Demi keperluan pembangunan, berbagai proyek infrastruktur mulai dari jalan tol, hingga bandara pesawat dibangun di bekas lahan-lahan pertanian. Ini mungkin berpengaruh pada pereknomian namun tidak untuk stabilitas pangan.Â
Meskipun argumentasi ini dapat disanggah atas dasar peningkatan taraf hidup masyarakat, tapi sepertinya keuntungan tersebut hanya menguntungkan segelintir elit. Makin banyak orang-orang kecil yang kesusahan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, pada akhirnya kemandirian bangsa semakin diperparah setelah bangsa ini tak mampu lagi memproduksi beras, setelah bangsa ini kehabisan lahan untuk membangun sawah, setelah bangsa ini mengimpor sana-sini: duh.. memalukan!
Bedasarkan kebijakan publik, apa yang dilakukan pemerintah sekarang juga tak dapat dibenarkan sebab telah melanggar ketentuan paling mendasar yaitu "terpenuhinya kebutuhan publik" jadi tak bisa dibenarkan langkah mereka mengintimidasi para petani.Â
Sepertinya pemerintah harus kembali belajar dalam membuat kebijakan, sepertinya pemerintah harus memakai nuraninya kembali, dan mempunyai ketegasan untuk menolak sokongan/rayuan binal korporasi meski rasanya tidak mungkin setelah elit pemerintah (ekekutif) mengemis-ngemis modal dari korporasi (pengusaha) sebelum ia terpilih sebagai Presiden, yah tak lain salah satu alasan mengapa para elit pemerintah saat ini lebih membela pengusaha daripada Petani disebabkan adanya kolusi Transaksional yang terjadi sepanjang Pemilu.