5 PR Besar Kabinet Prabowo-Gibran dalam 5 Tahun ke Depan

Samarinda, 20 Oktober 2024- Menjadi hari yang bersejarah bagi Bangsa Indonesia, tepat pada minggu 20 Oktober 2024 lalu Prabowo dan Gibran resmi di lantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia yang baru. 

Diangkatnya Prabowo dan Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden menjadi penanda awal dimulainya kabinet pemerintahan baru di bawah komando mantan panglima Kostrad tersebut.

(https://bskdn.kemendagri.go.id)

Dalam perjalanannya menuju kursi RI-1, Prabowo dan Gibran harus melalui jalan yang cukup terjal. Dimulai dari Prabowo yang harus mencalonkan sebanyak 3 kali sejak menjadi cawapres Megawati pada pilpres 2009 lalu,  kalah di pilpres 2014 dan 2019, hingga penetapan cawapres yang kontroversial akibat tudingan adanya dinasti politik dan isu pelanggaran konstitusi.

Pasangan Prabowo Gibran membawa harapan besar bagi sebagian masyarakat, terutama kolaborasi antara seorang politisi berpengalaman dengan pemimpin muda yang berpotensi membawa inovasi. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa pemerintahan Prabowo Gibran juga menghadapi tantangan serta kritik dari berbagai kalangan.

Kabinet Prabowo-Gibran dihadapkan pada berbagai tantangan dalam lima tahun ke depan yang menuntut kebijakan strategis dan tindakan nyata. Mengingat kompleksitas isu-isu nasional dan global yang dihadapi, lima pekerjaan rumah (PR) besar telah diidentifikasi sebagai fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. 

Berikut adalah lima PR utama yang harus dihadapi kabinet ini: ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesejahteraan guru, pembangunan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan.

1. Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Ketahanan pangan adalah salah satu isu utama yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan, namun masalah distribusi input pertanian, fluktuasi harga komoditas, dan infrastruktur pertanian yang belum memadai menghambat pencapaian tersebut.

Prabowo berkomitmen untuk memperkuat swasembada pangan melalui jaminan ketersediaan pupuk, benih unggul, dan pestisida langsung kepada petani.

Selain itu, program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional akan ditingkatkan untuk mencetak dan mengelola lahan produktif, serta meningkatkan akses terhadap teknologi pertanian modern. 

Para ahli pertanian juga menyarankan pentingnya adopsi teknologi pertanian berbasis digital dan pengelolaan rantai pasok yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurut pakar ekonomi pertanian, Dr. Bustanul Arifin, upaya ini perlu dibarengi dengan kebijakan yang mendukung harga komoditas yang stabil dan menciptakan nilai tambah bagi petani. “Tidak cukup hanya memberikan pupuk dan benih, tetapi juga memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang adil atas produk mereka melalui hilirisasi produk pertanian,” jelasnya.

2. Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Pendidikan merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kualitas pendidikan yang belum merata serta kesejahteraan guru yang masih rendah, terutama guru honorer, menjadi masalah yang harus segera diselesaikan.

Prabowo-Gibran menargetkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang memerlukan renovasi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil. 

Selain itu, kabinet ini juga berkomitmen untuk menaikkan gaji guru, terutama guru honorer, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Pakar pendidikan, Dr. Muchtar Buchori, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru sangat penting untuk memotivasi mereka dalam mendidik generasi penerus yang berkualitas. “Guru yang sejahtera akan lebih fokus pada tugas mereka dan memberikan pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

3. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur yang baik merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan sebelumnya telah mencapai kemajuan signifikan, namun masih banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah pedesaan dan terpencil, yang memerlukan perhatian lebih. Prabowo-Gibran berencana melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktur sanitasi dan air bersih.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk memperlancar mobilitas barang dan orang, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Prabowo-Gibran berencana untuk memperkuat infrastruktur digital sebagai upaya mempercepat transformasi digital di seluruh penjuru negeri. Menurut ahli infrastruktur, Dr. Soegijoko, pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan kualitas hidup. 

"Tidak hanya soal fisik, tetapi juga bagaimana infrastruktur ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar,” kata Soegijoko.

4. Pelestarian Lingkungan dan Percepatan Target Net Zero Emission

Isu lingkungan menjadi sorotan penting dalam agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam rangka mencapai target Net Zero Emission. Pembangunan ekonomi sering kali dihadapkan pada dilema antara pertumbuhan dan pelestarian lingkungan. Pemerintah berencana mempercepat pencapaian target emisi nol bersih dengan fokus pada pengurangan jejak karbon dan jejak air dalam produk-produk yang dihasilkan.

Langkah ini akan disertai dengan promosi penggunaan bioplastik dan energi terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. “Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau di kawasan ini,” kata Dr. Nur Hidayati, seorang ahli lingkungan. “Tetapi, hal ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah dan kolaborasi erat dengan sektor swasta.”

Pelestarian lingkungan juga mencakup upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan hutan yang menjadi salah satu penopang utama dalam mengurangi emisi karbon. Pemerintah diharapkan dapat menegakkan regulasi terkait penebangan hutan secara ilegal dan memperkuat pengawasan terhadap pencemaran laut.

5. Perumahan dan Sanitasi untuk Masyarakat Miskin

Pemerintah Prabowo-Gibran juga akan fokus pada penyediaan perumahan layak dan sanitasi yang memadai bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial, di mana banyak keluarga di daerah terpencil masih hidup tanpa akses yang memadai terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang baik.

Prabowo-Gibran menargetkan pembangunan atau renovasi tiga juta rumah selama lima tahun, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan lainnya. Menurut pengamat sosial, Dr. Hikmat Budiman, akses terhadap perumahan yang layak adalah hak dasar yang harus dipenuhi pemerintah. "Ketika masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak dan akses ke air bersih, dampak positifnya akan terlihat pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan,” ujarnya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki agenda ambisius dalam menghadapi lima PR besar yang akan mempengaruhi masa depan Indonesia. Dari ketahanan pangan hingga peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, serta penyediaan perumahan layak, semua ini merupakan elemen penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan. 

Tantangan-tantangan ini tidak akan mudah diatasi, tetapi dengan kebijakan yang tepat, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, serta dukungan dari masyarakat, Indonesia dapat melangkah menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

#SalamLiterasi