Melindungi Profesi Tak Terlindungi

Perlindungan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 2 Tahun 2015 tentang Standar Minimum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dinyatakan bahwa hak - hak PRT seharusnya dilindungi, misalnya  memperoleh informasi mengenai calon majikan, mendapatkan perlakuan yang baik dari majikan dan anggota keluarganya, mendapatkan upah sesuai perjaniian keria, mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan hak cuti sesuai kesepakatan, mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya, mendapatkan tuniangan hari raya, berkomunikasi dengan keluarganya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 ini mengatur standar minimum perlindungan bagi pekerja rumah tangga, agar hak mereka terpenuhi dan diperlakukan secara manusiawi.

Kasus-kasus pelanggaran hak, kekerasan dan penyiksaan terhadap PRT dan PRTA di dalam negeri sebagaimana dialami oleh Sunarsih masih terus terjadi. 

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2020) melaporkan adanya 17 kasus PRT sepanjang tahun 2019 yang pengaduannya diterima oleh Komnas Perempuan secara langsung. 

Sedangkan kasus PRT yang dilaporkan ditangani oleh Women Crisis Centre & Lembaga Swadaya Masyarakat (WCC & LSM) sebanyak 17 kasus, dan 2 kasus PRT dilaporkan ditangani oleh pengadilan negeri.

Sementara itu, catatan dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam kurun waktu 2015 hingga 2019, setidaknya terdapat 2.148 kasus yang dialami oleh PRT dengan beragam bentuk antara lain kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan ekonomi. Tak jarang, PRT mengalami kekerasan berlapis yang berujung pada kematian.(3)

Kerentanan yang dialami PRT ini semakin memburuk saat pandemi COVID-19. Temuan dalam  Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak Kebijakan Penanganan COVID-19 (2020) menunjukkan bahwa PRT yang bekerja dan tinggal di rumah majikan rentan terpapar virus lantaran tugas mereka melayani keluarga pemberi kerja khususnya yang dalam kondisi sakit. Selain itu, sebagian besar mereka tidak memiliki jaminan kesehatan dan terabaikan dari skema bantuan sosial.(3)

Pekerjaan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) memang sudah selayaknya dilindungi. Bukan hanya secara hukum, secara ekonomi pun profesi PRT perlu mendapat perlindungan yang memadai. Jika tidak, ketiadaan legalitas hukum dan ketertutupan relasi pemberi kerja dan pekerja itu sendiri mengakibatkan terancamnya profesi ini. Apalagi pekerja selalu ditempatkan pada pihak yang paling lemah. 

Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional yang diperingati setiap 15 Februari menjadi momen berharga untuk negara dan masyarakat menghargai profesi pekerja rumah tangga sebagai profesi mulia dan terhormat.