Politisasi Data Kemiskinan?

Pemerintah berhasil memastikan bantuan bisa disalurkan tepat waktu dan relatif tepat sasaran kepada mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan. Hasilnya yang semula berada agak di bawah GK bisa dinaikkan sedikit di atas GK. Cara yang jeli dan cerdik "menyiasati" survei yang dilakukan BPS.

Cara yang dilakukan itu hampir dipastikan tidak bisa mengangkat masyarakat miskin yang masih di jurang kemiskinan. Karena di saat yang sama indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,71 serta indeks keparahan kemiskinan masih di angka 0,44. Artinya, perlu usaha yang ekstra untuk mengangkat mereka. Harapan kita bersama bahwa kemiskinan bisa permanen dikurangi pemerintah bukan hanya stimulus yang bersifat sementara saja.

Menjaga Independensi BPS

BPS melalui pimpinan tertingginya, Kecuk Suhariyanto, menyatakan bahwa independensi BPS adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar sedikit pun. Kalau pun ada kekurangan yang ditemukan itu adalah suatu yang terus diperbaiki. Berikut kutipan singkat wawancara dengan Pak Kecuk dengan salah satu media di Indonesia.

“Misalnya ketika BPS menghitung pertumbuhan ekonomi, ada manual 700 halaman yang namanya System of National Account yang dikeluarkan oleh PBB. Itu harus dipatuhi oleh seluruh negara. Sehingga, BPS tidak bisa main-main. Ketika BPS merilis data, ada yang mengecek. Pertama, Forum Masyarakat Statistik, lembaga independen yang tugasnya mengkritisi dan mengawasi BPS. "Kita sebulan sekali ketemu. 

Di sana ada 23 orang dengan ketuanya Prof. Bustanul Arifin," ujar Kecuk. Kedua, lembaga internasional datang ke BPS dua kali dalam setahun. "Mereka bawa timnya, bisa enam sampai delapan orang. Bawa laptop semuanya, dan kita akan diinvestigasi. Kalau misalnya saya melakukan cheating, saya memanipulasi, akan ketahuan. 

Nanti akan dilaporkan ke PBB. Kita punya namanya annual meeting setahun sekali di New York setiap awal bulan Maret. Kalau sampai ketahuan ada manipulasi, malu banget kita. Ada tidak kasus seperti itu? Ada, Argentina. Argentina itu pernah inflasinya diduga dimanipulasi, diintervensi pemerintah. Siapa yang malu? Bukan hanya BPS-nya, tetapi negara juga," tambahnya. Ketiga, tentu masyarakat. 

"Data BPS sudah dikaitkan ke sana kemari, jadi dalam posisi seperti itu sangat tidak mungkinlah BPS tidak objektif dan tidak independen. Jadi untuk independensi, saya jaminlah. Itu harga mati," tegas Kecuk.

BPS memiliki produk yaitu data. Satu-satunya data. Kalau kepercayaan terhadap data yang dihasilkan BPS sudah tidak ada maka BPS akan bubar. Itu yang sangat dijaga oleh seluruh insan BPS dari daerah hingga pusat. BPS memiliki visi Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua dengan dibangun di atas nilai-nilai yang ditanamkan kepada seluruh jajarannya di pelosok negeri yakni profesional, integritas, dan amanah. (*)

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H