Tak heran kalau Indonesia yang dianggap sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini sepakat mencapai NZE pada 2060, atau paling cepat 2040. Kini pada Fase II pada Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau, ada tiga sektor prioritas yang digenjot negeri ini yakni energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan dan infrastruktur berkelanjutan dalam konteks KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
Presidensi G20, Momentum Indonesia Genjot Investasi Hijau Demi Dunia
Demi mewujudkan mimpi jangka panjang Ekonomi Hiijau di Bumi Nusantara, takdir membawa Indonesia menemui Presidensi G20.
Untuk pertama kalinya, negeri ini memegang mandat sebagai tuan rumah penyelenggara pertemuan G20 sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang. Lewat tema besar Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengajak seluruh masyarakat dunia bersama-sama saling mendukung dan menjadi peradaban yang lebih kuat.
Berperan penting dalam proyeksi pertumbuhan global, investasi berkelanjutan ramah lingkungan (sustainable investment) jelas jadi salah satu agenda terpenting dalam pertemuan G20. Menurut Wahyu Kuncoro selaku wartawan Harian Bhirawa, sustainable investment yang bakal diterapkan tak hanya oleh negara-negara anggota G20 tapi juga seluruh negara di dunia itu haruslah memenuhi aspek ESG (Environmental, Social and Governance).
Jika menelusuri data yang dimiliki Bappenas, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim bisa mencapai Rp115 triliun pada tahun 2024. Karena itulah, pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan sudah pasti go green, akan menjadi fokus Indonesia dan bakal didorong penuh lewat Presidensi G20.
Ekonomi Hijau ini juga berpeluang melahirkan 4,4 juta lapangan kerja baru dan kontribusi PDB hingga Rp600 triliun, pada 2030 nanti.
Negeri ini bolehlah berbangga jika sukuk hijau yang memang diarahkan pada proyek-proyek peningkatan ketahanan iklim, transportasi berkelanjutan dan efisiensi energi sudah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Dalam penerbitan instrumen green bonds, Indonesia mampu meraih US$1,85 miliar di tahun 2020 dan US$3,99 miliar di tahun 2021 lewat empat kali penerbitan sukuk global hijau dan tiga kali sukuk ritel hijau.
Ke depannya, Eka Wijayanti selaku Program Manajer Senior Lanskap YIDH (Yayasan Inisiatif Dagang Hijau) menyebutkan jika peluang Investasi Hijau di Indonesia masihlah terbuka lebar. Dilansir Katadata, setidaknya untuk peremajaan (replanting) sektor perkebunan sawit saja, masih menanti investasi Rp50 juta per hektar. Dan jika di Riau memiliki 400 ribu hektar sawit yang siap di-replanting, tentu dampak ekonominya bakal begitu luar biasa.
Sawit sendiri memang jadi komoditas unggulan Indonesia untuk kebutuhan BBN (Bahan Bakar Nabati), sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil yang menyumbang emisi karbon berlimpah. Dengan fakta bahwa lahan tanaman penghasil sawit di Indonesia mencapai lebih dari 11,75 hektar (per tahun 2019), negeri ini artinya punya 49,5% total lahan sawit di Bumi. Hal ini jelas menjadi magnet yang kuat untuk Investasi Hijau
Melalui sawit, Indonesia tengah menggenjot penggunaan CPO (Crude Palm Oil) untuk biodiesel. Berdasarkan data Departemen Energi Amerika Serikat, biodiesel hanya menghasilkan seperempat dari jumlah emisi karbon diesel konvensional. Sehingga bisa disimpulkan kalau biodiesel adalah solusi terbaik yang kini dimiliki Indonesia untuk memangkas emisi karbon.
