Oleh Veeramalla Anjaiah
Sistem peradilan Pakistan telah mengalami serangan tiada henti terhadap sistemnya, dan dalam contoh terbaru dari upaya untuk membatasi supremasi hukum, sebuah keputusan yang diduga "dipaksa" oleh sindikat Universitas Karachi (KU) telah mencabut gelar sarjana hukum seorang hakim pengadilan tinggi yang menjabat, yang menentang campur tangan lembaga dalam masalah peradilan, lapor situs web berita asianlite.uk baru-baru ini.
Menurut laporan media lokal, sindikat Universitas Karachi minggu lalu membatalkan gelar dan pendaftaran seorang kandidat, yang dikatakan sebagai hakim pengadilan tinggi, atas rekomendasi Komite Unfair Means (UFM).
Keputusan itu diambil beberapa jam setelah penahanan akademisi dan anggota sindikat Riaz Ahmed, yang ditangkap polisi dalam apa yang tampak sebagai upaya untuk menghentikannya menghadiri pertemuan penting, lapor harian berbahasa Inggris terkemuka Pakistan, Dawn.
Riaz, seorang profesor madya di departemen kimia terapan Universitas Karachi, dibebaskan pada malam hari hanya setelah sindikat memutuskan untuk membatalkan gelar tersebut, menurut berbagai laporan.
Riaz, saat berbicara kepada aktivis hak asasi manusia dan awak media setelah dibebaskan, mengklaim dalam sebuah pernyataan video bahwa masalah gelar melibatkan Hakim Tariq Mehmood Jahangiri dari Pengadilan Tinggi Islamabad.
Namun, baik Wakil Rektor Universitas Karachi, Khalid Iraqi maupun pejabat universitas lainnya tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar mengenai masalah tersebut, kata laporan itu.
Riaz, yang sebelumnya sempat keberatan dengan salah satu agenda rapat sindikat terkait kasus yang menyeret sang hakim yang memperoleh gelar sarjana hukum setelah 40 tahun, mengaku dijemput dari Jalan Tipu Sultan saat hendak menuju universitas untuk menghadiri rapat tersebut.
Menurut Dawn, rapat sindikat itu digelar tanpa Riaz dan di antara keputusan lainnya memberikan persetujuan pembatalan gelar hakim.
"Para anggota juga menyetujui rekomendasi Komite UFM KU yang mengusulkan pembatalan gelar dan kartu pendaftaran kandidat yang ditemukan melakukan tindakan tidak etis dan tidak bermoral," ungkap Universitas Karachi dalam siaran pers, tanpa menyebutkan nama kandidat tersebut.
