Apabila harga jual tekstil lokal dengan kualitas sama, jauh di atas tekstil impor, maka pemerintah harus melakukan konsultasi dengan industri tekstil untuk mengurangi biaya produksi tekstil. Dan tentang kuantiti impornya. Apakah produk lokal sudah mencukupi kebutuhan nasional? Kalau belum, maka impor tidak boleh ditutup, kalau mencukupi di atas 50%, maka produk tersebut wajib diawasi dan dibatasi, tetapi kalau produksi lokal hanya 30%, maka hanya perlu diawasi saja.
Pemerintah tidaklah boleh memanjakan pengusaha domestik. Kenapa? Karena mereka akan kehilangan daya saing, akan menjadi lemah. Mau tidak mau, maka batas-batas negara akan semakin pudar seiring dengan kemajuan jaman. Dengan kesepakatan FTA, maka pengusaha asing akan dapat dengan mudahnya masuk ke Indonesia untuk berusaha. Saya berpendapat, bahwa menempatkan semua pada proporsi nya adalah kebijakan terbaik.
Memang disayangkan, bahwa GINSI tidak bersuara. Bukankah GINSI harus membela kepentingan importir? Atau GINSI hanya menjadi badan yang membantu Pelindo dan Kadin dalam memberikan stempel legal atas kebijakan di bidang impor? (Apakah pengurus GINSI benar-benar importir?)
Dan yang lebih penting lagi, pemerintah perlu mengaktifkan kembali Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah. Dan apabila diperlukan, pekerjakanlah para usahawan yang telah pensiun sebagai relawan? Di JICA, banyak tenga ahi diangkat dari pejabat2 perusahaan swasta yang terkenal seperti Mitsubishi ataupun Marubeni, sebagai contoh. Jangan diangkat pejabat struktur perdagangan yang tidak mengerti perdagangan.
Lakukan penataan ulang BPS. Tanpa data, kita tidak dapat berbuat maksimal. Di sini dibutuhkan orang yang kuat dan konsisten serta memiliki pemahaman yang kuat dari sisi keilmuan tentang data dan statistik. Selama ini, data dari BPS masih dipertanyakan keabsahannya.
Pendek kata, untuk mencapai rakyat adil dan makmur, kita tidak boleh lagi memakai kacamata sempit. Seakan-akan kalau kita bela industri lokal, maka kita pasti akan adil dan makmur. Tidak. Malahan bisa saja malah menjadi bumerang bagi kita. Dengan mau dikuranginya Dwelling Time, berarti Presiden sudah melihat pentingnya biaya rendah dalam ekspor dan impor. Tidak ada negara yang maju dan kuat, mempersulit proses importasi. Kalau dilihat, maka sarat kepentingan dari pihak-pihak tertentu, yang tetap ingin mempersulit impor. Maka, tindakan pembatasan API adalah peraturan yang sangat kontra produktif. Yang malahan akan melemahkan kekuatan kemampuan pengusaha kita dalam praktik perdagangan internasional dan melemahkan negara secara tidak langsung.
Saya percaya pengusaha di Indonesia adalah pengusaha yang ulet dan kuat. Dan kita semua harus mempersiapkan diri untuk menyambut perdagangan internasional yang semakin terbuka. Maka, ayuk kita maju terus.
Â
Â
