Wujudkan Kendaraan Listrik Nasional yang Beragam dan Keberlanjutan Tenaga Kerja

 

Catatan Arif Minardi

Pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto perlu melindungi perusahaan otomotif nasional yang sudah eksis selama ini dan banyak menyerap tenaga kerja.

Prabowo perlu mengoreksi atau menyempurnakan kebijakan terkait kendaraan listrik agar lebih melindungi industri otomotif yang sudah eksis dan berjasa terhadap pembangunan bangsa. Arah transformasi kendaraan listrik sebaiknya tidak sektarian terhadap produk tertentu, namun perlu keragaman. Karena pada hakikatnya sebagian besar industri otomotif telah memiliki platform kendaraan listrik.

Pemerintahan Jokowi begitu saja memilih mobil listrik nasional bersama produsen otomotif asal Tiongkok, yaitu Geely. Padahal selama ini Geely belum malang melintang dalam industri otomotif di Tanah Air. Bahkan Perusahaan ini dahulu pernah gagal dan hengkang.

Pada waktu lalu Geely pernah melempar produknya di Indonesia dengan rentang harga Rp 95 juta hingga Rp 190 jutaan. Di tahun 2011 angka penjualan sempat menyentuh 1.022 unit. Tetapi tidak berselang lama, penjualan Geely mulai merosot. Akhirnya Geely hengkang dari Indonesia sekitar tahun 2016.

Pemerintahan Prabowo perlu mempertimbangkan secara cermat strategi untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik nasional yang benar-benar mengurangi emisi atau carbon neutral.

Ekosistem tersebut mesti sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan sektor industri otomotif sehingga tidak mengalami guncangan yang hebat.

Prinsip dasar penerapan kendaraan listrik dari kacamata Toyota ialah bagaimana mengurangi emisi. PT Toyota Astra Motor (TAM) memegang prinsip It's Time For Everyone. Jadi harus semua orang (berkontribusi dalam mengurangi emisi), tidak bisa rezim pemerintahan hanya menyediakan produk tertentu misalnya BEV dengan harga tertentu saja.

Idealnya harus menyediakan untuk semua orang dari (segmen) yang atas melalui BEV, lalu ada PHEV, Hybrid, sampai mobil konvensional yang irit seperti LCGC. Atau bisa juga substitusi seperti memakai bahan bakar biofuel. Jika tidak menyeluruh dan hanya mengejar ke segmen tertentu, maka penurunan emisi tidak signifikan.

Pemerintahan Prabowo Subianto perlu menghapus klaim label mobil listrik nasional untuk merek di atas yang nuansanya tidak adil bahkan boleh dibilang ibarat pepesan kosong bagi dunia ketenagakerjaan dan nihil TKDN.

Mestinya kendaraan listrik nasional itu sudah diproduksi lokal dengan tingkat TKDN tertentu, studi dan pengembangannya dilakukan di Indonesia, atau ada pertimbangan lainnya. Seperti misalnya Toyota Indonesia yang sudah memproduksi dua mobil listrik berteknologi hybrid atau hibrida yaitu Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid dengan melibatkan banyak pemasok lokal hingga mencapai TKDN di atas 70 persen.

Peta jalan ini menguraikan langkah-langkah penting dalam pengembangan komponen vital seperti baterai, motor listrik, dan konverter dalam upaya menciptakan kendaraan listrik yang lebih efisien.

Pemerintahan Prabowo juga perlu menyempurnakan kebijakan pemerintah sebelumnya yang menerapkan dua kebijakan utama untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik.

Pertama, dengan memberikan bantuan pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) roda dua yang memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal 40 persen. Kedua, memberikan diskon PPN DTP sebesar 5%-10% untuk KBLBB roda empat dan bus listrik, tergantung kandungan lokal.

Menteri Perindustrian pemerintahan baru perlu memperbaiki strategi dan tahapan produksi baterai kendaraan listrik, antara lain Indonesia Battery Corporation (IBC), sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan penting dalam ekosistem Battery Electric Vehicle (BEV) dan EV di bidang kendaraan listrik Indonesia.

Pemerintahan Prabowo perlu memperhatikan kondisi kendaraan listrik di Tiongkok yang mulai bermasalah. Bahkan China State Planner atau Lembaga Perencanaan Pemerintahan Tiongkok menyatakan kelebihan pasokan mobil listrik membuat perang harga semakin sengit di antara produsen mobil listrik dan hibrida plug-in (PHEV) tahun ini.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China (NDRC) memperkirakan lebih dari 110 model kendaraan energi baru dari total 150 mobil baru bakal diluncurkan tahun ini, sehingga meningkatkan persaingan.

NDRC juga memperkirakan permintaan pasar untuk kendaraan energi baru, termasuk kendaraan listrik dan hibrida plug-in, akan tumbuh 2,1 juta unit tahun ini. Namun para pabrikan juga bakal makin masif meluncurkan line up kendaraan mobilnya.

Penjualan mobil di Tiongkok pada tahun lalu mencakup 30,09 juta penjualan kendaraan. Hampir sepertiga yakni 31% atau 9,49 juta kendaraan merupakan mobil listrik. Jenis plug-in hybrid (PHEV) naik 85% menjadi 2,80 juta unit, sedangkan battery electric vehicle (BEV) naik 25% menjadi 6,68 juta unit.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik (KBL) perlu direvisi. Jangan hanya memberi karpet merah terhadap pabrikan asing untuk sekedar merakit produknya di Indonesia. Padahal perpres itu telah memberikan berbagai insentif dan kemudahan.

Prabowo perlu mendengar dengan seksama Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Perlu elaborasi lebih lanjut tentang target perpres. Perlu membuat mobil listrik nasional dengan platform beragam yang selama ini risetnya sudah dilakukan oleh anggota Gaikindo dan perguruan tinggi.

Jangan lagi perpres sekedar peraturan yang melayani investor asing pendatang baru di sektor komponen otomotif. Mestinya target perpres adalah mempercepat produksi mobnas yang beragam dengan tahapan desain dan produksi dibuat sendiri oleh anak bangsa.

Perlu forum yang mengintegrasikan para peneliti dan engineer yang selama ini telah menggeluti mobil listrik secara parsial. Beberapa engineer telah berusaha menduplikasi produk mobil listrik yang saat ini menjadi market leader.

Tetapi karena sifatnya parsial maka mereka itu belum mengarah kepada pembentukan platform bersama. Sekedar catatan leader mobil listrik dunia selama ini bekerja atas dasar National Platform for Electric Mobility.

Semua itu untuk mengefektifkan kegiatan riset dan produksinya. Hingga saat ini sudah ada beberapa perguruan tinggi, lembaga riset, dan inovator perseorangan yang telah menggeluti mobil listrik.

Platform juga mencakup technology development phase. Hal itu untuk mengukur semua potensi pengembang mobil listrik yang sudah ada. Sehingga dengan adanya platform tidak berantem sendiri dan bisa tumbuh bersama. Pertimbangan utama dirumuskannya platform mobil listrik nasional adalah sinergi untuk keterkaitan desain mesin, sistem transmisi, hingga industri turunan yang akan mensuport produksi.

Pengembangan mobil listrik nasional akan mengalami kendala teknis dan produksi. Terutama terkait dengan motor listrik, komponen penyimpan energi (baterai) dan pembuatan sistem transmisi. Perlu riset yang menekankan aspek transmisi khususnya gearbox, karena hal itu akan menjadi persoalan serius dalam pengembangan mobil listrik. Perlu dicatat sistem planetary gear box merupakan sistem transmisi yang esensial untuk jenis mobil listrik ataupun mobil hybrid.

Dalam dunia otomotif, sistem transmisi berfungsi untuk meneruskan daya dari sumber penggerak kendaraan ke roda dengan mengatur putaran sesuai tingkat kecepatan yang diinginkan. Sumber penggerak pada mobil listrik berupa motor listrik yang memiliki karakteristik berbeda dengan penggerak pada mobil konvensional yang berupa mesin motor bakar. 

Motor listrik DC memiliki keuntungan pada kemudahan pengontrolan putaran dengan daya yang relatif konstan pada berbagai kecepatan, sehingga transmisi untuk mobil listrik didesain hanya mengandalkan pada rasio transmisi tunggal.

Namun demikian perlu metode untuk mengatasi kesulitan dalam penentuan tingkat percepatan dan laju kecepatan kendaran mobil listrik dan kendaraan hybrid. Dibutuhkan desain transmisi untuk mobil listrik yang sesuai dengan kondisi lingkungan di Indonesia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan produksi sepeda motor dari 7 juta pada tahun 2018 menjadi 10 juta unit kendaraan pada tahun 2025 dengan 20 persen atau 2 juta unit merupakan jenis kendaraan listrik. Upaya akselerasi pertumbuhan industri kendaraan listrik tersebut telah didukung Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Peraturan presiden itu menetapkan insentif fiskal, seperti insentif tarif impor untuk EV berbasis baterai, infrastruktur pendukung dan insentif pajak untuk investasi industri komponen EV melalui tax holiday dan tax allowance.

Salah satu hal penting dalam percepatan industri kendaraan listrik adalah penyiapan industri pendukungnya sehingga mampu meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, terutama penyiapan industri Power Control Unit (PCU), motor listrik dan baterai. Sepeda motor listrik merupakan alat transportasi yang menggunakan motor listrik yaitu motor DC sebagai penggeraknya. Dari segi konstruksi dan sistem transmisinya motor listrik relatif lebih sederhana dibandingkan dengan berbahan bakar BBM. 

Diperlukan platform sepeda motor listrik nasional untuk mengeksplorasi berbagai riset dan pengembangan yang selama ini telah dilakukan oleh berbagai pihak. Platform tersebut juga terkait dengan spesifikasi desain dan optimasi produksi komponen motor listrik.

Kementerian Perindustrian bersama New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) melakukan sinergi untuk proyek percontohan. Program itu sebagai salah satu langkah strategis dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. NEDO adalah organisasi manajemen publik terbesar di Jepang yang mempromosikan penelitian dan pengembangan serta penyebaran teknologi industri, energi, dan lingkungan. (AM)*