Apabila Ibukota pindah, Apakah Jakarta Tetap Ibu Kota ASEAN?

Menyikapi hal tersebut kiranya kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain yang menempatkan kantor perwakilan organisasi internasional tidak di ibu kota negara,  contohnya AS dan Arab Saudi.  

Di AS, kantor Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di New York, kota bisnis dan keuangan,  bukan di Washington DC.  Kantor Markas Besar PBB di New York menjadi lokasi terpenting dan tempat utama PBB bersidang sepanjang tahun. Delegasi dari seluruh dunia yang datang ke pertemuan PBB cukup datang ke New York dan bersidang di Markas Besar PBB yang megah.

Di atas tanah sumbangan J. Rockfeller seluas 7 hektar di New York berdiri Gedung Sidang Umum, gedung-gedung konferensi dan gedung Sekretariat setinggi 39 lantai, serta Gedung UN-Plaza yang berfungsi sebagai hotel dan gedung kantor.

Sedangkan di Arab Saudi, kantor megah Sekretariat Organisasi Konferensi Islam (OKI) berada di Jeddah, kota dagang,  bukan di Riyadh. Sepanjang tahun delegasi dari 57 negara anggota OKI datang ke Jeddah untuk bersidang 

Dari kedua contoh tersebut di atas, kita bisa melihay bahwa keberadaan gedung sekretariat suatu organisasi internasional tidaklah mesti di ibu kota negara. 

Di kota dagang dan keuangan seperti New York atau Jeddah pun bisa ditempatkan sekretariat organisasi internasional. Tentu saja sepanjang dukungan sarana dan prasarana mendukung.  

Indonesia dapat meniru AS dan Arab Saudi dalam menempatkan sekretariat suatu organisasi internasional. Sekretariat tidak harus berada di ibu kota negara tapi bisa di kota dagang,  keuangan ataupun budaya.

Karena itu, biarlah ibu kota Indonesia pindah keluar Jakarta, sementara ibu kota diplomatik ASEAN tetap di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta bisa memusatkan upayanya pada pembangunan daerah dan memfasiltasi kedatangan delegasi ASEAN dan delegasi lainnya untuk bersidang dan berkegiatan lainnya selama di Jakarta.

Selamat ulang tahun ke-52 ASEAN, One Community One Identity