Riaz mengatakan bahwa ia dibebaskan delapan jam setelah "penahanan ilegal".
Mengecam penahanan tersebut, Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP) menulis di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), "HRCP sangat prihatin dengan laporan bahwa akademisi dan aktivis politik Universitas Karachi Dr. Riaz Ahmed sebelumnya ditahan dan kemudian dilaporkan menghilang secara paksa oleh orang tak dikenal. Anehnya, ia dibawa kembali ke kantor polisi setelah polisi membantah telah menahannya."
"Ini adalah kedua kalinya Dr. Ahmad menghilang. Dalam kasus ini, tidak ada laporan polisi yang diajukan terhadapnya, sehingga muncul pertanyaan mengapa ia ditahan. Penggunaan taktik seperti itu harus dihentikan," HRCP menambahkan.
Perlu dicatat bahwa Hakim Jahangiri, yang gelar sarjana hukumnya telah dibatalkan oleh Universitas Karachi, termasuk di antara enam hakim yang sebelumnya mengeluh kepada Dewan Peradilan Agung tentang kepala hakim dan menuduh Badan Intelijen Antar-Layanan (ISI) mencampuri urusan peradilan.
ISI adalah organisasi intelijen keamanan Pakistan yang paling kuat.
Pengaduan tersebut menyertakan tuduhan mengenai kamera mata-mata yang terdeteksi di pintu masuk dan di kamar tidur seorang hakim, suatu masalah yang dilaporkan telah disampaikan kepada kepala hakim tetapi tidak ada hasil, menurut berbagai laporan.
Sebuah artikel opini oleh penulis-wartawan Zahid Hussain yang diterbitkan di Dawn menggambarkan insiden Universitas Karachi sebagai contoh lain dari meningkatnya keberanian penguasa di negara tersebut.
Mengomentari "penahanan ilegal" Riaz, artikel opini tersebut mencatat, "Di negara di mana penghilangan paksa merupakan fenomena umum, penahanan ilegal singkat seperti itu tidak akan menarik perhatian."
Menurut opini tersebut, nasib Hakim Tariq Mehmood Jahangiri sebagai hakim tampaknya kini telah ditentukan, dan tindakan terhadap hakim tersebut tampaknya menjadi peringatan bagi hakim lain yang menolak untuk mengikuti aturan.
"Kini, ini juga menjadi ujian bagi kepala hakim untuk mempertahankan independensi peradilan dan melindungi para hakim dari tindakan balas dendam semacam itu. Tekanan pada para hakim juga meningkat karena pengadilan tertinggi semakin menjadi medan pertempuran untuk menyelesaikan sengketa politik dan konstitusional karena parlemen semakin tidak relevan," menurut opini Dawn.
