V. Kesimpulan
Sampai pada kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa pemikiran tentang keterkaitan antara masyarakat menengah dan juga daerah dalam ilmu sosial dalam negeri sangat vital dalam mengatur perekonomian suatu negara. Ide-ide yang dapat diterapkan dalam mengelola hubungan ini mewujudkan sistem otonomi daerah dan juga sistem pembangunan terbatas. Sistem otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian di beberapa daerahnya, sehingga dapat meningkatkan potensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerahnya. Namun demikian, cara ini juga memiliki kelemahan, terutama akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan juga daerah yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi nasional.
Sedangkan sistem event yang dimodifikasi adalah dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur perekonomian seluruh daerah di tanah air. Cara ini dianggap lebih mudah dalam mengelola sistem keuangan karena akan mengembangkan rencana pembangunan yang terintegrasi dan mengelola alokasi sumber daya yang lebih efisien. Namun demikian, cara ini juga memiliki kelemahan, terutama akan memperkecil kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian di daerahnya dan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah.
Mencermati pembahasan dari studi kasus desentralisasi ekonomi DKI Jakarta, terlihat bahwa pelayanan pemerintahan daerah masih belum optimal bagi masyarakat karena masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan dan penerapan fiskal dari pemerintah daerah, yang dimana desentralisasi kewenangan pengeluaran diberlakukan lebih awal untuk mengakomodasi tekanan politik. Desentralisasi fiskal berimplikasi pada pergeseran hubungan kekuasaan pusat dan daerah sekaligus antar instansi di daerah. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal  dan hubungannya dengan kontrol politik kepentingan elit adalah kecenderungan daerah untuk melahirkan daerah otonomi baru (DOB) yang pada dasarnya tidak mendukung kebutuhan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. orang pribumi, tetapi sebagai "sarana" untuk mendapatkan transfer bisnis dari tengah.
Untuk alasan ini, pemerintah. harus siap mengubah dan mengidealkan pemikiran hubungan antara pusat dan juga daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara sehingga membuat pembangunan ekonomi yang seimbang dan merata di seluruh wilayah negara. selain itu, pemerintah. bahkan harus siap mengelola dengan baik kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Â
DAFTAR PUSTAKA
Caporaso, A, J., & Levine, D. P. (2015). Teori-Teori Ekonomi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Fahmi, S. (200). Upaya Menemukan Kesimbangan Hubungan Pusat dan Daerah. Jurnal Hukum No. 28 Vol. 12.
Kaho, R. (2012). Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia. PolGov Fisipol UGM.
Mahi, B. R. (2005). Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ekonomi Vol. 6 No. 1.
