Jangan Rabun Melihat Realitas Kemiskinan, Antara Aniesnomics, Ganjarnomics dan PrabowonomicsÂ
Publik menunggu debat capres dan cawapres yang bertarung dalam Pemilu 2024 terkait dengan masalah realitas kemiskinan. Publik ingin mengetahui pemikiran dan solusi dari para capres dan cawapres menghadapi masalah kemiskinan tanpa "tedeng aling-aling" ( apa adanya ). Yakni melihat kemiskinan dengan kacamata kejujuran dan dengan ukuran yang logis. Jangan lagi penguasa ibarat menderita rabun dekat dalam melihat masalah kemiskinan. Bahkan dengan dalih yang kurang masuk akal angka kemiskinan dimanipulasi dengan berbagai cara.
Perlu terobosan para capres terkait dengan paham dan strategi mengatasi kemiskinan. Publik ingin mendapat gambaran tentang haluan atau konsepsi ekonomi dari para Capres untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu haluan yang mulai tampak bentuknya adalah paham dan strategi itu dengan tajuk Aniesnomics dan Ganjarnomics. Aniesnomics berpangkal dari gagasan kesemakmuran berbagai aspek sosial dan ekonomi bangsa Indonesia. Kesemakmuran yang berbasis demokratisasi sumber daya merupakan koreksi dan perbaikan dari kebijakan pembangunan rezim sebelumnya. Sedangkan Ganjarnmomics bersumber kepada pemberdayaan kaum Marhaen secara tulus dan totalitas. Oleh sebab itu Ganjar dalam tahapan pemilu kali ini dengan cara menghabiskan malamnya dengan cara bermalam di rumah-rumah penduduk. Untuk merasakan langsung dan melihat realitas tingkat kesejahteraan rakyat.
Sedangkan Prabowonomics masih menekankaan pentingnya program Sinterklas dengana cara ingin mewujudkan makan siang gratis dan membanjiri rakyat dengan susu gratis.
Yang otentik dari Aniesnomics salah satunya adalah menolak kebijakan pemberian subsidi mobil listrik kepada orang-orang kaya. Mestinya subsidi itu diberikan kepada kendaraan listrik yang digunakan untuk transportasi massal. Masalah subsidi pada saat ini seringkali tidak tepat sasaran. Anies sebagai seorang ekonom lulusan UGM tentu saja memahami tentang praktik-praktik subsidi sesuai dengan perkembangan zaman.
Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial
Pemilu 2024 diharapkan bisa menjaring pemimpin otentik. Menurut Profesor Bill George dari Harvard kepemimpinan otentik terbentuk oleh dialektika dan perjuangan yang berbasis lokalitas. Tidak ada peta jalan pintas untuk menuju keadilan sosial. Namun visi dan kecerdasan pemimpin nasional ditambah dengan daya kreativitas dan kekuatan inovasi segenap bangsa secara alamiah bisa mempercepat terwujudnya keadilan sosial. Sila Kelima Pancasila adalah bagian paling penting dari filosofi kenegaraan Indonesia. Mengutip potongan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Yang dengan tegas mengatakan Indonesia Merdeka tidak hanya mengejar demokrasi politik saja, tetapi juga harus mewujudkan keadilan sosial.
Keadilan sosial adalah konsepsi atau teori yang sudah sangat tua tetapi terus berkembang sesuai dengan semangat zaman. Aniesnomics dan Ganjarnomics sejalan dengan konsep keadilan sosial model Soekarno. Hal tersebut pernah dia ditegaskan dalam sebuah pidato kuliah umum tentang Pancasila yang diselenggarakan Liga Pancasila di Istana Negara. Menurutnya arti dari kata keadilan sosial adalah suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Tidak ada exploitation de l'homme par l'homme.
Salah satu sisi wajah keadilan sosial di Indonesia kini tergambar dalam usaha pemerintah untuk mengatur mekanisme subsidi berbagai barang dan jasa yang menyangkut hajat hidup rakyat luas. Hingga kini pemerintah masih kesulitan menempatkan proporsi dan reposisi kebijakan ekonomi yang bernama subsidi. Bahkan ada beberapa sisi kebijakan ekonomi pemerintah yang salah sasaran dalam hal subsidi. Misalnya subsidi energi, antara lain subsidi elpiji dan subsidi pembelian mobil listrik.
