Seabgai informasi bahwa kedua Perusahaan tersebut pada dasarnya bergerak di bidang kilang minyak dan energi, produk turunan minyak dan gas, petrokimia dan produk kimia. Oleh karena itu, melalui profil yang sudah terlampir, setidaknya kita mampu dan dapat menilai apakah kedua tokoh tersebut memiliki kapasitas dalam bidangnya apabila ditinjau dari pengalaman dan latar belakang pendidikan? Atau justru tidak memiliki kapasitas dan relevansi, sehingga secara sederhana bisa diasumsukan jabatannya karena hanya faktor politik?
Pesimisme Anak Muda Akibat Nepotisme Di Tubuh BUMNÂ
Sedikit merekap sebagai bahan pengingatan kembali dan gambaran beberapa komisaris yang duduk di singgasana karena faktor peran politik, bukan kapasitas dan pengalaman. Ada beberapa nama hasil kemenangan politik Jokowi-Ma'ruf terdahulu, seperti Eko Sulistyo, Rizal Malarangeng, Andi Gani Nena Wea, Fadjroel Rachman, dkk. Selain itu, saat ini disusul tokoh-tokoh baru, yaitu Parbu Revolusi dan Siti Zahra Aghnia, yang keduanya berasal dari koalisi calon pemenang dan pemegang kekuasaan semetara berikutnya dan kemungkinan akan ada kloter yang menyusul setelah kongkalikong dijajaran elit usai.
Apabila kita perhatikan dengan seksama, peristiwa yang terjadi diatas bisa dikatakan sebagai salah satu upaya merawat budaya nepotisme, karena sirkulasi pimpinan dan komisaris ditubuh BUMN lahir dari pertimbangan dominan peran politik. Kondisi tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi anak muda kedepannya karena harusnya para pegawai ataupun jajaran strategis di BUMN dimulai secara berjenjang.Â
Apabila kondisi tersebut terjadi secara tidak transparan dan terdapat kecondongan intervensi politik, ditakutkan anak muda yang bisa dikatakan sebagai penerus bangsa akan pesimis untuk meraih kesempatan tersebut, karena jajaran strategis komisaris dan direktur dipilih dari kalangan yang inkompeten dan politisi. Akibat lainnya, tidak menutup kemungkinan suatu saat mereka yang merupakan generasi penerus bangsa lambat laun akan melakukan hal serupa karena menormalisasi sistem yang sudah rusak sejak lama.
Melihat kondisi yang terjadi, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini sudah cukup layak untuk dikatakan sebagai Badan Usaha Memeras Negara (BUMN) atau istilah sederhananya BUMN sebagai "sapi perah politik" karena tokoh pimpinan yang bertengger dijajaran kekuasaan lahir akibat peran politik semata, bukan lahir akibat peninjauan kapasitas dari individu tersebut.
Apabila budaya ini dibiarkan terus terjadi secara turun temurun dan sirkulasi yang terjadi hanya akibat dari konsekuensi politik, maka ditakutkan hal semacam ini dianggap sebagai hal yang normal terjadi kedepannya. Disinilah peran tranparansi dan pengawasan diperlukan dalam penetapan jajaran komisaris, direktur dan lainnya. Selain itu, ada satu hal besar yang harus segera dibenahi karena sudah menjadi beban berat bagi negara ini sejak awal dan tak kunjung usai, sehingga dampaknya mengakar, yaitu "MORAL."
REFERENSI
Akbar, H. 2024. Bagi-Bagi Jabatan Komisaris BUMN Untuk TKN Prabowo-Gibran Jadi Sorotan. Detik.com. Diakses Pada 3 Maret 2024. https://www.detik.com/bali/nusra/d-7217208/bagi-bagi-jabatan-komisaris-bumn-untuk-tkn-prabowo-gibran-jadi-sorotan
Tim Detik Bali. 2024. Vulgar Transaksi Politik Bagi-bagi Jabatan BUMN Untuk Pendukung Prabowo-Gibran. Detik.com. Diakses Pada 3 Maret 2024. https://www.detik.com/bali/berita/d-7217434/vulgar-transaksi-politik-bagi-bagi-jabatan-bumn-untuk-pendukung-prabowo-gibran
Indonesia Corruption watch. 2022. Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN : Marak dan  Rawan Pada Sektor Finansial. ICW. Diakses Pada 3 Maret 2024. https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial
