Tidak hanya dalam bidang pertanian yang lebih diutamakan, infrastruktur pun ditingkatkan untuk mempercepat mobilitas masyarakat, meningkatkan pemerataan pembangunan begitu juga dengan menekan angka inflasi agar harga jual maupun beli pada masyarakat pada waktu tu dapat kembali normal.
Pada Repelita II (1974-1979) pemerintah membuat kebijakan untuk lebih meningkatkan pemerataan pembangunan tidak hanya pemerataan pembangunan yang berada di Jawa melainkan di berbagai pulau di Indonesia. Melalui pemerataan pembangunan ini, pemerintah membuat sebuah rancangan yang di dalamnya mengatur segala macam program yang akan dijalankan pada lima tahun mendatang.
Pembangunan infrastruktur menjangkau pelosok Indonesia merupakan salah satu program yang dijalankan pemerintah untuk lebih meningkatkan mobilitas masyarakat dalam bepergian. Tentu ini merupakan suatu kemajuan di mana pembangunan tidak hanya terfokus di pulau Jawa saja, melainkan merata di seluruh penjuru Indonesia. Program yang dijalankan pada Repelita I pun dilanjutkan pada Repelita II ini, berbagai sarana seperti jalan, jembatan, saluran irigasi untuk pertanian lebih ditingkatan di berbagai tempat tidak hanya di Jawa melainkan di pulau lainnya di Indonesia.
Program pada Repelita II pun mengatur tentang pemerataan penduduk atau yang dikenal dengan transmigrasi, selain pemerataan penduduk agar tidak terjadi ketimpangan jumlah penduduk di pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia, program transmigrasi ini pun menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Indonesia dengan mengirim penduduk yang tinggal di pulau Jawa untuk dikirim ke daerah lain dan mengelola sumber daya alam yang terkandung di daerah tersebut.
Berbagai infrastruktur dibuat untuk memudahkan mobilitas masyarakat dalam bepergian, pemerintah membuat jalan bebas hambatan yang menghubungkan antara Jakarta dengan Bogor, tol Jagorawi menjadi tol pertama di Indonesia yang dikelola oleh perusahaan BUMN di bawah pengelolaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. hal ini pun menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan plat merah tersebut. Sebagaimana Peraturan Presiden No. 4 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia.
Pada Repelita III (1979-1984) ini, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang mana meningkatkan ekspor berbagai produk serta hasil bumi untuk bersaing dengan produk luar di pasar internasional, industri padat karya pun turut menjadi program pada Repelita ke-3, penyerapan tenaga kerja menjadi hal utama agar tidak terjadinya ketimpangan ekonomi yang menyebebabkan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur pun terus digenjot pembangunannya agar pemerataan pembangunan sudah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Hasil yang dapat dituai dengan Repelita I, II, III ini adalah dengan keberhasilan swasembada beras yang melebihi kebutuhan nasional dengan angka 25,8 juta ton. Keberhasilan ini tentu menjadi suatu bukti bahwa berbagai program yang dikeluarkan pada Repelita I, II, III berhasil membuat kebutuhan akan beras terpenuhi bahkan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor beras terbesar di Asia bahkan dunia.
Tentu keberhasilan Indonesia dalam melakukan swasembada beras tidak dapat dipisahkan dengan program infrastruktur dalam bidang pertanian yang 15 tahun ini ditingkatkan dengan dibangunnya berbagai sarana seperti saluran irigasi yang baik, bendungan yang digunakan untuk pengairan, jalan desa, jembatan, dan infrastruktur lainnya dalam meningkatkan produksi besar hingga menjadi penghasil beras terbesar pada tahun 1984-1988.
Semangat dalam membangun berbagai sarana yang ada dalam pembangunan terus berlanjut dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun V dan VI yang lebih menekankan pada bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Sarana transportasi baik darat, udara maupun laut dapat dibangun untuk mempercepat mobilitas masyarakat yang tidak hanya membutuhkan kenyamanan dan kecepatan akan akses dengan pelayanan yang baik, tapi dapat merasakan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa yang begitu jaya dengan pembangunan yang begitu pesatnya.
Pesatnya pembangunan dibuktikan dengan dibangunnya jalan nasional dan tol yang menghubungkan akses perekonomian di Pulau Jawa, Berbagai jalan tol yang dibangun di era pemerintah Soeharto di antaranya Tol Jagorawi (59 km) yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Tol Jakarta-Cikampek (83 km), Tol Purbaleunyi (123 km) yang menghubungkan Jakarta-Bandung dan jalan tol lainnya sepanjang 490 km ini bertujuan juga dengan percepatan waktu tempuh masyarakat dalam bepergian dan mempersingkat pengiriman logistik barang ke berbagai daerah di Jawa.
Untuk sarana irigasi bagi pertanian, pemerintah membangun berbagai bendungan di berbagai daerah di Indonesia, Bendungan Batujai di Lombok Tengah, NTB; Bendungan Riam Kanan di Banjar, Kalimantan Selatan; Bendungan Ir. Sutami di Malang, Jawa Timur, dan bendungan lainnya tentu menjadi infrastruktur yang begitu penting demi menjaga ketahanan air dan pangan di daerah-daerah tersebut.
