Pada tanggal 14 April 2015 secara resmi pemerintah telah mengeluarkan surat penunjukan kepada PT Pertamina (persero) sebagai pengelola Blok Mahakam mulai 1 Januari 2018. Lumbung energi penghasil gas terbesar milik Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur ini selama ini pengelolaannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem kontrak bagi hasil (PSC) antara pemerintah RI dengan Total E&P Indonesia (Prancis) dan Inpex (Jepang) selama hampir 50 tahun lamanya.
Keputusan pemerintah untuk tidak lagi memperpanjang masa kontrak bagi Total dan Inpex dalam mengelola Blok Mahakam ini sudah sangat tepat. Dengan ditunjuknya Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam di tahun 2018 nanti artinya pemerintah telah memberi kesempatan bagi pertamina untuk membuktikan kemampuannya serta mendorong perusahaan milik negara ini untuk terus tumbuh menjadi perusahaan tambang kelas dunia. Hal ini juga sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan penguasaan sumber daya alam oleh negara melalui BUMN.
"Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat " Pasal 33 UUD 1945
Kontrak kerjasama pengelolaan Blok Mahakam antara Indonesia dengan Total EPI dan Inpex ditandatangani pertama kali pada 31 Maret 1967 untuk periode 30 tahun. Pada tahun 1991 kontrak ini kembali diperpanjang selama 20 tahun hingga 31 Maret 2017. Kepemilikan saham antara Total EPI dan Inpex masing-masing sebesar 50% sementara kontrak bagi hasil (PSC) yang ditetapkan antara pemerintah dan kontraktor KKS adalah sebesar 85%:15% untuk minyak dan 70%:30% untuk gas.
[caption id="attachment_382805" align="aligncenter" width="600" caption="sumber gambar : energitoday.com"][/caption]
Di akhir masa kontraknya pada 31 Maret 2017 diperkirakan cadangan migas yang tersisa di Blok Mahakam sebesar 3,8 TFC dan 131 juta barel minyak. Jika dirupiahkan perkiraan nilai asetnya berkisar antara 500 triliun – 1200 triliun. Setelah kontrak berakhir, seluruh aset dari cadangan Blok Mahakam ini menjadi milik negara sepenuhnya.
Penguasaan oleh negara ini mengandung arti bahwa negaralah yang membuat kebijakan untuk mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi sumber daya alam migas tersebut demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penyerahan Blok Migas yang telah habis masa kontrak kepada Pertamina merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan penyelamatan sumber daya migas kita mengingat Pertamina adalah perusahaan yang 100% sahamnya milik negara. Sisa cadangan Blok Mahakam yang masih sangat besar ini dapat dimanfaatkan Pertamina untuk meningkatkan keuntungan, aset dan leverage perusahaan. Jika nilai aset dan laba Pertamina meningkat maka diperkirakan Pertamina akan dapat meraih predikat Fortune 100 yaitu sebuah daftar tahunan yang disusun dan diterbitkan oleh Majalah Fortune yang memeringkat status perusahaan yang masuk peringkat 100 terbesar global berdasarkan pendapatan bruto perusahaan sebagai parameter keberhasilan korporasi yang diakui dunia.
Saat ini Pertamina sudah menembus urutan 122, dan menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang masuk dalam daftar prestisius Fortune 500. Jika Pertamina berhasil masuk dalam Fortune 100, maka hal ini akan semakin meningkatkan kemampuan Pertamina untuk dapat mengakuisisi lebih banyak sumber migas secara global guna meningkatkan cadangan, ketahanan energi dan penerimaan APBN.
Mampukah Pertamina Mengelola Blok Mahakam ?
Pertamina sendiri telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola blok-blok migas di lepas pantai seperti yang sudah terbukti di off-shore North West Java (ONWJ) dan West Madura Off-Shore (WMO). Pada Blok ONWJ yang mulai diakuisisi Pertamina dari BP West Java Energi Ltd pada tahun 2009, sebagai operator Pertamina mampu meningkatkan produksi dari semula sekitar 23.000 barel per hari (bph) menjadi sekitar 40.000 bph saat ini. Blok ONWJ merupakan tambang migas yang berada di Laut Jawa dan wilayah konsesinya membentang dari Utara Cirebon sampai Kepulauan Seribu, Jakarta. Begitu pula dengan Blok WMO yang diambil alih dari operator lama Kodeco sejak tahun 2011 dengan produksi awal sekitar 11.000 bph meningkat jadi sekitar 23.000 bph. Prestasi ini membuktikan bahwa kompetensi, reputasi dan profesionalisme SDM Pertamina tidak kalah dibandingkan dengan perusahaan asing.
[caption id="attachment_382806" align="aligncenter" width="520" caption="Sumber gambar : gresnews.com"]
Keberhasilan ini sudah selayaknya dapat menjadikan pemerintah optimis bahwa Pertamina mampu mengelola Blok Mahakam bahkan mungkin meningkatkan produksinya. Apalagi 97% karyawan Total saat ini adalah orang Indonesia, sehingga dimungkinkan tidak akan terjadi PHK besar-besaran karena Pertamina sanggup untuk tetap menampung dan mempekerjakan karyawan tersebut dan menjadikannya sebagai karyawan Pertamina.
