Politisasi Data Kemiskinan?

Data kemiskinan terbaru yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (16/7) menuai berbagai macam tanggapan. Utamanya dari kubu yang berseberangan dengan pemerintah diikuti oleh netizen yang mendukung tagar #2019gantipresiden. 

Data yang dirilis tersebut mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Orang miskin berkurang sebesar 633,2 ribu dibandingkan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang. Dengan kata lain pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan terendah sejak masa krisi moneter yakni 1 digit kemiskinan 9,82 persen dari 10,12 persen.

Serangan tentu diarahkan kepada BPS si produsen data. Padahal, kalau dicermati metode yang digunakan oleh BPS telah berpuluh tahun diadopsi tanpa ada perubahan yang berarti. Serangan hanya diperoleh jika data itu tidak sesuai dengan hasrat politik kelompok/pribadi tertentu. Hal yang sama juga akan tetap didapatkan oleh BPS (menerima kritikan) jika sebaliknya kemiskinan megalami peningkatan. Tentu dari kubu pemerintah dan koalisi penyokongnya.

Metode yang Digunakan BPS

Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas. 

Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang-bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga (ruta), perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. 

Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun yakni pada Bulan Maret dan Bulan September oleh BPS. Pengumpulan data dengan cara wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dan responden.Dari survei inilah diketahui besaran angka kemiskinan secara agregatif, bersifat makro, atau secara umum, di mana tidak bisa melacak rumah tangga miskin by name by addres.

Angka kemiskinan didapat dengan pendekatan pengeluaran atau konsumsi rumah tangga bukan pendapatan. Pendekatan konsumsi lebih mudah penghitungannya dibanding pendapatan karena konsumsi benar-benar real dikeluarkan berdasarkan harga yang berlaku di setiap daerah.

Bisa saja yang dikonsumsi suatu ruta adalah dari produksi sendiri, yakni tidak mengeluarkan uang untuk menebusnya tetapi itu tetap dihitung sebagai pengeluaran ruta. Alasan lainnya adalah masyarakat pada umumnya mengaitkan setiap survei itu dengan bantuan sehingga cenderung "memiskinkan" dirinya ketika didatangi pencacah. Hal ini bisa membuat hasil survei menjadi under estimate.

Bagaimana Angka GK Diperoleh?

Hasil dari Susenas akan diperoleh dua jenis konsumsi rumah tangga yakni konsumsi makanan dan konsumsi nonmakanan. Nah, GK yang dihasilkan oleh BPS berdasarkan penjumlahan antara garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Penghitungan GKM dan GKNM ada metodenya tersendiri dan terbaik yang sampai sekarang belum ada metode lain yang dianggap dan teruji lebih baik.