Kepala Daerah Baru Akan Hadapi 5 Tantangan dalam Pembangunan Daerah

Namun, daya saing bukan hanya soal ekonomi. Kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi indikator penting. Penguatan sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, terutama yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, harus menjadi fokus. Tanpa SDM unggul, sulit bagi daerah untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

4. Menghadapi Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Perubahan iklim ekstrim telah membawa dampak signifikan terhadap banyak daerah di Indonesia, termasuk peningkatan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. 

Data menujukkan jumlah bencana pada tahun 2023 yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 4.940 bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jumlah ini meningkat sebesar 39,39% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 3.544 kejadian. 

Perubahan iklim membuat kondisi cuaca kita menjadi lebih tidak stabil dan rentan terhadap bencana. Hal ini mengancam kehidupan manusia, ekosistem, dan perekonomian di seluruh daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintahan daerah untuk memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam, serta mengambil tindakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Kepala daerah baru harus memiliki strategi mitigasi dan adaptasi yang jelas untuk menghadapi ancaman ini. Investasi dalam infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan penguatan sistem peringatan dini menjadi prioritas. 

Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga menjadi elemen penting dalam mengurangi risiko kerugian.

Kepala daerah baru harus mampu mengintegrasikan agenda pembangunan hijau ke dalam rencana strategis mereka. Ini termasuk melindungi kawasan ekosistem, memperketat regulasi lingkungan, dan mempromosikan energi terbarukan.

5. Membangun Kepercayaan dan Partisipasi Publik

Indeks good governance Indonesia masih tergolong rendah dengan skor 47 dari skor maksimal 100. Dan menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 83% implementasi e-government pemerintah daerah di Indonesia masih rendah (Soewito, 2023). Kepercayaan publik bukan suatu hal yang datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus dikelola (Dwiyanto, 2011). 

Kepercayaan warga akan muncul ketika pemerintah atau layanan publik yang diterima masyarakat mencerminkan kinerja yang kompeten, dapat diandalkan, jujur, dan terpenuhinya kebutuhan mereka (Park & Blenkinsopp, 2011).