Dalam kebijakan yang lain pemerintah justru memberikan banyak insentif lewat bermacam paket ekonomi. Sebagian besar paket terlihat mengistimewakan para investor yang notabene adalah para kapitalis. Bermacam insentif itu pada hakikatnya adalah bentuk subsidi.Arah kebijakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah harusnya searah dengan esensi nilai keadilan sosial yang telah digariskan oleh pendiri bangsa. Dimana paham keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya adalah sosialisme yang mampu mengendalikan kapitalisme tanpa menghancurkannya.
Realitas Kemiskinan
Dari tahun 1970 hingga 1996 kemiskinan turun dari 60 % menjadi 11,30 % .Tahun 1997 sampai dengan 1999 ada gejolak dan transisi ke masa reformasi, sehingga kemiskinan naik dari 11,30 % menjadi 23,43 %.
Merujuk kepada data per 10 tahun, dari tahun 1970 hingga 1999 menunjukan fluktuasi data.
Pada tahun 1996 sebenarnya tingkat kemiskinan pernah tersisa 11,3 %, artinya apabila tidak ada gejolak pada tahun 1997-1998 tingkat kemiskinan relatif hampir sama dengan saat ini (tahun 2019) hanya selisih 1,88 %, hal ini berarti penanggulangan kemiskinan mundur 20 tahun.
Penurunan angka kemiskinan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 1970 sampai dengan 1980, yaitu 31,4 % atau rata-rata pertahun 3,14 %.
Data kemiskinan tiap masa jabatan presiden RI :
1. Periode Presiden Soeharto, perhitungan data dari tahun 1970--1996, kemiskinan turun dari 60 % menjadi 17,47 % artinya turun 42,53 % atau rata-rata turun 1,64 % pertahun.
2. Periode Presiden BJ.Habibie tidak dihitung karena masa pemerintahanya singkat.
3. Periode Presiden Abdurrahman Wahid / Megawati , perhitungan data tahun 2000--2004 turun dari 19,14 % menjadi 16,66 % artinya turun 2,48 % atau rata-rata per tahun turun 0,5 %.
4. Periode pertama Presiden SBY dari tahun 2005--2009, kemiskinan turun 1,82 % atau rata-rata 0,36 % per tahun. Periode kedua Presiden SBY dari tahun 2010--2014 kemiskinan turun 2,37 % atau rata-rata 0,47 % pertahun.
