Pemindahan Ibu Kota, Ekonomi Negara akan Baik-baik Saja jika Pemindahan Terealisasikan

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk republic yang mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat. 

Dalam kelas dunia, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam banyaknya jumlah penduduk dengan populasi 273 juta jiwa pada tahun 2010 dan juga sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar, meskipun secara resmi bukan sebagai Negara Islam. 

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan lima pulau-nya yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua yang tentunya memiliki masyarakat yang beragam terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, budaya dan agama.

Dalam sejarah terpilihnya Ibu Kota pertama yaitu berada di Jakarta yang disahkan pada tanggal 31 Agustus 1964 oleh Presiden Soekarno berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1964. 

Setelah penetapan ibukota tersebut, penduduk Jakarta melonjak sangat drastic dikarenakan kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang hamper seluruhnya berpusat di ibu kota. Dengan begitu, pemerintah pun langsung cekatan dalam menciptakan proyek-proyek besar, seperti membangun pemukiman masyarakat, dan bahkan mengembangkan pusat-pusat bisnis kota. 

Dengan banyaknya penduduk yang berkumpul pada titik ibu kota tentunya harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi karena kepadatan penduduk. 

Masalah-masalah yang umum terjadi yaitu banjir, kemacetan, serta kurangnya alat transportasi umum yang memadai. Kota megapolitan umumnya memiliki berbagai masalah serius seperti stress, kriminalitas, dan juga kemiskinan. 

Penyalah gunaan peruntukan lahan telah menghabiskan persediaan taman kota sehingga menambah stress warga Jakarta. Kemudian pada kemacetan lalu lintas, dan penggusuran kampong miskin juga penggusuran lahan usaha informal oleh pemerintah merupakan penyebab kemiskinan yang ada di Jakarta.

Dalam permasalahan-permasalahan yang muncul, Presiden selaku kepala Negara melihat perlunya mengkaji wacana pemindahan ibu kota secara serius. Kondisi Jakarta sebagai ibu kota Negara dirasa semakin tidak nyaman. 

Masalah serius seperti penyimpangan tata ruang, bencana banjir, kemacetan lalu lintas dan juga kerawanan gempa membuat beban fungsi pelayanan dan kelayakan di Jakarta semakin tidak optimal. 

Topic dari pemindahan ibu kota ini dapat dilihat sebagai upaya mendorong keseimbangan pembangunan wilayah dengan mendistribusi kegiatan pemerintahan, seni, budaya, industry dan juga bisnis keluar dari area Jakarta dan sekitarnya. 

Jika dilihat dari cadangan air bersih di Pulau Jawa yang saat ini hanya mencapai 20% dari kebutuhan membuat semakin kuat akan rekomendasi pemindahan ibu kota berada pada luar Jawa yang nantinya tidak memikirkan lagi keprihatinan akan daya dukung ekosistem dan bencana social di kota-kota besar. 

Faktanya, tanah pertanian di Pulau Jawa kesuburannya lebih dati 3 kali lipat kesuburan lahan di luar Jawa. Namun saying, lahan-lahan pertanian tersebut terus menerus diciutkan untuk dikonversi menjadi kawasan industry, kota-kota baru, berbagai macam proyek property. 

Pada model perkembangan yang terus menerus seperti ini sebagian besar kaum miskin desa hanya berpindah status sebgai kaum miskin kota. 

Hutan di Jawa semakin menipis sehingga mengancam terjadinya banjir yang nantinya akan mempersulit kehidupan para petani , sedangkan di luar Jawa cadangan air bersih melimpah, sumber energy melimpah dan itu lah alas an mengapa ibu kota harus berpindah dari luar Jawa.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemindahan ibukota saat ini sudah mendesak. Sebagai pertimbangannya beban di Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bahkan sekaligus bisnis sudah sangat berat. 

Dengan begitu, saat ini pemerintah tidak ingin membuat beban berat tersebut bertambah dan bahkan terus menerus akan ditanggung oleh Jakarta. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Sebenarnya, pengumuman keputusan tersebut telah mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan pro dan kontra. Pemilihan pada Penajam Paser Utara dan juga Kutai Kartanegara tidak serta merta ditentukan, pemilihan tersebut telah dipikirkan secara matang setalah melakukan kajian selama tiga tahun terakhir. 

Dalam pemilihan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dipilihnya lokasi tersebut sebagai lokasi ibu kota baru karena salah satu alasannya yaitu keamanan terutama pada masalah bencana yang minim. 

Penentuan Pulau Kalimantan Timur juga dibilang strategis karena berada tepat di tengah Negara Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menguatkan fakta pemindahan ibu kota Negara berada di Kalimantan Timur karena memiliki infrastruktur yang relative lengkap dan juga telah tersedia lahan yang telah dikuasai pemerintahan dengan luas 180 ribu hektar.

Rupanya wacana pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke tempat lain bukanlah isu yang hangat, sebenarnya hal ini telah lama diperbincangkan. Bahkan, presiden Soekarno selaku Presiden pertama di Indomesia juga sempat merencanakan pemindahan ibu kota di luar Pulau Jawa yaitu di Palangkaraya. 

Masalah-masalah pemindahan ibu kota tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam masalah pembiayaannya yang dibilang tidak murah. 

Kabar yang diperoleh dari pemerintah, menurut estimasi biaya pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan bisa mencapai 33 miliar dollar AS atau setara dengan RP.. 469 triliun (asumsi RP. 14.199/dollar AS). Dana sebesar itu bukanlah nilai yang kecil karena setara dengan seperempat dari total penerimaan Negara sepanjang tahun 2018 yang sebesar Rp. 1.942 triliun. 

Belum lagi kondisi keuangan di Indonesia belum stabil yang nantinya wacan memindahkan ibu kota semakin menambah beban anggaran Negara. Meski begitu, Presiden Joko Widodo beserta pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden tetep ingin merealisasikan rencana pemindahan ibu kota tersebut. 

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemindahan ibu kota dilakukan demi terwujudnya visi Indonesia agar semakin maju. " 

Ibu kota bukan hanya symbol identitas bangsa, melainkan juga representasi kemajuan bangsa demi terwujudnya pemerataan keadilan ekonomi. Ini demi visi Negara Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," jelas Presiden Joko Widodo dalam pidatonya.

Anggaran sebesar RP. 466 triliun tersebut nantinya tidak sepenuhnya ditanggung oleh Negara, tetapi juga melibatkan banyak pihak termasuk investasi swasta yang mana investasi tersebut dilakukan dengan pola tahun jamak (multi years). Jumlah investasi yang sangat besar tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerataan stimulus ekonomi, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. 

Selama 1,5 tahun Bappenas melakukan kajian yang lebih detail dari sisi politik lingkungan dan juga ekonomi atas rencana tersebut. jika pemindahan ibu kota berjalan dengan smestinya, maka dapat menggenjot upaya-upaya investasi yang tentu saja jumlah investasi ini terbilang sangat besar. 

Pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur ini nantinya akan dapat memunculkan sector jasa baru yang akan melengkapi sector jasa yang telah ada disana sebelumnya. 

Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian wilayah tersebut. dampak ekonomi ini akan lebih maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan juga teknologi pada lokasi yang telah terpilih dan juga disekitarnya.

Perekonomian yang ada di Kalimantan Timur saat ini masih bergantung pada sumber daya alam seperti tambang, hutan dan perkebunan. Rencana pemindahan ibu kota Negara ke Pulau Jawa akan menambah pendapatan domestic bruto (PDB) sebesar 0,1 persen. 

Jika pertumbuhan ekonomi bertambah hingga lima persen, maka dengan adanya proyek  pada pembangunan ibu kota baru tentunya akan bertambah menjadi 5,1 persen. Selain itu, perpindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa akan mendorong pertumbuhan ekonomi diberbagai daerah Tanah Air.

Dibalik permasalahan tentang besarnya biaya anggaran yang dikeluarkan dalam pemindahan ibu kota ini ternyata sangat jauh jika dibandingkan dengan Negara-negara lain yang telah terlebih dahulu melakukan pemindahan ibu kotanya. 

Seperti dampak pemindahan ibu kota Brasil dari Rio De Janeiro ke Brasilia, biaya yang telah dihabiskan pemerintah Brasil mencapai angka setara dengan 83 miliar dollar AS jika memakai asumsi kurs dollar pada tahun 2010 yang ternyata sangat jauh bila dibandingkan dengan Negara Indonesia. 

Pada pemindahan ibu kota Brasil telah dibuktikan bahwa tidak menimbulkan kerugian ekonomi pada ibu kota sebelumnya. Adanya pemindahan ibu kota ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang mana pemerintah tersebut dapat menciptakan peningkatan lapangan kerja. 

Pemerintah membutuhkan waktu lima tahun untuk membangun infrastruktur dasar, waktu yang cukup untuk membangun sebuah tempat baru dari nol dan tidak ada penghuni. dengan banyaknya proyek pembangunan dapat memicu kenaikkan harga yang ternyata merupakan peluang bagi banyak orang untuk mencari solusi pada kehidupan yang lebih baik.

Kembali lagi pada topic pada besaran anggaran pemindahan ibu kota di Indonesia. Total kebutuhan dari pembiayaan pemindahan ibu kota yang mencapai angka 466 T yang nantinya 19 persen bersumber dari APBN, itupun berasal dari skema kerjasama pengelolahan asset yang ada di ibu kota baru dan juga di DKI Jakarta. Sisa dari kebutuhan nantinya akan berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung dari pihak swasta dan juga BUMN. 

Pada urgensi pemindahan ibu kota ini terdapat banyak pertimbangan yang telah disiapkan, bukan semata-mata karena kesemerawutan Jakarta yang menjadi masalahnya. 

Sebenarnya masih ada upaya untuk melakukan perbaikan Jakarta dibalik masalah-masalah yang telah disebutkan yang artinya pihak pemerintah masih memiliki keyakinan bahwa Jakarta masih bisa diselamatkan. 

Saat bersamaan dengan pemindahan ibu kota ini, pemerintah sedang membantu pemprov DKI, pemprov Jabar  dan juga pemprov Banten untuk memperbaiki permasalahan yang ada di Jakarta dengan dana yang tidak sedikit yaitu mencapai Rp 571 triliun. 

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk lima infrastruktur yaitu transportasi yang nantinya akan mengurangi kemacetan lalu lintas, pengendalian banjir, penyediaan perumahan, penyediaan air bersih dan penyediaan air limbah. Dengan biaya yang sangat besar tersebut dapat diperkiraan sekitar 10 tahun kedepan harusnya Jakarta lebih baik dari sekarang.

Alasan utama pemindahan ibu kota dari Jakarta yaitu saat ini telah disadari bahwa konsentrasi ekonomi dan juga konsentrasi kekuasaan di Indonesia terpusat di Jakarta. 

Akibat dari itu semua Jakarta memiliki beban yang sangat luar biasa sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan dan jasa, dan menjadi tujuan utama untuk orang yang ingin memiliki peruntungan dan hidup yang lebih baik lagi. 

Mengapa harus berada di Kalimantan? Karena Pulau Jawa juga menanggung beban yang luar biasa dengan dihuni 150 juta penduduk dan 58% kontribusi ekonomi terhadap Negara Indonesia. Dalam kontribusi ekonomi tersebut, pemerintah ingin adanya pemerataan kesempatan ekonomi di luar Jawa. 

Dengan adanya kabar ini, para investor pun menganggap bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini sangat positif yang mana nantinya akan memberikan efek berlipat ganda terhadap perekonomian di Pulau Kalimantan khususnya. 

Bila ditanyakan bagaimana hasildari perekonomiannya, maka akan dapat dilihat dalam waktu 10-15 tahun kedepan ketika infrastruktur dan lingkungan-lingkungan sekitarnya telah terbentuk dan berjalan dengan semestinya. 

Dengan begini, Kalimantan akan menjadi ibu kota administrative untuk Negara Indonesia, sementara Jakarta tetap menjadi pusat keuangan Negara dan pusat komersial. Pemerintah juga harus tetap menjaga target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,3 persen pada tahun 2020.

Rupanya pemerintah telah menimbang tentang dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota. Deputi Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan bahwa sector jasa akan menjadi tumpuan utama perekonomian di pusat pemerintahan yang baru. 

Pihak beliau telah petakan dari seluruh sector pembentuk produk domestic regional bruto (PDRB), service atau bidang jasa nantinya akan bergerak signifikan. Dalam hal ini, sector jasa yang dimaksud yaitu mencakup pada pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan jasa umum. 

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan secara bertahap akan berdampak positif terhadap pertumbuhan pusat ekonomi baru. Industry-industri manufaktur dan juga pengembangan kawasan industry yang mencakup infrastruktur dan utilitas industry, area komersial dan perumahan tentunya akan berkembang seiring berjalannya pembangunan ibu kota tersebut. 

Ketua Umum Himpunan Kawasan Indusri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengatakan jika dilihat dari sisi kemaritiman maka pemindahan ibu kota membutuhkan pusat-pusat pelabuhan dan logistic baru yang sejalan dengan konsep pengangkutan barang melalui tol laut. 

Pemindahan ibu kota juga akan mengurangi dampak negative terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis jika terjadi ketegangan atau kegaduhan dalam politik dan aksi-aksi demonstrasi pada pusat pemerintahan yang artinya akan memisahkan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. 

Dalam hal pemerataan ekonomi, wacana pemindahan ibu kota harus lebih memperhatikan orientasi jangka panjang yang berlandaskan pada pemerataan pembangunan pada konteks keseluruhan wilayah di Negara Indonesia. 

Presiden Joko Widodo juga mengtakan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya sebuah symbol identitas bangsa, melainkan juga representasi kemajuan bangsa. Pemindahan ibu kota di Pulau Kalimantan dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan juga keadilan ekonomi.

Masalah serius pada pemindahan ibu kota ini rupanya telah dipikirkan secara matang sehingga dapat muncul lokasi yang ada sekarang. Pemikiran dalam segi ekonomi juga telah di pekirkan dengan skema-skema yang telah ditentukan. 

Jumlah angka anggaran yang menurut banyak masyarakat sangat besar, ternyata tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekayaan di Indonesia. Jika dibilang dapat merugikan Negara, sepertinya tidak begitu. 

Karena Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya dan juga dalam Negara tidak ada kata rugi. Pemikiran-pemikiran seperti itu sebenarnya hanya dipikirkan dalam jangka pendek saja. Dampak ekonomi yang akan terus bertambah, dapat terlihat jelas pada 10-15 tahun hingga tahun-tahun berikutnya. 

Angka tersebut merupakan angka yang sangat wajar untuk biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, bahkan pemerintah bisa saja mengurangi jumlah anggaran saat menginformasikan besaran anggaran tersebut kepada masyarakat. Perekonomian di Indonesia akan bertumbuh dengan sangat pesat jika pemindahan ibu kota ini segera terealisasikan sehingga pemerataan ekonomi di Indonesia dapat merata dengan sewajarnya dan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.