Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan suatu negara merupakan kunci di mana negara tersebut sudah maju dalam pengadaan berbagai akses vital maupun pendukung, menjangkau kemudahan dalam mobilitas masyarakat, sarana penghubung antar daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, dan sebagai manifestasi cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang maju berkeadilan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.
Perwujudan pembangunan dalam artian penyediaan sarana dan prasarana dapat di lihat jauh di awal-awal masa kemerdekaan Indonesia, tidak dapat dipungkiri dengan kekacauan politik yang terjadi serta berbagai halangan yang mendera, tidak menyurutkan semangat pembangunan untuk membuktikan bahwa Indonesia di usia yang baru merdeka ini mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih maju dalam membangun.
Berbagai bukti nyata pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno dapat terlihat ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 pada tahun 1962, sarana dan prasarana pendukung suksesnya penyelenggaraan Asian Games ini dibangun untuk membuktikan pada negara-negara Asia lainnya bahwa Indonesia sudah mampu menyelenggarakan perhelatan akbar ini dengan sarana yang begitu baik.
Dibangunnya sarana seperti jalan Sudirman-Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Stadion Gelora Bung Karno, kawasan kompleks olahraga Senayan, Monumen Patung Selamat Datang dan sarana lainnya dalam mendukung suksesnya Asian Games merupakan sebagian kecil bagaimana pada masa itu, Indonesia begitu dengan semangatnya membangun untuk membuktikan nasionalisme Indonesia yang begitu menggelora.
Perhelatan akbar ini juga menjadi cikal bakal berdirinya TVRI sebagai saluran televisi pertama di Indonesia, diuji coba pada 17 Agustus 1962 pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta dan baru pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya menyiarkan perhelatan Asian Games hingga sampai saat ini terus menemani setiap jengkal perjalanan bangsa ini.
Tidak hanya pembangunan sarana dan prasarana untuk perhelatan akbar Asian Games, berbagai pembangunan lainnya di Indonesia seperti dibangunnya Bendungan Djuanda atau yang kita kenal dengan Jatiluhur di Purwakarta sebagai sarana air bersih dan PLTA bagi sebagian Jawa menjadi insfrastruktur yang kita gunakan hingga saat ini. Semangat nasionalisme dalam membangun Indonesia dapat terukir dengan jelas sejak awal-awal masa kemerdekaan Indonesia.
Berlanjutnya pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia tidak sampai di situ saja, pada masa pemerintahan Soeharto, semangat dalam membangun begitu sangat terasa, kondisi politik, ekonomi yang stabil, dan keterbukaannya Indonesia kepada dunia internasional dapat terlihat dengan berbagai macam sarana yang dibangun.
Pada masa itu, Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun menjadi tonggak dasar dalam pembangunan di Indonesia, fokus pemerintah dalam hal pembangunan tercermin dari perencanaan yang dikeluarkan setiap lima tahun sekali dengan fokus yang lebih terperinci.
Pada Repelita I (1969-1974), pemerintah membuat kebijakan yang menekankan kepada bidang pertanian dan pembangunan infrastruktur tahap awal. Dalam Surat Keputusan Presiden No. 319 Tahun 1986 mengenai Repelita I, bahwa sasaran yang ingin dicapai pada pembangunan ini meliputi "Pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rohani"
Pada bidang pertanian, program Repelita I mampu membuat berbagai sarana yang mendukung kelangsungan petani di Indonesia, pembangunan sarana seperti jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi bisa dapat dibangun untuk meningkatkan produksi pada bidang pertanian. Program ini mampu meningkatkan jumlah produksi padi, mempercepat mobilitas para petani untuk menjual hasil pertaniannya serta meningkatkan mutu hasil pertanian agar mempunyai daya saing tinggi di pasaran.
Tidak hanya dalam bidang pertanian yang lebih diutamakan, infrastruktur pun ditingkatkan untuk mempercepat mobilitas masyarakat, meningkatkan pemerataan pembangunan begitu juga dengan menekan angka inflasi agar harga jual maupun beli pada masyarakat pada waktu tu dapat kembali normal.
Pada Repelita II (1974-1979) pemerintah membuat kebijakan untuk lebih meningkatkan pemerataan pembangunan tidak hanya pemerataan pembangunan yang berada di Jawa melainkan di berbagai pulau di Indonesia. Melalui pemerataan pembangunan ini, pemerintah membuat sebuah rancangan yang di dalamnya mengatur segala macam program yang akan dijalankan pada lima tahun mendatang.
Pembangunan infrastruktur menjangkau pelosok Indonesia merupakan salah satu program yang dijalankan pemerintah untuk lebih meningkatkan mobilitas masyarakat dalam bepergian. Tentu ini merupakan suatu kemajuan di mana pembangunan tidak hanya terfokus di pulau Jawa saja, melainkan merata di seluruh penjuru Indonesia. Program yang dijalankan pada Repelita I pun dilanjutkan pada Repelita II ini, berbagai sarana seperti jalan, jembatan, saluran irigasi untuk pertanian lebih ditingkatan di berbagai tempat tidak hanya di Jawa melainkan di pulau lainnya di Indonesia.
Program pada Repelita II pun mengatur tentang pemerataan penduduk atau yang dikenal dengan transmigrasi, selain pemerataan penduduk agar tidak terjadi ketimpangan jumlah penduduk di pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia, program transmigrasi ini pun menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Indonesia dengan mengirim penduduk yang tinggal di pulau Jawa untuk dikirim ke daerah lain dan mengelola sumber daya alam yang terkandung di daerah tersebut.
Berbagai infrastruktur dibuat untuk memudahkan mobilitas masyarakat dalam bepergian, pemerintah membuat jalan bebas hambatan yang menghubungkan antara Jakarta dengan Bogor, tol Jagorawi menjadi tol pertama di Indonesia yang dikelola oleh perusahaan BUMN di bawah pengelolaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. hal ini pun menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan plat merah tersebut. Sebagaimana Peraturan Presiden No. 4 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia.
Pada Repelita III (1979-1984) ini, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang mana meningkatkan ekspor berbagai produk serta hasil bumi untuk bersaing dengan produk luar di pasar internasional, industri padat karya pun turut menjadi program pada Repelita ke-3, penyerapan tenaga kerja menjadi hal utama agar tidak terjadinya ketimpangan ekonomi yang menyebebabkan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur pun terus digenjot pembangunannya agar pemerataan pembangunan sudah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Hasil yang dapat dituai dengan Repelita I, II, III ini adalah dengan keberhasilan swasembada beras yang melebihi kebutuhan nasional dengan angka 25,8 juta ton. Keberhasilan ini tentu menjadi suatu bukti bahwa berbagai program yang dikeluarkan pada Repelita I, II, III berhasil membuat kebutuhan akan beras terpenuhi bahkan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor beras terbesar di Asia bahkan dunia.
Tentu keberhasilan Indonesia dalam melakukan swasembada beras tidak dapat dipisahkan dengan program infrastruktur dalam bidang pertanian yang 15 tahun ini ditingkatkan dengan dibangunnya berbagai sarana seperti saluran irigasi yang baik, bendungan yang digunakan untuk pengairan, jalan desa, jembatan, dan infrastruktur lainnya dalam meningkatkan produksi besar hingga menjadi penghasil beras terbesar pada tahun 1984-1988.
Semangat dalam membangun berbagai sarana yang ada dalam pembangunan terus berlanjut dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun V dan VI yang lebih menekankan pada bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Sarana transportasi baik darat, udara maupun laut dapat dibangun untuk mempercepat mobilitas masyarakat yang tidak hanya membutuhkan kenyamanan dan kecepatan akan akses dengan pelayanan yang baik, tapi dapat merasakan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa yang begitu jaya dengan pembangunan yang begitu pesatnya.
Pesatnya pembangunan dibuktikan dengan dibangunnya jalan nasional dan tol yang menghubungkan akses perekonomian di Pulau Jawa, Berbagai jalan tol yang dibangun di era pemerintah Soeharto di antaranya Tol Jagorawi (59 km) yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Tol Jakarta-Cikampek (83 km), Tol Purbaleunyi (123 km) yang menghubungkan Jakarta-Bandung dan jalan tol lainnya sepanjang 490 km ini bertujuan juga dengan percepatan waktu tempuh masyarakat dalam bepergian dan mempersingkat pengiriman logistik barang ke berbagai daerah di Jawa.
Untuk sarana irigasi bagi pertanian, pemerintah membangun berbagai bendungan di berbagai daerah di Indonesia, Bendungan Batujai di Lombok Tengah, NTB; Bendungan Riam Kanan di Banjar, Kalimantan Selatan; Bendungan Ir. Sutami di Malang, Jawa Timur, dan bendungan lainnya tentu menjadi infrastruktur yang begitu penting demi menjaga ketahanan air dan pangan di daerah-daerah tersebut.
Sarana transportasi pun tidak luput dari pembangunan, berbagai sarana seperti bandara dibangun demi konektivitas antar pulau dapat dengan mudah dilakukan. Bandara seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Sultan Hasanuddin, Husein Sastranegara, Halim Perdana Kusuma menjadi contoh betapa pentingnya konektivitas antar pulau demi mempercepat waktu tempuh ke berbagai tempat di Indonesia.
Pembangunan infrastruktur terus dilanjutkan pada era Reformasi, pada masa pemerintah Bacharuddin Jusuf Habibie atau BJ Habibie, pembangunan infrastruktur berhasil membangun Jembatan Barelang di Kepulauan Riau, tidak hanya berfokus terhadap pemulihan ekonomi pasca Reformasi, BJ Habibie pun menuangkan pemikirannya dalam bentuk pemerataan pembangunan dari pinggiran dan tidak terfokus di satu wilayah saja.
Pada era Abdurrahman Wahid, Pembangunan infrastruktur berhasil menghasilkan Bendungan Wonorejo di Tulungagung, Jawa Timur serta Bendungan Bilibili di Gowa, Sulawesi Selatan sebagai sarana irigasi bagi pertanian dan pembangkit listrik tenaga air.
Sejalan dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri berbagai pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Kahayan di Kalimantan Tengah merupakan upaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Palangkaraya juga sebagai bukti pemerataan pembangunan yang semakin merata. Bendungan Batutegi di Provinsi Lampung sebagai sarana irigasi dan memperkuat ketahanan air juga merupakan infrastruktur yang selesai di era pemerintah Megawati Soekarnoputri.
Berbagai pembangunan juga diteruskan pada era Presiden Susilo Bambang Yodhoyono, presiden kelima Republik Indonesia ini banyak sekali melakukan pembangunan infrastruktur yang di antaranya dapat kita lihat hasil pembangunannya sampai saat ini. Pembangunan Tol Bali Mandara sepanjang 12,7 km merupakan tol pertama di Bali yang dibangun untuk mempermudah mobilitas dan mempercepat waktu tempuh ke berbagai objek vital maupun wisata di Pulau Bali.
Pembangunan jalan nasional sepanjang 4.770 km berhasil dibangun dan dapat dinikmati oleh masyarakat sampai saat ini, 420 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Pulau Jawa-Bali pun berhasil dibangun di era pemerintah Susilo Bambang Yodhoyono sebagai bukti pemerataan pembangunan di Indonesia.
Berbagai infrastruktur lainnya seperti Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Nusa Tenggara Barat demi menunjang pariwisata Indonesia di Pulau Lombok dibangun dengan menawarkan keindahan baharinya yang memesona,
Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur kembali menjadi sebuah program nasional dengan skala prioritas, sesuai dengan Nawacita yang dikemukakannya dalam sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Nawacita menjadi kompas petunjuk dan penuntun kebijakan pemerintah yang akan diambil lima tahun mendatang.
"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan." (Nawacita Presiden Joko Widodo ke-3)
Nawacita yang dikemukakan Presiden Joko Widodo juga menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mengenai pembangunan yang mengarah kepada pemerataan pembangunan yang belum dijangkau oleh pembangunan dengan dibukanya berbagai infrastruktur berupa dibangunnya jalan untuk mempercepat mobilitas masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), akses akan transportasi berupa darat, laut, maupun udara, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi di era keterbukaan ini.
Pembangunan infrastruktur juga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, melalui Nawacita yang dikemukakannya, Joko Widodo menginginkan pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa melainkan merata di seluruh penjuru Indonesia. Daerah-daerah yang menjadi fokus utama dalam pembangunan ini merupakan daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan daerah yang masuk ke dalam daerah 3T.
Melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan berbagai perusahaan BUMN lainnya bersinergi membangun Indonesia dengan program-program yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Sebagaimana diatur oleh Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 yang menetapkan 223 proyek serta 3 program, yaitu kelistrikan, industri pesawat terbang, dan pemerataan ekonomi.
Proyek pembangunan infrastruktur jalan tol menjadi proyek strategis nasional terbanyak yang mana tidak hanya dibangun di pulau Jawa saja melainkan dibangun pula di pulau Sumatra sebagai bentuk pemerataan pembangunan dan mempermudah mobilitas masyarakat dan logistik antar provinsi di pulau tersebut.
Proyek jalan tol di pulau Sumatra merupakan proyek strategis pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Sumatra dan menjadi bagian dari prioritas pemerintah yang tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja melainkan di pulau lainnya di Indonesia. Jalan tol Sumatra membentang lebih dari 2.987 km dari Aceh hingga Lampung dan lebih dari 653 km sudah beroperasi di antaranya Bakauheni -- Terbanggi Besar (140 km), Terbanggi Besar -- Kayu Agung (189 km), Kayu Agung -- Palembang -- Betung (38 km), Belawan -- Medan -- Tanjung Morawa (43 km), Medan -- Binjai (13 km), Medan -- Kualanamu -- Tebing Tinggi (62 km), Palembang -- Indralaya (22 km), Sigli -- Banda Aceh seksi 4 (14 km), dan Pekanbaru -- Dumai (132 km) dan ruas jalan tol lainnya yang masih dalam tahap pembangunan.
Selain jalan Tol Trans Sumatra, pemerintah Indonesia bersama perusahaan BUMN bersinergi membuat jalan Kereta Api Trans Sumatra yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya. Jalur Kereta Api Prabumulih -- Kertapati (bagian dari dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatra), Jalur Kereta Api Tebing Tinggi -- Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkel, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatra), dan Jalur Kereta Api Rantau Prapat -- Duri -- Pekanbaru merupakan proyek pemerintah dengan skala prioritas untuk menghubungkan dan mempercepat waktu tempuh mobilitas masyarakat dalam bepergian.
Beberapa proyek Kementrian PUPR yang dibangun di Sumatra di antaranya menyelesaikan proyek tol Trans Sumatra, revitalisasi Kawasan Nagari Saribu Rumah Gadang, Pasar Rakyat Pariaman, sistem irigasi serta jalan dalam mendukung pengembangan food estate di pusat pengembangan holtikultura di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara dan proyek strategis lainnya yang mempunyai nilai tambah dalam kemajuan pemerataan pembangunan di Sumatra.
Dalam mendukung pariwisata nasional, pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun membangun berbagai sarana dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri di Danau Toba, sebagai salah satu tempat yang masuk ke dalam lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), pembangunan infrastruktur seperti dibangunnya akses jalan, penginapan bagi wisatawan, dan infrastruktur lainnya dibangun guna meningkatkan konektivitas di kawasan ini. Wujud pemerintah dalam mempromosikan keindahan alam Indonesia ke mata dunia.
Pulau Jawa menjadi pulau dengan pembangunan infrastruktur terbanyak, segala aktivitas kegiatan dalam ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dilakukan di pulau ini, tentu untuk mempermudah kegiatan masyarakat dalam melakukan mobilitas dan sarana prasarana lainnya, pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersinergi dengan berbagai perusahaaan BUMN lainnya membangun berbagai infrastruktur guna menunjang kebutuhan akan hal tersebut.
Pembangunan tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat dengan ujung timur Jawa sepanjang 1.150 km ini menjadi sarana pendukung guna pemerataan pembangunan di Jawa dengan tujuan mempersingkat waktu tempuh, menjadi jalan alternatif selain jalan nasional dan provinsi, mempercepat pengiriman logistik antar wilayah, serta meningkatkan perekonomian di sepanjang tol Trans Jawa.
Selain itu, beberapa proyek infrastruktur pada akses jalan yang menghubungkan antar daerah di jawa guna meningkatkan konektivitas dan percepatan pemerataan pembangunan, Kementrian PUPR membangun jalan sepanjang 1.604 km dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur di selatan Pulau Jawa sebagai jalan alternatif yang menghubungkan jawa bagian barat dengan timur selain jalur utara (Pantura), pembangunan jalur selatan (Pansela) ini juga untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di selatan Pulau Jawa.
Pembangunan bendungan di Jawa guna menunjang sistem irigasi pada sektor pertanian dalam memperkuat ketahanan air dan pangan, pemerintah melalui Kementrian PUPR membangun bendungan di antaranya Bendungan Tukul di Pacitan, Jatigede di Jawa Barat, Gondang di Jawa Tengah, Bajulmati dan Nipah di Jawa Timur, dan pembangunan bendungan yang masih dalam tahap pembangunan --- Bendungan Semantok di Jawa Timur.
Selain bendungan, guna menunjang sistem irigasi bagi persawahan dan konservasi air untuk dapat digunakan sebagai sumber air baku juga manfaat lainnya. Kementrian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun embung sebagai sarana irigasi bagi pertanian dan sumber air bagi masyarakat ketika musim kemarau terjadi. Menurut data Kementrian PUPR setidaknya 1.043 embung sudah dibangun pada tahun 2019 dan akan terus bertambah sejalan dengan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.
Perbatasan antara Malaysia dengan Indonesia di Kalimantan menjadi garda terdepan bagaimana pembangunan di negeri ini tercermin, pada masa pemerintah Joko Widodo, semangat membangun dari pinggiran sesuai dengan Nawacita yang dikemukakannya berhasil menjadikan perbatasan sebagai proyek strategis demi membuktikan bahwa hadirnya negara hingga pelosok terjauh negeri ini dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia yang hidup di tapal batas negeri.
Pembangunan jalan dan pembukaan jalan baru di perbatasan negeri ini terutama di daerah yang masuk ke dalam 3T bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah yang terisolasi oleh letaknya yang jauh dari akses perekonomian, kesehatan, dan pemerintahan. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mempercepat pembangunan jalan di perbatasan sepanjang 1.910,11 km di tiga provinsi yakni, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara agar konektivitas antar wilayah dapat dengan cepat terselesaikan juga sebagai bukti bahwa percepatan pemerataan pembangunan sudah sampai di perbatasan negeri ini.
Pembangunan jalan tol di Kalimantan merupakan proyek strategis dengan manfaat yang besar, pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan merupakan proyek strategis yang menghubungkan dua kota besar di Kalimantan Timur, pembangunan jalan tol ini juga melalui kawasan yang akan dijadikan ibukota Indonesia baru di Penajam Paser Utara, tentu dengan hadirnya tol diharapkan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan pada barang, dan bukti hadirnya negara hingga pelosok terjauh negeri ini.
Sebagai bukti nyata begitu pentingnya perbatasan bagi sebuah bangsa, pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersinergi dengan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara ini bertujuan juga dengan pemerataan pembangunan di daerah perbatasan di samping sebagai tempat keimigrasian penghubung kedua negara. Â
Saat ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun dan telah menyelesaikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan Indonesia-Malaysia, di antaranya PLBN Terpadu Sei Pancang di Nunukan yang masih dalam tahap pembangunan, PLBN Terpadu Long Midang, PLBN Terpadu Labang di Nunukan, PLBN Terpadu Long Nawang di Malinau, PLBN Terpadu Entikong di Sanggau, PLBN Aruk Sajingan di Sambas, PLBN Naga Badau di Kapuas Hulu.
Serupa dengan yang dilakukan di perbatasan Indonesia-Malaysia, pemerintah Indonesia bersinergi dengan BUMN juga memperbarui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan Indonesia-Timur Leste dan Indonesia-Papua Nugini guna mendukung pemerataan pembangunan di kedua perbatasan tersebut. Saat ini tidak kurang dari 18 PLBN sudah dibangun atau masih dalam tahap pembangunan, garda terdepan negeri ini sejatinya sebagai manifestasi rasa kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia dan menumbuhkan cinta terhadap tanah air.
Pembangunan jalan di timur Indonesia tepatnya di Bumi Cenderawasih Papua menjadi bagian dari prioritas pemerintah guna mendukung pemerataan dan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di timur Indonesia. Trans Papua yang membentang sepanjang 3.462 km dari ujung barat pulau Papua hingga timur Papua ini merupakan proyek yang dikerjakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersinergi dengan perusahaan BUMN dan TNI dalam pembangunan ini.
Medan yang berat dan berbahaya tidak menyurutkan semangat pemerintah dalam membangun jalan Trans Papua ini, demi mempermudah akses masyarakat dalam bepergian serta membuka wilayah yang terisolasi oleh letaknya yang jauh dari akses perekonomian, kesehatan, dan pemerintahan, Jalan Trans Papua diharapkan mampu menumbuhkan geliat perekonomian di sepanjang Jalan Trans Papua, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Indonesia.
Pembangunan jalan di perbatasan Indonesia-Papua Nugini juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan yang mana pembangunan jalan ini mempercepat mobilitas masyarakat dalam bepergian dari Jayapura menuju Skouw dan sebaliknya, jalan dengan total 1.098 km dengan 756 km sudah teraspal dengan baik, sisanya masih dalam tahap pengerjaan ini tentu menjadi keunggulan bagi pembangunan infrastruktur di timur Indonesia ditambah dengan diselesaikannya Jembatan Youtefa sepanjang 732 meter ini makin mempersingkat waktu tempuh dari Jayapura menuju perbatasan.
Revitalisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan Indonesia-Papua Nugini juga masuk ke dalam pembangunan infrastuktur pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PLBN Terpadu Skouw di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura ini menjadi pos lintas yang menghubungkan kedua negera, selain sebagai tempat keimigrasian antar kedua negara, PLBN ini juga merepresentasikan pembangunan di ujung timur Indonesia. Selain PLBN Skouw, Pos Lintas Batas Negara lainnya yang dibangun di perbatasan Indonesia-Papua Nugini di antaranya PLBN Sota di Merauke, dan PLBN Yetetkun di Boven Digoel, Papua.
Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di tanah Papua, Kementrian PUPR membangun setidaknya 179 sekolah, 1 PTN, 8 sarana olahraga, merevitalisasi Pasar Mouma dan 403 ruko di Wamena, program perumahan, dan pembangunan lainnya. Diharapkan dengan banyaknya sarana dan prasarana yang dibangun di tanah Papua ini menjadikan pemerataan dan bukti hadirnya negara hingga pelosok terjauh negeri ini dapat dirasakan oleh masyarakat dan menumbuhkan cinta terhadap tanah air.
Pemerataan pembangunan di kepulauan Maluku sejalan juga dengan program pemerintah membangun dari pinggiran Indonesia agar pemerataan pembangunan bisa merata di seluruh penjuru negeri ini. Berbagai proyek Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku di antaranya pembangunan jalan Trans Maluku sepanjang 914 km di Pulau Seram, Maluku, Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Maluku guna dukung produksi pertanian berkelanjutan, pembangunan sabo dam di Kota Ternate guna pengendalian lahar Gunung Gamalama, dan program pemerintah lainnya dalam melakukan pemerataan pembangunan di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara ini.
Di Sulawesi, pembangunan berbagai infrastruktur terus dipercepat guna memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemerintah melalui Kementrian PUPR membuat beberapa program infrastruktur di Pulau Sulawesi di antaranya pembangunan Bendungan Surumana di sungai Palu-Lariang Sulawesi Tengah, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat, Bendungan Ameroro di Sulawesi Tenggara, dan bendungan lainnya yang tersebar di Sulawesi.
Pembangunan infrastruktur berupa bendungan ini memberikan manfaat kepada sektor pertanian yang membutuhkan air terutama padi dan komoditas lainnya di bidang pertanian, memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal kebutuhan air bersih ketika musim kemarau terjadi, sebagai pengendalian banjir jika sewaktu-waktu terjadi, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) bagi Pulau Sulawesi dan sekitarnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur berupa akses jalan yang menghubungkan antar wilayah di Sulawesi terus dipercepat pembangunannya dengan tujuan meningkatkan konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi. Pembangunan Tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara sepanjang 39,85 km merupakan proyek pertama pembangunan jalan bebas hambatan di Pulau Sulawesi yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo untuk ruas Manado-Danowudu pada tahun 2020 dengan tujuan mempercepat mobilitas masyarakat dan memangkas waktu tempuh dari Manado ke Bitung.
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan berupa jalan Trans Sulawesi yang bertujuan meningkatkan perekonomian dan menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di sepanjang jalan Trans Sulawesi, tentunya sebagai penghubung konektivitas antar wilayah di Sulawesi.
Di Nusa Tenggara Timur, pemerataan pembangunan terjadi di beberapa sektor pembangunan, terutama di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste. Pembangunan jalan perbatasan sepanjang 197,99 km berhasil dibangun dan telah tembus sepenuhnya, pembangunan jalan ini dikenal dengan Sabuk Merah Sektor Timur yang membentang dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka. Prioritas pembangunan dari pinggiran sepadan dengan Nawacita yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo.
Diharapkan dengan pembangunan jalan perbatasan ini meningkatkan perekonomian dari berbagai sektor terutama pariwisata dan hasil perkebunan berupa kayu putih, kelor, dan jambu mete.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara Indonesia-Timor Leste, yakni PLBN Motaain di Kabupaten Belu dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka merupakan bukti pembangunan nyata hadirnya negara hingga pelosok terjauh negeri ini di samping sebagai fungsi keimigrasian antara kedua negeri juga sebagai bukti pemerataan pembangunan, menumbuhkan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia yang maju ini.
Di barat Pulau Flores, tetapnya di Taman Nasional Komodo, guna mendukung sektor pariwisata, pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penataan dengan tetap melindungi habitat asli dari Komodo itu sendiri, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan dengan sangat hati-hati ini merupakan proyek strategis di mana Tanam Nasional Komodo merupakan destinasi wisata domestik maupun mancanegara yang banyak dikunjungi.
Sejalan dengan fokus pemerintah mengenai pariwisata, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengembangkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di antaranya pengembangan wisata Danau Toba (Sumatra Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi), berbagai infrastruktur dibangun guna menambah daya tarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri dengan fasilitas yang baik seperti akses jalan menuju tempat wisata yang sudah baik, sarana penginapan yang memadai, serta keamanan dan kenyamanan yang diutamakan.
Sejalan dengan pengembangan pariwisata di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga mengembangkan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) unggulan prioritas lainnya seperti Morotai di Maluku Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Raja Ampat di Papua Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur, pembangunan infrastruktur di lima destinasi ini diharapkan menambah jumlah pengunjung dari dalam maupun luar negeri untuk berwisata di lima destinasi tersebut.
Melalui pembangunan berbagai sarana yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, pemerataan dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dirasakan langsung melalui pembangunan, mengurangi angka kemiskinan dan membuka lebar lapangan pekerjaan melalui berbagai jenis pekerjaan lewat pembangunan ini, Melalui pemerataan pembangunan ini juga, semangat akan membangun negeri tidak akan pupus, semangat menggelora demi tercapainya Indonesia maju di kemudia hari.
Pemerataan pembangunan untuk Indonesia Emas sesuai dengan apa yang Presiden Joko Widodo tulis dalam "Impian Indonesia 2015-2085" yang menginginkan terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, pemerataan pembangunan ini wujud hadirnya negara demi keberhasilan impian Indonesia tersebut. Manifestasi yang akan mengukir sejarah panjang perjalanan bangsa ini dalam membangun berbagai sarana yang akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri. Wujud kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia yang kaya ini.Â
Melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, rasa kesatuan yang sudah terjalin lebih dari 76 tahun Indonesia merdeka ini akan semakin mempererat lagi rasa persatuan Indonesia yang kokoh ini. Melalui pembangunan, masyarakat yang tinggal di ujung barat dan timur Indonesia akan merasakan bagaimana kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat yang sudah lebih dulu merasakan nikmatnya pembangunan di negeri ini,
Hadirnya negara hingga pelosok terjauh negeri ini menjadikan pemerataan pembangunan sebagai kunci menuju Indonesia Emas, merasakan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa yang begitu jaya ketika semua pembangunan merata di seluruh penjuru negeri ini. Semangat akan membangun tercermin dari banyaknya infrastruktur yang dibangun demi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Tantangan yang dihadapi dikemudian hari pun akan terus dilalui sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang di antaranya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan berbagai perusahaan BUMN bersinergi memberikan segala macam kemudahan melalui pembangunan dan pemerataan untuk Indonesia maju, hadir hingga pelosok terjauh negeri ini dari Sabang hingga Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote, pembangunan menjadi kunci terpenting dari kejayaan sebuah bangsa yang besar, Kementrian PUPR merangkai Indonesia menjadi sebuah kesatuan yang akan menghubungkan berbagai perbedaan yang ada hingga menjadi satu kesatuan yang kuat untuk Indonesia Emas 2045.
