Penetapan atau pergantian jajaran diposisi direktur ataupun komisaris dengan menggunakan metode "bagi-bagi kue" tanpa memandang unsur kapasitas, hanya sebatas pertimbangan peran politik, tentunya akan berdampak sangat buruk bagi BUMN kedepannya. Karena pada akhirnya hal tersebut yang secara tidak langsung akan menumbuhkan budaya korupsi dan nepotisme dilingkungan BUMN, sehingga tak heran jika hari ini terjadi banyak kasus korupsi dilingkungan BUMN karena sedari awal jabatan yang didapatkan karena hanya sebatas intervensi politik. .
Berdasarkan data yang dihimpun oleh ICW, kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum di lingkungan BUMN tercatat sedikitnya 9 kasus pada tahun 2016, 33 kasus pada 2017, 21 kasus pada 2018, 20 kasus pada tahun 2019, 27 kasus pada tahun 2020, dan 9 kasus pada 2021
Dilansir dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2016 hingga 2021, negara telah mengalami kerugian setidaknya Rp.47,92 triliun, yang kerugiannya direkap dari 119 kasus korupsi yang telah diselidiki aparat penegak hukum di lingkungan BUMN. Tak heran, hari ini kinerja BUMN tidak optimal karena terlihat jelas dari data yang terlampir, bahwasanya terlalu banyak praktik korupsi di tubuh BUMN. Kerugian negara yang besar karena korupsi di tubuh BUMN menjadi suatu hal yang ironis apabila disandingkan dengan besarnya jumlah uang rakyat yang disuntikan kepada BUMN.
Korupsi di tubuh BUMN yang sudah merajalela dari berbagai posisi, tentunya menjadi sebuah tanda tanya besar tentang peran para komisaris di BUMN, karena salah satu tanggung jawab dari seorang komisaris adalah untuk mengawasi jalannya tata Kelola BUMN. Maraknya kasus korupsi yang terjadi, menandakan tidak mampunya komisaris BUMN dalam menjalankan peran sentralnya.
Kapasitas Penunjukan Komisaris Baru BUMN (PT Kilang Pertamina Internasional & Pertamina Patra Niaga).
Penunjukan seorang komisaris tentunya tidak boleh dilakukan secara tidak transparan, terlebih lagi apabila dipilih hanya karena faktor politik, bukan kapasitas. Dan belum lama ini terjadi penujukan komisaris baru di PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tampaknya perlu ditaruh sedikit kecurigaan karena keduanya merupakan pendukung salah satu calon. Mungkin sekilas perlu ditampilkan profile atau latar belakang dari 2 komisaris baru tersebut, apakah secara kapasitas dan pengalaman memadai untuk duduk di posisi tersebut atau justru tidak memadai dan tidak sesuai, sehingga bisa sedikit disimpulkan jabatan hanya karena faktor politik. Untuk mengehatui hal tersebut, mari sedikit kita ulas :
Siti Zahra AghniaÂ
- Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Apabila melihat dari profilenya, beliau merupakan lulusan S1 Interior Arsitektur di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Kemudian, sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Zahra Bakti Gemilang pada tahun 2022, dan sebagai Direksi di PT Gamlindo Nusa pada tahun 2014 hingga 2020. Di waktu bersamaan beliau memiliki suami yang juga merupakan Komisaris Bank Sayriah Indonesia. Sebelumnya beliau juga menjadi tim sukses calon yang saat ini berada di puncak kemenangan berdasarkan perhitungan sementara.
Prabu RevolusiÂ
- Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen satu satunya, beliau merupakan S1 lulusan Teknik Fisika Intitut Teknologi Bandung, S2 Ilmu Komunikasi dan gelar Doktor di Universitas Paramadina, serta menjadi dosen di universitas yang sama. Karir awalanya juga pernah sebagai pembawa berita di Metro TV 2008-2019, kemudian menjadi staff khusus pariwisata dan ekonomi kreatif 2020-2021, menjadi vice president di MNC Media dan beliau juga pernah menjadi aktor film "The Sacred Riana : Beginning (2019), Serigala Langit (2021), Dear Nathan : Thank You Salma (2022) dan Kamu Tidak Sendiri (2022). Sebelumnya beliau masuk ke TPN Ganjar Mahfud, namun dipecat karena dianggap kurang berkontribusi, sehingga merubah haluan ke calon baru saat ini yang berada di puncak kemenangan berdasarkan perhitungan sementara.
