Penangguhan akses internet di wilayah tersebut telah menambah penderitaan yang dialami penduduk setempat di wilayah yang diduduki secara ilegal selama beberapa dekade.
Menurut surat kabar Indian Express, Menteri Informasi sementara Pakistan Murtaza Solangi mengatakan pada tanggal 3 September bahwa situasi di Gilgit Baltistan "benar-benar damai", di tengah laporan ketegangan sektarian di wilayah tersebut yang memaksa pihak berwenang untuk menghentikan layanan internet seluler tanpa batas waktu.
"Situasi di Gilgit Baltistan benar-benar damai dan berita serta spekulasi yang beredar di media mengenai pengerahan Angkatan Darat Pakistan sama sekali tidak berdasar," jelas Solangi dalam sebuah postingan di platform X, mengutip pernyataan yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri wilayah tersebut.
Ia mengatakan bahwa semua jalan, pusat perdagangan, kegiatan bisnis dan lembaga pendidikan dibuka seperti biasa di wilayah tersebut, yang memiliki sejarah persaingan antara Muslim Sunni dan Syiah.
Sang Menteri mengatakan bahwa layanan Angkatan Darat Pakistan dan angkatan bersenjata sipil telah diminta "hanya untuk menjaga hukum dan ketertiban" pada malam chehlum atau Arbaeen (yang menandai peringatan hari berkabung ke-40 setelah pembunuhan cucu Nabi Imam Hussain pada abad ketujuh dalam pertempuran Karbala di Irak).
Ia menambahkan bahwa tindakan khusus telah diambil demi keamanan rute prosesi dan Imambargah sesuai praktik sebelumnya dan pasal 144 telah diberlakukan di seluruh wilayah untuk menjaga hukum dan ketertiban, melindungi nyawa dan menghindari insiden yang tidak diinginkan.
"Protes damai kadang terjadi sebagai reaksi terhadap kekhawatiran agama dan sektarian, namun situasi hukum dan ketertiban tetap tenang," jelas menteri tersebut.
Terlepas dari klaim menteri bahwa Gilgit Baltistan tenang dan damai, internet sudah mati selama lebih dari dua minggu dan kawasan tersebut pun masih tegang.Â
Penulis adalah seorang jurnalis senior yang tinggal di Jakarta.
