Rendahnya kemampuan administrasi dan manajemen keuangan di pemda dapat menyebabkan daya serap APBD rendah. Kurangnya keterampilan SDM Pemda dalam mengelola anggaran dan melaksanakan proyek dapat menghambat penggunaan anggaran secara efisien.
Solusi:Â Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang administrasi dan manajemen keuangan perlu menjadi prioritas. Pelatihan dan pendidikan bagi para pegawai Pemda yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dapat membantu meningkatkan kinerja mereka.
Lima. Ketidakmampuan dalam Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko.
Tidak adanya sistem pengelolaan risiko yang baik di Pemda, dapat menyebabkan proyek-proyek pemerintah menghadapi berbagai risiko, seperti biaya melebihi anggaran atau penundaan dalam pelaksanaan proyek APBD.
Solusi:Â Pemda harus memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko proyek. Studi kelayakan yang komprehensif dan analisis risiko yang cermat harus dilakukan sebelum memulai proyek atau program tertentu.
Enam. Perencanaan yang Tidak Partisipatif.
Ketika perencanaan anggaran tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, program-program yang disusun akan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Hal ini berakibat daya serap APBD menjadi rendah.
Solusi: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran melalui mekanisme partisipatif seperti rapat-rapat konsultasi publik atau forum-forum diskusi. Pendengaran aktif terhadap suara masyarakat akan membantu menyusun program APBD yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
Tujuh. Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran.
Salah satu alasan paling kritis untuk rendahnya daya serap APBD adalah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Ketika anggaran dipergunakan dengan tidak transparan dan jujur, maka manfaatnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya serapan APBD selanjutnya pun terhambat atau macet.
Solusi: Pemda harus mengambil langkah-langkah tegas dalam mencegah dan menindak korupsi. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, serta penerapan sistem pengaduan publik, dapat membantu mencegah dan mengurangi praktik korupsi anggaran proyek APBD.
Catatan akhir.
