UN dan Menakar Rancangan Ideal Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Tepatnya di tahun 1993, upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintahnya adalah pembangunan manusia. Ketika itu Finlandia berada di tengah resesi paling parah sejak 1930-an, pengangguran mencapai 20%, GDP berkurang 13%, perbankan runtuh dan utang publik meningkat.

Secara garis besar, nyaris sama dengan apa yang dialami oleh Indonesia di akhir tahun 1980an karena minyak, dan akhir 90an karena krisis moneter.

Perbedaannya adalah respon dari krisis. Langkah kongkrit yang diambil Finlandia adalah berinvestasi besar-besaran pada inovasi, melakukan percepatan privatisasi perusahaan milik pemerintah dan badan publik, serta mempercepat liberasiasi pasar keuangan dan kepemilikan asing. 

Langkah ini diambil dengan asumsi bahwa memfasilitasi inovasi sektor swasta jauh lebih baik daripada intervensi dan investasi tradisonal pada kebijakan riset dan pengembangan.

Yang kedua adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang berpadu dengan kreativitas dan pemecahan masalah, fokus yang kuat pada matematika, sains dan teknologi.

Sementara Indonesia, ketika krisis pertama terjadi akhir tahun 1980-an karena jatuhnya harga minyak, pemerintah berupaya agar Indonesia lepas ketergantungan pada minyak dengan mensitumulasi pendirian lembaga keuangan, padahal ketika itu Indonesia masih bertumbuh dengan baik. 

Hal ini akhirnya menjadi faktor pemicu krisis kedua di akhir tahun 1990-an. Kali ini, pemerintah menata ulang ekonomi dan stabilitas politik. Keputusan inilah yang harus kita bayar saat ini, ketika pembangunan manusia tidak menjadi prioritas, maka sulit untuk mencapai kesejahteraan yang merata.

Untungnya, sebagaimana bahasa klise kita, enggak ada kata terlambat. Ketika pemerintahan relatif stabil dan ekonomi mulai mapan pasca-bubarnya Orde Baru, barulah kita mulai berbenah, menaruh perhatian pada pendidikan.

Kebijakan perdana adalah alokasi APBN sebesar 20% untuk pendidikan, hal ini adalah pembeda luar biasa dengan masa sebelumnya. Sekolah gratis dan akses masyarakat untuk mendapat pendidikan kian luas.

Namun ini tak cukup. Dana adalah solusi untuk sebagian masalah pendidikan kita, namun tak semata yang utama. PR besarnya, adalah program pendidikan yang kokoh dan berkelanjutan, inilah topik utama yang bisa memicu debat panjang sampai subuh.

Ada dua isu besar perbaikan yang ditawarkan pemerintah, yang pertama soal Kurikulum 2013, sementara lainnya soal Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).