Mohon tunggu...
Ardi Bagus Prasetyo
Ardi Bagus Prasetyo Mohon Tunggu... Guru - Praktisi Pendidikan

Seorang Pengajar dan Penulis lepas yang lulus dari kampung Long Iram Kabupaten Kutai Barat. Gamers, Pendidikan, Sepakbola, Sastra, dan Politik

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Bagaimana Peran Perempuan dalam Menggerakkan Roda Pemerintahan Negara?

8 Oktober 2023   08:00 Diperbarui: 9 Oktober 2023   00:45 1272
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: Keterwakilan perempaun di bidang politik. (Sumber: KOMPAS/SUPRIYANTO)

Peran perempuan dalam pemerintahan memiliki dampak yang signifikan pada proses pengambilan keputusan, pembangunan ekonomi, dan perkembangan sosial suatu negara. 

Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik dan pemerintahan, semakin banyak perspektif yang diakui, dan semakin beragam kebijakan yang dihasilkan. 

Realita yang ada hingga saat ini menempatkan bahwa perempuan Indonesia mengalami ketimpangan sosial dan budaya. 

Jika melihat di berbagai penjuru Nusantara, banyak perempuan yang buta atau bahkan justru dibutakan secara struktural akan potensi diri yang dimilikinya sehingga hanya menjalankan fungsi sekunder dalam masyarakat.

Jika mengacu pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari total 273 juta jiwa penduduk Indonesia, dari jumlah penduduk laki-laki yakni 138.303.472 jiwa atau sebesar 50%,5 dan penduduk perempuan sebanyak 49,5%  (Badan Pusat Statistik). 

Dari jumlah tersebut peran perempuan untuk ikut serta terlibat dalam menjalankan peran sebagai pemangku kebijakan masih sangat minim. 

Sistem patriarki seakan masih melekat kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Walau pada kenyataan saat ini, perempuan kian dipromosikan untuk terus maju dalam hal membantu mewujudkan sistem pemerintahan yang relevan untuk Indonesia. 

Berikut adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh perempuan dalam pemerintahan:

1. Representasi dan Partisipasi Politik
Perempuan yang terlibat dalam politik meningkatkan representasi gender di lembaga-lembaga pemerintahan.

Dengan menjadi anggota parlemen, menteri, dan pemimpin negara, perempuan membawa perspektif unik mereka ke dalam proses pembuatan keputusan politik.

2. Advokasi untuk Hak Perempuan
Perempuan dalam pemerintahan dapat menjadi advokat kuat untuk hak-hak perempuan, termasuk hak pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan keamanan. 

Mereka dapat memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan melawan kekerasan terhadap perempuan.

3. Pengembangan Kebijakan yang Lebih Inklusif
Perempuan di pemerintahan dapat membantu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan beragam masyarakat.

Tentu itu termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas. Mereka cenderung memperhatikan isu-isu sosial dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi
Perempuan sering terlibat dalam program-program ekonomi dan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka dapat memimpin proyek-proyek pembangunan ekonomi lokal dan nasional.

5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga
Perempuan dalam pemerintahan dapat memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang terjangkau.

6. Kepemimpinan dalam Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Perempuan memainkan peran penting dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai guru, dokter, perawat, dan administrator. 

Mereka berkontribusi pada pengembangan sistem pendidikan dan perawatan kesehatan yang efisien dan inklusif.

7. Pencegahan dan Penanggulangan Krisis
Perempuan dapat memiliki peran kunci dalam mengelola krisis dan bencana. Mereka memiliki kemampuan untuk merangkul kerjasama dan memobilisasi sumber daya masyarakat dalam situasi darurat.

8. Inspirasi dan Teladan
Perempuan yang sukses dalam pemerintahan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, mendorong mereka untuk mengejar karir politik dan memimpin perubahan dalam masyarakat.

***

Melibatkan perempuan dalam pemerintahan bukan hanya hak dasar, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, semakin baik negara dan masyarakatnya akan berkembang.

(https://indonesiainside.id/news/internasional/2020/01/22/anggota-parlemen-muslim-di-inggris-meningkat-11-perempuan)
(https://indonesiainside.id/news/internasional/2020/01/22/anggota-parlemen-muslim-di-inggris-meningkat-11-perempuan)

Lantas, bagaimanakah cara menciptakan kultur atau sistem yang tepat bagi perempuan untuk ikut serta dalam mengelola pemerintahan? atau minimal memiliki kesempatan dalam mengembangkan kompetensi karir khususnya di bidang pemerintahan?

Meningkatkan peran serta perempuan dalam pemerintahan adalah suatu langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan:

1. Pendidikan dan Kesadaran:

Memberikan pendidikan yang setara dan peluang pendidikan yang sama untuk perempuan dan laki-laki.

Mengadakan kampanye kesadaran untuk mengubah sikap dan norma sosial yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik.

2. Kuota dan Penghargaan:

Menerapkan kuota untuk memastikan persentase minimum perempuan di parlemen dan posisi politik lainnya.

Memberikan penghargaan atau insentif bagi partai politik yang mencalonkan dan memilih perempuan sebagai kandidat.

3. Pengembangan Keterampilan dan Pelatihan:

Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik dan pemerintahan.

Membantu perempuan memahami proses politik dan membangun keterampilan kepemimpinan.

4. Dukungan Keuangan:

Memberikan akses ke sumber daya keuangan untuk kampanye politik perempuan.

Mendirikan dana khusus untuk mendukung kampanye perempuan dan memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup.

5. Pemberdayaan Ekonomi:

Memberdayakan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan keuangan.

Meningkatkan akses perempuan ke peluang ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan independensi finansial mereka.

6. Penguatan Hukum dan Kebijakan:

Menetapkan dan memperketat hukum dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam politik dan pemerintahan.

Mendorong pemberlakuan undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan politik dan ancaman terhadap keamanan mereka.

7. Membangun Jaringan dan Dukungan:

Membangun jaringan dan asosiasi perempuan politik yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada calon perempuan.

Memberikan mentorship kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik oleh perempuan-perempuan yang telah sukses di bidang tersebut.

8. Peran Pemerintah dan Lembaga Internasional:

Pemerintah dan lembaga internasional dapat mendukung kebijakan dan inisiatif yang memperkuat partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan.

Melibatkan organisasi internasional dalam memberikan bantuan teknis dan dukungan finansial untuk proyek-proyek yang meningkatkan partisipasi perempuan.

Melalui pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, kebijakan, dukungan finansial, dan dukungan sosial, peran serta perempuan dalam pemerintahan dapat ditingkatkan, dan suara mereka dapat didengar dan diakui dalam proses pembuatan keputusan politik.

#SalamLiterasi

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun