Kuis 11 - Diskursus Sigmud Freud dan Fenomena Kejahatan Korupsi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang bertindak sebagai koordinator strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut adalah struktur dan fungsi KPK:

Struktur KPK terdiri dari:

• Badan Eksekutif: Melaksanakan tugas utama KPK.
• Badan Perwakilan: Sebagai perwakilan KPK di tingkat nasional dan daerah.
• Badan Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan tugas lembaga.
• Badan Investigasi: Menangani investigasi kasus korupsi.

Fungsi KPK meliputi:

1. Pemberantasan Korupsi: Menginvestigasi dan menindak kasus korupsi.
2. Pencegahan: Melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga untuk mencegah terjadinya korupsi.
3. Koordinasi: Mengembangkan koordinasi antarlembaga terkait pemberantasan korupsi.

Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi: UNCAC (United Nations Convention Against Corruption)

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) adalah konvensi internasional yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi secara global. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 7 Tahun 2006.

Isi Konvensi:Terdiri dari delapan bab yang mencakup pencegahan, penyidikan, dan penegakan hukum terkait korupsi, serta kerja sama internasional dan bantuan teknis.

Implementasi UNCAC dilakukan melalui:

• Pembentukan Badan Anti-Korupsi
  Tiap negara diwajibkan memiliki badan khusus untuk memberantas korupsi.
• Pengawasan dan Penegakan
  UNCAC mengatur mekanisme pengawasan terhadap negara-negara yang menandatangani konvensi ini.
• Kerja Sama Internasional dan Bantuan Teknis
  Meliputi pertukaran informasi antarnegara dan pengembangan kapasitas lembaga anti-korupsi.

Monitoring Implementasi UNCAC:

1. Review Mechanism
   Menilai efektivitas implementasi konvensi di masing-masing negara.
2. Technical Assistance
   Memberikan dukungan teknis kepada negara-negara anggota.
3. Board of Experts
   Melibatkan ahli untuk mendukung implementasi konvensi.

Apa Dampak Korupsi Jika Tidak Dicegah?

Korupsi memiliki dampak negatif signifikan, di antaranya:

• Ketidakadilan Sosial
  Menghambat kesejahteraan masyarakat karena sumber daya disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
• Hilangnya Kepercayaan Publik
  Merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik.
• Penghambatan Pembangunan Ekonomi
  Mengurangi investasi, merusak infrastruktur, dan menurunkan daya saing.
• Keterbatasan Akses terhadap Layanan
  Mengurangi kualitas layanan publik.
• Penurunan Kredibilitas Lembaga Negara
  Melemahkan fungsi dan reputasi lembaga pemerintahan.
• Kerugian pada Sumber Daya Manusia
  Menghambat pembangunan pendidikan, kesehatan, dan sektor strategis lainnya.

PPT PROF. APOLLO - TM 11