti jelas," katanya.
