Mohon tunggu...
Anugrah Roby Syahputra
Anugrah Roby Syahputra Mohon Tunggu... Administrasi - Staf Ditjen Bea & Cukai, Kemenkeu. Ketua Forum Lingkar Pena Wilayah Sumatera Utara. Menulis lepas di media massa. Bukunya antara lain Gue Gak Cupu (Gramedia, 2010) dan Married Because of Allah (Noura Books, 2014)

Staf Ditjen Bea & Cukai, Kemenkeu. Pegiat Forum Lingkar Pena. Penulis lepas. Buku a.l. Gue Gak Cupu (Gramedia, 2010) dan Married Because of Allah (Noura Books, 2014)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menimbang Isu Kebangkitan PKI

7 Februari 2019   17:39 Diperbarui: 7 Februari 2019   18:08 291
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Beberapa waktu belakangan ini, isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia menyeruak di publik. Hampir setiap hari lini masa media sosial dipenuhi berbagai kabar perihal kembalinya gerakan politik berlambang palu arit ini. Kegaduhan pun tak dapat dielakkan lagi.

Sejumlah pihak menuding isu ini sengaja diembuskan pihak tertentu demi kepentingan politik menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres 2019. Burhanuddin Muhtadi, peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) menegaskan hal tersebut berdasar hasil penelitiannya.

Secara umum isu ini dianggap mengganggu elektabilitas kandidat capres petahana dan partai politik pengusungnya. Benarkah demikian?

Seperti dilansir setkab.go.id Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres XX Tahun 2018 Wanita Katolik Indonesia (WKRI), di Magnolia Grand Ballroom Hotel Grand Mercure, Superblok Mega Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018) menyampaikan bahwa tidak mungkin dirinya simpatisan atau anggota PKI, mengingat saat PKI dibubarkan tahun 1965-1966, dirinya masih berumur 4 tahun.

"Aduh yang namanya media sosial ini memang nakal-nakal," ujar Presiden Jokowi. Sebelumnya, pada tahun 2017, Jokowi juga sudah 2 kali menyampaikan akan "gebuk" PKI jika memang ada. Selanjutnya di tahun 2018, Presiden juga meminta aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) agar menjelaskan kepada masyarakat bahwa dirinya tidak terkait PKI.

Dengan demikian segala tuduhan yang disematkan sebenarnya otomatis gugur. Persis seperti tudingan Bambang Tri Mulyono dalam buku karangannya yang berjudul Jokowi Undercover yang menyebut mantan Walikota Solo tersebut sebagai pemalsu jatidiri.

Klaimnya bahwa Jokowi adalah keturunan anggota PKI dengan mudah terbantahkan karena tak punya data pendukung yang valid. Menurut keterangan Juru Bicara Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto sebagaimana dilansir bbc.com (4/1/2017), si penulis hanya "mengambil bahan untuk membuat buku ini dari media sosial atau dari obrolan di dunia maya".

Serangkaian isu itu gampang sekali ditepis sebagai fitnah belaka. Tanpa pertanggungjawaban ilmiah dan hanya bermodal copy paste dari sumber anonim justru membuat kredibilitas penuduhnya hancur. Lalu mengapa Jokowi mengungkapkan ada 6% rakyat Indonesia atau sekitar 9 juta yang masih mempercayai bahwa dirinya merupakan anggota PKI?

Trauma Umat
Kita semua perlu sama-sama menyadari bahwa bangsa Indonesia ini punya pengalaman traumatik dengan PKI. Percobaan kudeta pada tahun 1948 di Madiun dan 1965 telah melekat dalam memori kolektif publik. Khususnya mereka anak, cucu dan cicit dari korban kekejaman partai yang didirikan tanggal 23 Mei 1920 tersebut.

Secara spesifik, umat Islam memiliki kenangan pahit yang tak bisa dilupakan seperti yang diungkap H. Abdul Mun'im DZ dalam bukunya Benturan NU dan PKI 1948-1965.

Sejak awal kemunculannya, PKI melalui Njoto telah menyebut lawan politik mereka dari kalangan Islam sebagai "Tujuh Setan Desa". Termasuk di dalamnya yaitu para kiai pengasuh pondok pesantren dan pimpinan gerakan Islam.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun