Penguatan Fungsi Representasi Pemuda dalam Pembahasan RUU tentang Profesi Kesehatan di Komisi IX DPR RI

Sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) disetujui menjadi daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2022 mendatang dengan 2 RUU usul DPD RI, 12 RUU usul Pemerintah, dan 26 RUU usul DPR RI. Berbagai RUU yang diusulkan oleh DPR RI dapat berasal dari usul Komisi, Anggota, maupun Badan. Salah satu komisi yang akan menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah Komisi IX DPR RI yang memiliki ruang lingkup pada bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Daftar RUU usul Komisi IX DPR RI yang masuk dalam Prolegnas menjadi menarik untuk dibahas karena 4 dari 16 RUU yang menjadi bahan pembahasan Komisi IX DPR RI berkaitan erat dengan profesi kesehatan tertentu, dengan artian terdapat setidaknya empat profesi kesehatan yang nasibnya digantungkan pada RUU tersebut.

Sangat disayangkan karena dalam lingkup Komisi IX DPR RI sendiri kehadiran pemuda nampaknya masih samar-samar karena 2011 merupakan tahun terakhir diundangnya mahasiswa/i untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka pembahasan UU. Rendahnya keterlibatan pemuda dalam proses penyusunan RUU ini menjadi sesuatu yang berdampak bagi keberlanjutan profesi kesehatan di masa depan. Bisa jadi karena kurangnya aspirasi dari pemuda, RUU tentang profesi kesehatan akan banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya bahkan menyebabkan banyaknya revisi UU karena kurang sesuainya perihal yang tertulis dalam UU dengan kebutuhan dan tantangan di masa yang akan datang.

Penguatan fungsi representasi (tidak berjarak) merupakan salah satu poin desain parlemen modern yang dicita-citakan oleh DPR RI. Tidak berjarak artinya masyarakat dapat lebih dekat dengan perwakilannya di DPR RI supaya aspirasinya lebih terdengar, tertampung, dan dapat diperjuangkan. Dengan hal tersebut, pemuda yang merupakan bagian dari masyarakat sudah seyogyanya dapat dilibatkan dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, salah satunya adalah legislasi.

Prolegnas Komisi IX Tahun 2020 - 2024

Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mendefinisikan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan UU yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pada 17 Desember 2019, DPR RI mengesahkan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang terdiri atas 248 RUU. Kemudian, pada 7 Desember 2021 disahkan lah Prolegnas Prioritas Tahun 2022 yang menambah daftar jumlah Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 menjadi 254 RUU. 

Dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, Komisi IX DPR RI mendapatkan 16 RUU yang menjadi bahan pembahasan dengan 4 RUU diantaranya berkaitan dengan profesi kesehatan. RUU tersebut di antara lain:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
2. RUU tentang Kebidanan
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. RUU tentang Praktik Kefarmasian

Kontribusi Pemuda dalam Fungsi Legislasi

Bonus domografi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada jumlah penduduk non-produktif yang sedang terjadi di Indonesia ada baiknya dapat menjadi momentum pemaksimalan peran pemuda dalam membangun bangsa, salah satunya adalah dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelegislatifan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan perkiraan jumlah pemuda di Indonesia adalah sebesar 64,92 juta jiwa yang jumlahnya hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (23,90 persen). Dimana pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan dengan perbandingan usia. Dalam kurun waktu 2011-2021, persentase pemuda Indonesia menurun sekitar 2 persen poin. Meskipun begitu, hal ini tidak boleh menurunkan semangat para pemuda untuk aktif berkontribusi membangun bangsa.

Terdapat tiga indikator yang menjadi domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda yang dicanangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Presentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, Presentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan Persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat. Indikator ketiga dapat menjadi salah satu tolok ukur partisipasi
pemuda pada ranah legislatif, dimana keaktifan pemuda dalam menyampaikan aspirasinya kepada lembaga legislatif lah yang berpengaruh signifikan.

Dalam ruang lingkup legislatif Komisi IX DPR RI, kontribusi pemuda sangat dirasakan pada tahun 2011. Terdapat dua RDPU yang mengundang representasi mahasiswa dalam pembahasan RUU, antara lain:

1. Pada 13 Januari 2011 dilaksanakan RDPU dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) membahas tentang RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan
2. Pada 11 Juli 2011 dilaksanakan RDPU dengan Perwakilan Mahasiswa Ilmu Keperawatan se-Indonesia membahas tentang RUU Keperawatan

Sepuluh tahun berlalu sejak kontribusi pemuda dirasakan dalam aktivitas legislasi Komisi IX DPR RI. Saat ini, 4 dari 16 RUU yang menjadi bahahan Komisi IX DPR RI berkaitan dengan profesi kesehatan, yaitu dokter, bidan, tenaga kesehatan secara umum, dan tenaga farmasi. Disusunnya RUU yang berkaitan dengan profesi kesehatan tidak hanya mengikat mereka yang telah memiliki titel profesi tersebut, namun juga menentukan nasib para pemuda yang kini tengah menempuh pendidikan kesehatan maupun keprofesian dalam bidang kesehatan. Kondisi nyata ini kiranya dapat menyadarkan seluruh elemen yang berkontribusi dalam penyusunan RUU akan peran penting pemuda supaya dapat terlahir cara pandang yang berbeda dan dapat mengangkat permasalahan yang dialami secara langsung oleh mahasiswa/i kesehatan.

Rendahnya keterlibatan pemuda dalam proses penyusunan RUU ini menjadi sesuatu yang berdampak bagi keberlanjutan profesi kesehatan di masa depan. Bisa jadi karena kurangnya aspirasi dari pemuda, RUU tentang profesi kesehatan akan banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya bahkan menyebabkan banyaknya revisi UU karena kurang sesuainya perihal yang tertulis dalam UU dengan kebutuhan dan tantangan di masa yang akan datang.

Wujud Nyata Transformasi Parlemen Modern

Parlemen modern yang saat ini tengah gencar diupayakan oleh DPR RI terkhusus Sekretariat Jenderal DPR RI, menjadi tantangan sekaligus harapan akan adaptifnya lembaga legislatif di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Desain parlemen modern yang dirancang mencakup tiga poin utama, antara lain:

1. Transparansi
   Menerapkan transparansi yaitu semua kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
2. Teknologi dan Informasi
   Penggunaan teknologi informasi untuk membuka akses bagi masyarakat dan menyebarluaskan baik informasi pelaksanaan tugas maupun hasil kerja melalui website dan media sosial
3. Penguatan Fungsi
   Memperkuat fungsi representasi (tidak berjarak) yaitu lembaga perwakilan rakyat yang lebih dekat dengan rakyat untuk mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat

Penerapan teknologi dan informasi tengah berkembang di DPR. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya menu SILEG dalam website DPR RI. Dalam menu SILEG, masyarakat termasuk pemuda dapat mengetahui RUU apa saja yang menjadi bahasan dalam DPR RI dan sejauh mana progressnya. Selain itu, masyarakat juga dapat berinteraksi secara langsung dengan memberi aspirasi, pertanyaan, maupun pendapat yang berkaitan dengan penyusunan dan pembahasan RUU melalui fitur feedback yang terdapat pada bagian bawah halaman SILEG.

Hadirnya SILEG dapat mengakselerasi agenda reformasi DPR RI menuju parlemen modern yang dicita-citakan. Di samping itu, kehadiran SILEG juga dapat meningkatkan partisipasi pemuda untuk dapat lebih melek politik sehingga terciptalah UU dengan kualitas yang lebih baik karena dalam proses penyusunannya dapat lebih banyak menampung aspirasi publik.

Dari pembahasan di atas, maka dapat disusun beberapa rekomendasi, antara lain:

1. Komisi IX DPR RI sebaiknya melibatkan peran aktif dari mahasiswa/i untuk dapat memberikan aspirasinya terkait RUU yang berkaitan dengan profesi kesehatan. Aspirasi dapat disampaikan dengan pengundangan representasi mahasiswa/i dalam RDPU, kanal sosial media DPR RI, maupun SILEG.
2. Komisi IX DPR RI dapat melakukan diseminasi informasi melalui sosialisasi terkait RUU yang tengah di bahas kepada forum perkumpulan mahasiswa/i kesehatan sehingga tercipta kesadaran dari dalam diri mahasiswa/i untuk mengkritisi dan menyampaikan aspirasi dalam penyusunan RUU tersebut.
3. Optimalisasi dan sosialisasi SILEG kepada kalangan pemuda terutama mahasiswa/i.

Referensi

Buku
Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Pemuda Indonesia 2021. Jakarta: BPS RI

Jurnal
Ubbe, Ahmad. (2005). Instrumen Prolegnas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Terencana dan Terpadu. "Jurnal Legislasi Indonesia". Vol. 2 No. 1 - Maret 2005

Laporan Singkat Rapat Dengan Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia 13 Januari 2011

Laporan Singkat Rapat Dengan Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Perwakilan Mahasiswa Ilmu Keperawatan se-Indonesia 11 Juli 2011

Internet
Novrizaldi. (2021). Pemerintah Dorong Peningkatan Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda [Internet]. Cited 20 December 2021. Available from: https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-dorong-peningkatan-partisipasi-dan-kepemimpinan-pemuda

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2021). DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022 [Internet]. Cited 20 December 2021. Available from: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36320/t/DPR+Tetapkan+40+RUU+Prolegnas+Prioritas+2022

Lain-lain
Iskandar, Indra. (2021). Parlemen Modern dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Disampaikan pada kegiatan Audiensi Mahasiswa Magang di Rumah Rakyat DPR RI.