Artinya sistem organisasi yang gemuk, tidaklah berimbas pada berkurangnya faktor keuangan yang ada, namun justru meringankan tugas ketua dan memperkuat sistem organisasi yang ada.
Namun dalam kontek sebuah pemerintahan, tentunya keberadaan wakil menteri akan sangat berpengaruh terhadap keuangan negara karena harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk gaji, fasilitas dan kesejahteraan setiap wakil menterinya.
Tentunya, banyak pihak yang akan mengkaji secara terus menerus keberadaan wakil menteri, membandingkan pengaruhnya terhadap efektivitas kinerja dengan efisiensi anggaran yang harus dikeluarkan oleh Negara.
Apakah keberadaan pejabat wakil menteri sebagai efisiensi keuangan Negara ataukah justru sebaliknya mempergemuk pengeluaran dan pemborosan saja?
Maka, tentunya sangat dibutuhkan kesepakatan yang ilmiah, relevan, adil dan adanya pengkajian ulang oleh para ahli tata negara, birokrat, DPR dan unsur terkait lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
Study kelayakan untuk suatu jabatan yang menghabiskan anggaran besar sangat penting untuk dilakukan para ahli sebagai bahan masukan terhadap DPR dan pemerintahan yang sedang berkuasa.
Agar eksistensi institusi masyarakat, bangsa dan negara semakin kuat dan semakin maju dalam segala aspek kehidupannya seiring dengan waktu yang terus bergulir.Â
Maka, untuk menjaga efisiensi keuangan negara, tentunya sangat diperlukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap suatu jabatan pada setiap periodenya, agar dapat meminimalisir pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti halnya jabatan wakil menteri ini.
