Hal yang sama terjadi di hasil alam/bumi lainnya, bisakah kaum “Minoritas” berbisnis di area itu tanpa izin para elite politik?
Contoh lain : Rokok, siapa yang memperbolehkan penjualan rokok? Siapa yang menyetujui rokok dijual bebas dan murah? Siapa pula yang merokok?
Tinggal naikkan saja pajak rokok dan harga jual jadi rp 10.000/batang, maka selisih harga bisa untuk subsidi silang dan selesai sudah 50% masalah kemiskinan di Indonesia. Kenapa tidak dinaikkan? Bukankah pembuat kebijakannya kaum “Mayoritas”?
Contoh lainnya yang lebih parah lagi:
Ikan dan hasil laut Indonesia selama puluhan tahun dicuri oleh Asing, ribuan kapal pencuri lalu lalang di depan mata, yang jadi presiden, menteri, staff dan yang menjaga laut siapa? Apakah kaum “Minoritas”?
Jadi siapa sebenarnya penyebab kemiskinan “Mayoritas” di Indonesia? Dan penyebab kekayaan “Minoritas” di Indonesia?
Mari kita semua sadari bahwa kemiskinan di Indonesia adalah kesalahan kedua kaum, yaitu “Mayoritas” dan “Minoritas”, lebih tepatnya disebabkan para elite politik dan konglomeratyang selama ini terbuai dengan duit sehingga melupakan rakyat yang masih miskin.
Karena kesalahan berdua, maka harus diselesaikan berdua juga.
Bagaimana caranya?
- Penulis sangat mendukung program Pak Jokowi untuk mensinergikan para konglomerat di Indonesia dengan kaum “Mayoritas”, libatkan para konglomerat untuk mengurangi kemiskinan secara nyata melalui proyek2 csr mereka ataupun melalui kerja sama bisnis lainnya.
- Perbanyak subsidi silang dalam berbagai bidang antara yang kaya dan miskin, tarif listrik, tarif air, tarif bpjs, biaya pendidikan, pajak, harga rokok, dst. Tanpa perlu memandang ras dan agama, secara otomatis sudah terjadi keseimbangan dengan sendirinya.
- Tax amnesty dan yang terkini adalah pembukaan data rekening bank bagi orang kaya, ini terobosan yang sudah sangat bagus., mudah-mudahan kedepan diteruskan dengan pembatasan dana keluar negeri, supaya tidak perlu dikejar-kejar lagi.
- Dan yang paling utama dan penting adalah mengunci kesempatan untuk korupsi. Bagaimana caranya?
- sistem komputerasi ebudgeting dst dengan sistem keamanan berlapis.
- batasi transaksi tarik dan setor tunai, karena 99% korupsi dengan uang tunai.
- pembuktian terbalik atas harta pejabat dan keluarganya.
Orang yang baik bisa menjadi maling bila kesempatan itu ada di depan mata. Sebaliknya maling kelas kakappun kalau dihadapkan dengan pengamanan berlapis, dia tidak akan berkutik.
Sayangnya hal yang paling utama dan penting ini, yaitu mengunci kesempatan korupsi, lagi-lagi bergantung pada kemauan dan kebijakan pejabat, yang diisi oleh kaum “Mayoritas”.
