Momentum Mahakam, Secercah Harapan Menuju Kedaulatan Energi Halaman all

Pada tanggal 14 April 2015 secara resmi pemerintah telah mengeluarkan surat penunjukan kepada PT Pertamina (persero) sebagai pengelola Blok Mahakam mulai 1 Januari 2018. Lumbung energi penghasil gas terbesar milik Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur ini selama ini pengelolaannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem kontrak bagi hasil (PSC) antara pemerintah RI dengan Total E&P Indonesia (Prancis) dan Inpex (Jepang) selama hampir 50 tahun lamanya.

Keputusan pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang masa kontrak bagi Total dan Inpex dalam mengelola Blok Mahakam ini sudah sangat tepat. Dengan ditunjuknya Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam di tahun 2018 nanti artinya pemerintah telah memberi kesempatan bagi pertamina untuk membuktikan kemampuannya serta mendorong perusahaan milik negara ini untuk terus tumbuh menjadi perusahaan tambang kelas dunia. Hal ini juga sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan penguasaan sumber daya alam oleh negara melalui BUMN.

"Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat " Pasal 33 UUD 1945

Kontrak kerjasama pengelolaan Blok Mahakam antara Indonesia dengan Total EPI dan Inpex ditandatangani pertama kali pada 31 Maret 1967 untuk periode 30 tahun. Pada tahun 1991 kontrak ini kembali diperpanjang selama 20 tahun hingga 31 Maret 2017. Kepemilikan saham antara Total EPI dan Inpex masing-masing sebesar 50% sementara kontrak bagi hasil (PSC) yang ditetapkan antara pemerintah dan kontraktor KKS adalah sebesar 85%:15% untuk minyak dan 70%:30% untuk gas.

[caption id="attachment_382805" align="aligncenter" width="600" caption="sumber gambar : energitoday.com"][/caption]

Di akhir masa kontraknya pada 31 Maret 2017 diperkirakan cadangan migas yang tersisa di Blok Mahakam sebesar 3,8 TFC dan 131 juta barel minyak. Jika dirupiahkan perkiraan nilai asetnya berkisar antara 500 triliun – 1200 triliun. Setelah kontrak berakhir, seluruh aset dari cadangan Blok Mahakam ini menjadi milik negara sepenuhnya.

Penguasaan oleh negara ini mengandung arti bahwa negaralah yang membuat kebijakan untuk mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi sumber daya alam migas tersebut demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penyerahan Blok Migas yang telah habis masa kontrak kepada Pertamina merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan penyelamatan sumber daya migas kita mengingat Pertamina adalah perusahaan yang 100% sahamnya milik negara. Sisa cadangan Blok Mahakam yang masih sangat besar ini dapat dimanfaatkan Pertamina untuk meningkatkan keuntungan, aset dan leverage perusahaan. Jika nilai aset dan laba Pertamina meningkat maka diperkirakan Pertamina akan dapat meraih predikat Fortune 100 yaitu sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh Majalah Fortune yang memeringkat status perusahaan yang masuk peringkat 100 terbesar global berdasarkan pendapatan bruto perusahaan sebagai parameter keberhasilan korporasi yang diakui dunia.

Saat ini Pertamina sudah menembus urutan 122, dan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang masuk dalam daftar prestisius Fortune 500. Jika Pertamina berhasil masuk dalam Fortune 100, maka hal ini akan semakin meningkatkan kemampuan Pertamina untuk dapat mengakuisisi lebih banyak sumber migas secara global guna meningkatkan cadangan, ketahanan energi dan penerimaan APBN.

Mampukah Pertamina Mengelola Blok Mahakam ?

Pertamina sendiri telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola blok-blok migas di lepas pantai seperti yang sudah terbukti di off-shore North West Java (ONWJ) dan West Madura Off-Shore (WMO). Pada Blok ONWJ yang mulai diakuisisi Pertamina dari BP West Java Energi Ltd pada tahun 2009, sebagai operator Pertamina mampu meningkatkan produksi dari semula sekitar 23.000 barel per hari (bph) menjadi sekitar 40.000 bph saat ini. Blok ONWJ merupakan tambang migas yang berada di Laut Jawa dan wilayah konsesinya membentang dari Utara Cirebon sampai Kepulauan Seribu, Jakarta. Begitu pula dengan Blok WMO yang diambil alih dari operator lama Kodeco sejak tahun 2011 dengan produksi awal sekitar 11.000 bph meningkat jadi sekitar 23.000 bph. Prestasi ini membuktikan bahwa kompetensi, reputasi dan profesionalisme SDM Pertamina tidak kalah dibandingkan dengan perusahaan asing.

[caption id="attachment_382806" align="aligncenter" width="520" caption="Sumber gambar : gresnews.com"]

1431217060585453457

[/caption]

Keberhasilan ini sudah selayaknya dapat menjadikan pemerintah optimis bahwa Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam bahkan mungkin meningkatkan produksinya. Apalagi 97% karyawan Total saat ini adalah orang Indonesia, sehingga dimungkinkan tidak akan terjadi PHK besar-besaran karena Pertamina sanggup untuk tetap menampung dan mempekerjakan karyawan tersebut dan menjadikannya sebagai karyawan Pertamina.

Blok Mahakam adalah blok yang telah berproduksi selama 47 tahun dan hingga saat ini masih rutin menyemburkan minyak dan gas. Fakta ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi resiko fase eksplorasi yang harus ditanggung oleh Pertamina, misalkan ada resikonya sangat kecil. Resiko keuangan yang ditanggung kontraktor KKS migas biasanya terjadi pada tahap eksplorasi dan umumnya tidak terjadi pada tahap eksploitasi/produksi. Sehingga jika Blok Mahakam ini diibaratkan sawah maka bisa dikatakan sudah memasuki masa panen. Dengan diserahkannya pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina maka dari sisi pendapatan keuntungannya tidak akan ada lagi yang lari ke luar negeri. Produksi migas yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Disini negara dan rakyatlah yang akan semakin diuntungkan.

Keterlibatan Berbagai Pihak dalam eksplorasi Blok Mahakam di Tahun 2018

Area Blok Mahakam merupakan wilayah tambang yang potensial. Pemerintah berharap di masa mendatang dapat dilakukan eksplorasi tambahan di Blok Mahakam untuk menemukan cadangan minyak dan gas baru. Diprediksikan bahwa dana yang dibutuhkan untuk melakukan eksplorasi tambahan ini bisa mencapai ratusan triliun rupiah dan kegiatan eksplorasi ini belum tentu berhasil. Itulah sebabnya dibutuhkan investor untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan cadangan gas di Blok Mahakam. Setelah masa berakhirnya kontrak PSC dengan Total dan Inpex, pemerintah memang masih bisa memberi kesempatan pada Total dan Inpex untuk turut membantu Pertamina dalam pengelolaan Blok Mahakam, namun semestinya hanya sebagai pemilik saham minoritas. Itupun dengan sistem business to business yaitu pihak asing harus membayar tunai nilai saham yang dibeli dari Pertamina.

Pemerintah juga diharapkan dapat memberi kesempatan kepada daerah penghasil yaitu Kalimantan Timur untuk memperoleh hak turut serta mengelola Blok Mahakam dengan mengikutsertakan Perusahaan Daerah untuk memiliki saham di Blok Mahakam dengan prosentase minimal 10%. Hal ini sesuai dengan PP No.34 Tahun 2005. Dengan melibatkan daerah harapannya daerah tidak lagi sekedar jadi penonton, namun juga ikut mengelola demi kesejahteraan dan kemajuan daerahnya sehingga tidak ada lagi cerita kutukan sumber daya alam di daerah penghasil migas. Yang harus diwaspadai juga adalah jangan sampai daerah dimanfaatkan atau ditunggangi oleh pihak swasta untuk memperoleh keuntungan. Jangan sampai terjadi manipulasi pada saat saham sudah didapatkan, bagi hasilnya justru lebih banyak dinikmati oleh swasta ketimbang oleh BUMD.

Momentum Mahakam, Secercah Harapan Menuju Kedaulatan Energi

Sebagai masyarakat kita patut bersyukur dengan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah ini. Dengan diserahkannya Pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina telah memberikan secercah harapan bagi Indonesia dalam rangka menuju kedaulatan energi. Kedaulatan energi adalah hak setiap negara dan bangsa, dengan cara mempertegas kemandiriannya dalam menentukan arah, strategi dan kebijakan pengelolaan energi untuk kebutuhan bangsa sendiri dan tidak bergantung dengan pihak asing.

Harapannya ke depan nanti akan semakin banyak tambang penghasil migas nusantara yang pengelolaannya diserahkan pada Pertamina setelah masa kontraknya dengan KKKS asing habis. Pertamina juga harus bisa meyakinkan publik bahwa perusahaannya bersih dan bebas korupsi sehingga pengelolaan migas dapat benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Indonesia sudah sepatutnya mencontoh negara lain seperti Kanada yang mana hampir 80% BUMN migasnya mengontrol pengelolaan produksi migas nasional. Di China, BUMN dan perusahaan migas swasta nasional menguasai 95 persen kegiatan usaha hulu migas. Di Meksiko, Pemex merupakan satu-satunya operator perusahaan migas di negaranya. Untuk itu, Indonesia harus punya kebijakan energi yang jelas dan berpihak pada kepentingan nasional.

Harus diakui bahwa langkah menuju kedaulatan energi di Indonesia masih sangat panjang. Ladang migas lain yang sudah terlanjur dikontrakkan dengan KKKS asing tidak bisa diambil alih begitu saja. Namun pemerintah juga tidak bisa jika hanya berdiam diri sambil menunggu masa kontrak tersebut habis. Upaya untuk meningkatkan kemampuan BUMN dalam mengelola migas harus dilakukan sejak dari sekarang sehingga saat masa kontrak dengan pihak asing habis Indonesia sudah siap dan mampu melanjutkannya tanpa tergantung lagi pada pihak asing.

Disisi lain kita juga harus sadar bahwa sebenarnya cadangan migas kita saat ini juga sudah semakin menipis akibat eksploitasi yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Menurut data dikatakan bahwa cadangan minyak Indonesia hanya cukup untuk masa 12 tahun ke depan. Sementara kini Indonesia berada dalam kondisi ketergantungan pada energi fosil (batubata dan migas) yang masih cukup tinggi. Selain itu Indonesia juga dihadapkan dengan permasalahan subsidi energi yang meningkat, energi sebagai komoditas ekspor dan ketahanan energi yang semakin rentan. Untuk menutup kekurangan kebutuhan BBM dari konsumsi 1,4 juta barel per hari, dikabarkan bahwa Indonesia masih perlu impor per harinya sebesar 700 juta barel. Kondisi ini mencerminkan bahwa masalah krisis energi yang menunggu kita di depan sana tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ketahanan energi nasional akan berpengaruh pada ketahanan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari ketahanan nasional bangsa kita.

Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh gejolak regional maupun internasional.

Menurut dr. Dadan Kusdiana dalam dialog energi Dewan Energi Nasional yang disampaikan pada Agustus 2014 yang lalu ada sejumlah solusi yang bisa menjadi alternatif pemecahan atas permasalahan krisis energi ini yaitu penekanan pada pelaksanaan Catur Dharma Energi yang meliputi : peningkatan produksi migas, pengurangan pemakaian dan impor BBM, mendorong secara massal pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dan penghematan energi secara nasional. Catur dharma energi ini sudah selayaknya dijadikan sebagai pedoman pemerintah dalam merumuskan strategi dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. Persoalan energi tak hanya sebatas pada isu kenaikan harga BBM yang imbasnya dapat meningkatkan harga kebutuhan bahan pokok dan biaya hidup. Namun ada fakta lain yang lebih penting yaitu ancaman krisis energi yang lebih luas.

Sudah waktunya pemerintah mulai mendorong secara massal pengembangan energi terbarukan seperti Peluncuran Program 35.000 MW untuk Indonesia yang diresmikan presiden pada tanggal 4 Mei 2015 di Bantul DIY beberapa waktu lalu. Program ini terdiri dari109 proyek yang tersebar di 210 lokasi. Dari proyek 35.000 MW ini sebanyak 20.000 MW berupa pembangkit listrik tenaga uap, 13.000 MW bertenaga gas dan sisanya 2000 MW dari tenaga terbarukan. Salah satu proyek pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan sumber energi terbarukan adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pantai Samas, Kab. Bantul yang merupakan PLTB pertama di Indonesia berkapasitas 1-10 MW. Proyek ini diharapkan bisa memicu pemanfaatan tenaga angin untuk listrik dalam skala yang lebih besar sehingga ketergantungan pada energi fosil dapat dikurangi terutama dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat.

Selain listrik, penggunaan BBM untuk keperluan transportasi juga menyedot kebutuhan yang cukup banyak. Sehingga pemerintah juga harus lebih tegas dalam menyukseskan program konversi BBM ke BBG di sektor transportasi. Tak perlu lagi saling menunggu antara stasiun bahan bakar gas(SPBG) yang harus diperbanyak dulu atau kendaraan berbahan bakar gas yang lebih dulu diperbanyak. Intinya semua tergantung pada demand, dan yang bisa menciptakan demand adalah pemerintah melalui regulasi yang jelas dan tegas.

Disisi lain yang tak kalah penting adalah partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia yang harus mulai sadar dan perduli bahwa isu ancaman krisis energi itu nyata adanya. Penguasaan kembali Blok Mahakam sepenuhnya oleh negara bukan merupakan jaminan bahwa kita akan terbebas dari ancaman krisis energi. Sudah saatnya kita sebagai masyarakat juga mulai berlomba-lomba menjadikan budaya hemat energi sebagai bagian dari trend gaya hidup masa kini.

[caption id="attachment_382809" align="aligncenter" width="598" caption="Sumber gambar : https://www.pinterest.com/acdoctor/eco/"]