Dalam peta tersebut Beijing memasukkan sebagian besar wilayah utara Natuna sebagai wilayah hak penangkapan ikan traditional (traditional fishing rights). Menurut peta tersebut, Tiongkok menguasai 90% atau hampir seluruh wilayah perairan Natuna.
Ketika diprotes Indonesia, alih-alih mengakui perbuatannya memasuki dan melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna pada 2016 tersebut, Kemlu Tiongkok justru menyampaikan penyangkalan, bahkan setelah kapal penangkap ikannya ditembak dan ditangkap TNI AL karena memasuki wilayah kedaulatan NKRI di perairan Natuna.
Saat itu Beijing justru membuat nota protes atas sikap penembakan dan penangkapan RI atas nelayan Tiongkok yang mengklaim sudah mencari ikan sejak lama di daerah tersebut. Namun Indonesia bersikukuh bahwa tindakan yang diambil sudah sesuai dengan prosedur yang benar karena Tiongkok telah memasuki ZEE RI.
Kini di akhir 2019 dan awal 2020, Tiongkok kembali mengirimkan kapal nelayannya dengan kawalan kapal penjaga pantai ke perairan Natuna. Kali ini, seperti disebutkan di awal tulisan, Pemerintah Indonesia kembali melayangkan nota protes yang bahkan lebih keras.
Namun merujuk pernyataan Juru bicara Kemlu Tiongkok, nota protes Pemerintah Indonesia tersebut tampaknya diabaikan oleh Tiongkok.
Pernyataan Juru bicara Kemlu Tiongkok yang mengabaikan protes Indonesia tentu saja mengkhawatirkan.
Publik membaca bahwa pernyataan "Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif  bahwa Tiongkok punya hak dan kepentingan di perairan terkait (relevant waters)" itu merupakan klaim sepihak Tiongkok atas sebagian wilayah di perairan Natuna yang masuk dalam sembilan garis putus-putus.
Klaim sepihak tersebut tentu menjadi tantangan yang mesti dijawab Indonesia. Apakah benar di laut kita jaya (jalesveva jaya mahe) seperrti slogan TNI AL.
Menyikapi tantangan Tiongkok, tidak mengherankan apabila publik cerewet mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas.
Publik tidak ingin Indonesia bersikap lembek dan karenanya menyayangkan pernyataan beberapa pejabat tinggi Indonesia yang tidak mengesankan posisi yang kuat. Sudah saatnya Indonesia bertindak dan memikirkan solusi menghadapi Tiongkok.
Untuk itu, guna menjawab tantangan Tiongkok kiranya dapat mempertimbangkan beberapa usulan yang mengemuka di masyarakat, yaitu Pertama, Pemerintah Indonesia perlu menyamakan persepsi di antara pejabat tinggi pemerintahnya mengenai sikap Indonesia menghadapi Tiongkok di perairan Natuna.
