Jika ada Menteri yang di OTT, pasti partai politik tempat bernaungnya akan ikut terpengaruh. Apalagi partai yang ikut terkena imbasnya tersebut saat ini berstatus sebagai partai koalisi pemerintah saat ini. Saya sependapat bahwa seharusnya Menteri KKP jangan dari kader partai, karena beresiko. Potensi kelautan Indonesia sangat banyak, maka harus dipimpin oleh orang yang tepat, sesuai, dan profesional. Sudah bisa dipastikan bahwa, Edhy Prabowo akan diberhentikan sebagai menteri KKP. Lalu siapakah yang berhak dan akan ditugaskan oleh Presiden untuk mengemban tugas ini? Pilihannya ada dua: menaati aturan dengan memilih sosok pengganti yang berasal dari partai Gerindra, karena berkaitan dengan jatah kursi. Namun apakah ada sosok yang tepat, sementara kementrian KKP saat ini sangat membutuhkan sosok yang pas untuk memimpin. Kedua, memilih sosok yang sesuai, menguasai bidang kerja kementrian KKP, meskipun berasal dari luar partai. Namun dengan tujuan yang jelas, untuk kemajuan Indonesia.
Tentu kita masih ingat pada, janji kampanye partai Gerindra "memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya". Bahkan sang ketua partai mengatakan "jika ada kader partai yang korupsi, maka Prabowo berjanji bahwa dia sendiri yang akan memenjarakan". Mari kita tunggu apakah benar adanya, janji kampanye adalah hanya sebatas janji, atau bukti?
Presiden Jokowi sudah bersuara dan percaya kepada proses yang dilakukan oleh KPK, penangkapan salah satu menterinya, dan saat ini Edhy Prabowo sudah resmi berstatus tersangka Mari kita dorong, supaya proses hukum yang sedang berlangsung akan transparan, KPK dan pemerintah terus maju untuk memberantas korupsi, tanpa takut dengan adanya intervensi.
Saya yakin, bahwa dengan adanya peristiwa ini, juga menjadi sebuah kritik dan evaluasi bagi Presiden dalam memilih para menterinya. Memang tidak mudah untuk memimpin Indonesia. Namun saya yakin masih banyak sosok-sosok yang mampu bertugas sebagai nahkoda di kementrian KKP, sehingga mampu menjaga dan memajukan Indonesia. Apalagi saat ini musibah pandemi Covid 19 di Indonesia belum berakhir, harusnya kita semua bahu membahu untuk memimpin dan mau dipimpin untuk tujuan yang baik, bukan sebaliknya.
Saat ini, ada sekitar 2,2 juta nelayan tradisional yang menaruh harapan pada KPK dalam penanganan kasus ini. Semoga KPK tidak takut untuk melanjutkan proses hukum, menuju proses mewujudkan keadilan dalam hal hak dan kewajiban bagi setiap warga Indonesia. Semoga KPK dan pemerintah tetap kuat dan tiada takut menerjang ombak. Semoga mereka kuat melewati badai. Semoga layar-layar semangat KPK dan pemerintah terus berkembang, menuju Indonesia maju. Indonesia berani, KPK berani, bangkit sekarang. Agar kita tidak malu kepada nenek moyang kita, yang seorang pelaut.
Lobster, jangan suka bersembunyi di balik batu, awas kena batu lho.
Salam satu nyali....WANI!!
Mr. aBc
