Elite di Papua
Selain elite di Jakarta, elit asli Papua di Papua juga tentu punya peranan penting. Hari ini, psikologi mereka berada pada posisi dilema antara memihak pada rakyatnya atau pada kepentingan negara. Kita bisa melihat itu dari konsistensi setiap kebijakan yang dilahirkan. Apakah kebijakan untuk memandirikan rakyat asli Papua secara ekonomi, politik, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan sudah benar-benar diimplementasikan? Dalam konteks Otonomi Khusus, penulis secara tegas ingin mengatakan TIDAK.
Jika elite asli Papua benar-benar memihak rakyatnya, maka kita tidak akan menyaksikan mama-mama asli Papua berjualan dengan beralaskan plastik atau karung; adanya tapol/napol di rutan dan lembaga kemasyarakatan; transmigrasi yang semakin masif; tanah-tanah ulayat digusur secara semena-mena; kematian ibu dan anak akibat fasilitas kesehatan yang sangat buruk; jumlah buta aksara semakin meningkat; dan berbagai macam kekacauan yang terjadi akibat pengambilan kebijakan yang buruk dan pengimplementasiannya yang tidak konsisten.
Empat Akar Masalah yang Diabaikan
Negara, dalam hal ini, elite-elite di Jakarta dan Papua harus tahu malu. Rakyat, alam dan Tuhan sedang manyaksikan kejahatan yang sedang terjadi di atas tanah ini. Sadar atau tidak sadar, ethnic cleansing, genosida dan ekosida sedang menggerogoti tubuh manusia dan tanah Papua. Sementara elite-elite hanya sibuk mementingkan akumulasi kapital, pemekaran, uang, proyek dan jabatan.
Negara sudah seharusnya sadar dan malu karena LIPI sudah membantu negara dalam merumuskan empat akar masalah Papua. Empat akar masalah ini dikaji secara ilmiah. Bagaimana mungkin negara terus-menerus menolak untuk menyelesaikan empat akar masalah ini? Itu artinya tidak ada keseriusan dan niat baik dari negara untuk benar-benar menyelesaikan masalah Papua.
Sudah saatnya negara tidak perlu basah-basih lagi. Fokus pada penyelesaian empat akar masalah. Negara jangan berdalih lagi bahwa pemberian dana Otonomi Khusus adalah jawaban bagi setiap persoalan Papua. Rakyat sudah menolak Otsus. Bagi rakyat, Otsus sudah gagal. Otsus hanya berhasil bagi para elite.
Untuk memperjelas empat akar masalah Papua menurut LIPI di atas, berikut akan diuraikan sedikit pemahaman menurut pengamatan empirik penulis secara pribadi:
Pertama, kegagalan pembangunan. Ada dua jenis kegagalan pembangunan. Pertama, kegagalan membangun infrastruktur. Negara buta melihat hal ini. Negara tidak menyadari bahwa tanah yang digunakan sebagai objek pembangunan memilik hubungan metafisik antara tanah dan manusia. Ada banyak nilai terkandung di dalam relasi itu; nilai religi; sosial; politik; budaya; ekonomi; pendidikan; kesehatan; dan sebagainya.
Kedua, kegagalan membangun karakter masyarakat lokal. Apakah negara sudah berhasil membangun karakter masayarakat? Tentu tidak. Terhadap semua pembangunan itu, rakyat asli Papua akan menjadi penonton bahkan korban. Karakteristik dasar mereka jelas masih sangat tradisional. Mereka belum siap menghadapi perkembangan seperti di daerah lain.
Kedua, diskriminasi dan marginalisasi. Data sensus penduduk tahun 2000, 2010 dan 2020 menunjukkan bahwa jumlah orang asli Papua semakin menurun. Itu artinya, populasi warga non-OAP semakin meningkat. Dampaknya, orang asli Papua akan semakin menjadi penonton di atas tanah leluhurnya. Segala aspek dikuasai oleh warga non-OAP.
